PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

PERMEN Nomor 25 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 9

(1) Pengusulan penerima Penghargaan dapat berasal dari: a. perorangan; b. kelompok; c. masyarakat; dan/atau d. dinas sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota. (2) Perorangan, kelompok, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c dapat mengusulkan dirinya sendiri atau orang lain untuk memperoleh Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berprestasi kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. (3) Dinas sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengusulkan seseorang untuk memperoleh Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berprestasi kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1) Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial diberikan berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, dan pusat.

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk tim penilai secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, sampai dengan tingkat pusat. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi, seleksi, penilaian, dan rekomendasi untuk penetapan.

Pasal 12

(1) Tim penilai pusat ditetapkan oleh Menteri Sosial. (2) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pengarah; b. pembina; c. ketua; d. sekretaris; dan e. anggota. (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Menteri Sosial. (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh eselon II sesuai dengan tugas dan fungsi. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh eselon III sesuai dengan tugas dan fungsi. (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dijabat oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Tim penilai daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur. (2) Tim penilai daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pengarah; b. pembina; c. ketua; d. sekretaris; dan e. anggota. (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh gubernur. (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat eselon III sesuai dengan tugas dan fungsi. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh pejabat eselon IV sesuai dengan tugas dan fungsi. (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berasal dari: a. pejabat yang ditunjuk; b. praktisi; c. akademisi; dan/atau d. perwakilan dari unsur masyarakat.

Pasal 14

(1) Tim penilai daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota. (2) Tim penilai daerah kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas: a. pengarah; b. pembina; c. ketua; d. sekretaris; dan e. anggota. (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh bupati/wali kota. (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat eselon III sesuai dengan tugas dan fungsi. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh pejabat eselon IV sesuai dengan tugas dan fungsi. (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berasal dari: a. pejabat yang ditunjuk; b. praktisi; c. akademisi; dan/atau d. perwakilan dari unsur masyarakat.

Pasal 15

(1) Tata cara pengusulan pemberian Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tingkat daerah kabupaten/kota: a. dinas sosial daerah kabupaten/kota menerima usulan dari perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat perihal calon penerima penghargaan; b. tim penilai daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi, seleksi, penilaian, dan rekomendasi untuk penetapan; dan c. hasil penilaian tim penilai daerah kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan bupati/wali kota. (2) Hasil penilaian tim penilai daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 16

(1) Tata cara pengusulan pemberian Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tingkat daerah provinsi: a. dinas sosial daerah provinsi menerima usulan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota perihal penerima penilaian tertinggi pada tingkat daerah kabupaten/kota; b. tim penilai daerah provinsi melakukan verifikasi, seleksi, penilaian, dan rekomendasi untuk penetapan; dan c. hasil penilaian tim penilai daerah provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur. (2) Hasil penilaian tim penilai daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai tim penilai pusat.

Pasal 17

Tata cara pengusulan pemberian Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tingkat pusat: a. tim penilai pusat menerima usulan dari dinas sosial daerah provinsi perihal penerima Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; b. tim penilai pusat melakukan verifikasi, seleksi, penilaian, dan rekomendasi untuk penetapan; dan c. hasil penilaian tim penilai pusat ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21