PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

PERMEN Nomor 25 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH meliputi: a. lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik; b. melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial; c. menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE; dan d. melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara nontunai.

Pasal 5

Koreksi

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan: a. membentuk KUBE Jasa; dan b. memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 6

(1) Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia. (2) Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan.

Pasal 7

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat: a. peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya; b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan d. memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 8

(1) Keanggotaan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; c. bendahara merangkap anggota; dan d. anggota. (2) Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

Pasal 9

(1) Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila: a. telah meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. pindah ke kecamatan lain; d. sakit permanen; atau e. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH. (3) Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 10

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

Pasal 11

(1) Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa. (2) Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan; dan b. tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Koreksi

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan: a. membentuk KUBE Jasa; dan b. memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia. (2) Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan.

Pasal 7

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat: a. peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya; b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan d. memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 8

(1) Keanggotaan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; c. bendahara merangkap anggota; dan d. anggota. (2) Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

Pasal 9

(1) Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila: a. telah meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. pindah ke kecamatan lain; d. sakit permanen; atau e. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH. (3) Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 10

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

Pasal 11

(1) Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa. (2) Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan; dan b. tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN E-WARONG KUBE PKH

Pasal 12

Koreksi

Dinas sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan e- Warong KUBE PKH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 13

Koreksi

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tata cara: a. kepala dinas sosial kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang memuat data nama dan alamat peserta KUBE Jasa dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi; b. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan dari dinas sosial kabupaten/kota; c. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin MENETAPKAN lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH; d. hasil penetapan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota; dan e. dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada KUBE Jasa untuk membentuk e-Warong KUBE PKH.

Pasal 14

(1) KUBE Jasa yang telah ditetapkan untuk dibentuk e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mengajukan proposal permohonan BPSU dan bantuan KUBE kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui dinas sosial kabupaten/kota. (2) Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi atas keberadaan KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi persyarataan sebagai KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH ditetapkan sebagai penerima BPSU dan bantuan KUBE. (4) KUBE Jasa yang telah menerima BPSU dan bantuan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembentukan e-Warong KUBE PKH dan pelaksanaan kegiatan e-Warong KUBE PKH.

Pasal 15

BPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan dana BPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah. (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, transport, dan kegiatan politik.

Pasal 17

(1) Bantuan KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja. (2) Modal usaha dan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase 25% (dua puluh lima persen) untuk modal usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja. (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok. (4) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembelian: a. listrik 2 (dua) titik 900 (sembilan ratus) watt; b. perangkat elektronik berupa tablet dengan spesifikasi paling kecil ukuran layar 8 (delapan) inci, menggunakan sistem operasi Android Lollipop, dan kualitas kamera 5 (lima) megapiksel; c. printer bluetooth; d. layanan internet selama 1 (satu) tahun; e. timbangan barang; f. mesin pengemas hampa udara; g. lemari pendingin; dan/atau h. alat pengangkut berupa trolly.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan e-Warong KUBE PKH. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dengan petunjuk pelaksanaan, hambatan, dan perkembangan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan e-Warong KUBE PKH. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan e-Warong KUBE PKH. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 28

(1) Laporan pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dibuat oleh pengurus KUBE Jasa dan penyelia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua KUBE Jasa dan penyelia kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pasal 29

(1) Laporan oleh pengurus KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. berita acara serah terima; b. realisasi rencana anggaran biaya; c. kuitansi dan faktur; dan d. foto kopi buku tabungan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

Pasal 30

(1) Laporan oleh penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas: a. aspek sosial; b. aspek kelembagaan; c. aspek manajemen; dan d. perkembangan usaha. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31