Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan K…

Pasal 447

(1) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III. (2) Penetapan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 8. Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447

Pasal 448

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II dan wilayah III; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, dan penataan lingkungan sosial di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 9. Ketentuan Pasal 449 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 449

Koreksi

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; b. Subdirektorat Pendampingan dan Pemberdayaan; c. Subdirektorat Bantuan Stimulan Sosial dan Penataan Lingkungan; dan d. Subbagian Tata Usaha. 10. Judul Bagian Kelima pada BAB VII dan Pasal 463 sampai dengan Pasal 478 dihapus. 11. Judul Bagian Keenam pada BAB VII dan Pasal 479 sampai dengan Pasal 494 dihapus. 12. Di antara Pasal 658 dan Pasal 659 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 658A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 658A

Koreksi

(1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, Kementerian Sosial melaksanakan program di bidang Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial. (2) Program di bidang Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sifat, tugas, dan fungsinya dilaksanakan oleh: a. unit organisasi yang menangani fungsi di bidang lembaga kesejahteraan sosial; dan b. unit organisasi yang menangani fungsi di bidang lembaga pemberdayaan dan peduli keluarga. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 13. Di antara Pasal 661 dan Pasal 662 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 661A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 661A

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1125) masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 14. Mengubah Bagan Organisasi pada Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1845) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2018 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

BAB Keempat

Pasal 447

BAB Keempat

Pasal 447

Pasal 448

Pasal 449

Pasal 658A

Pasal 661A

Pasal II