PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DANATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

PERMEN Nomor 21 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEJABAT PELAKSANA

Pasal 3

(1) Menteri Sosial sebagai Pengguna Barang yang dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal selanjutnya sebagai Pembantu dan dilaksanakan oleh Pejabat eselon II yang membidangi urusan perlengkapan. (2) Pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB selanjutnya sebagai Pembantu dalam penggunaan barang yang berasal dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah. (3) Pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB sebagai Pelaksana Pembantu pengelola barang dan Kuasa Pengguna Barang yang berasal dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat menunjuk pejabat pengurus persediaan. (2) Pejabat pengurus persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada pejabat yang membidangi urusan pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan UGB pada satuan kerja eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah. (4) Pejabat pengurus persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur.

Pasal 5

(1) Pejabat pengurus persediaan mempunyai kewajiban : a. melakukan pemeriksaan barang; b. melaksanakan pengamanan persediaan baik dari pencurian maupun kerusakan; c. melaksanakan pemeliharaan dan menjaga keteraturan ketersediaan agar memberikan daya guna yang lebih optimal; d. memelihara kebersihan dan kerapihan gudang/tempat penyimpanan;dan e. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran persediaan kepada Kuasa Pengguna Barang secara berkala dengan menggunakan aplikasi barang persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pejabat pengurus persediaan dibantu petugas aplikasi SIMAK BMN.

BAB III

JENIS HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU HADIAH TIDAK DIAMBIL PEMENANG

Pasal 6

Koreksi

(1) Seluruh barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang merupakan persediaan. (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. barang pakai habis;dan b. barang tidak pakai habis.

Pasal 7

Koreksi

(1) Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk masyarakat yang mengalami risiko sosial. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan PMKS. (3) Persediaan barang pakai habis meliputi : a. makanan dan minuman; b. kosmetik; c. voucher; dan d. barang pakai habis lainnya. (4) Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi barang bantuan.

Pasal 8

(1) Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan : a. barang yang dapat menjadi barang bantuan;atau b. barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan. (3) Barang yang dapat menjadi barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. peralatan elektronik; b. peralatan rumah tangga; c. peralatan kantor; d. mebeler; e. alat kesehatan; f. sepeda; g. alat pengolah data; h. alat komunikasi; i. pakaian; j. al quran; k. mainan anak-anak; l. kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 cc;dan m. barang lainnya yang dapat menjadi barang bantuan. (4) Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 cc; b. kendaraan roda 4 (empat); c. perhiasan mewah; d. logam mulia; e. aksesoris mewah;dan f. barang mewah lainnya. (5) Barang-barang sebagaimana tersebut pada ayat (4) selama memenuhi persyaratan ekonomis, lebih menguntungkan bagi negara, dilaksanakan penjualan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (6) Hasil penjualan Barang Milik Negara dari hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 9

Koreksi

Pengelolaan barang dilakukan terhadap hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang meliputi: a. pemeriksaan dan penerimaan; b. penyimpanan; c. pengamanan dan pemeliharaan; d. pendistribusian;dan e. penghapusan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Semua barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang akan diserahkan kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan keputusan izin penyelenggaraan undian. (2) Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan lampiran keputusan izin penyelenggaraan undian, pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota harus menolak barang yang akan diserahkan. (3) Penyerahan atau penolakan barang dari penyelenggara UGB kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota disertai dengan berita acara. (4) Pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota harus memberikan laporan penerimaan atau penolakan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada Kementerian Sosial melalui eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan berita acara.

Pasal 11

(1) Barang yang diterima oleh Pejabat eselon II yang membidangi pemberian izin atas penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota diserahkan kepada pejabat pengurus persediaan. (2) Barang yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam : a. buku barang; b. kartu barang; c. kartu gudang/kartu kendali barang;dan d. kartu persediaan. (3) Barang yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengesahan hibah langsung dalam negeri bentuk barang ke Kementerian Keuangan.

Pasal 12

(1) Buku barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pejabat pengurus persediaan. (2) Kartu barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan. (3) Kartu gudang/kartu kendali barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan. (4) Kartu persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d untuk mencatat daftar sisa barang persediaan.

Pasal 13

(1) Setiap persediaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang untuk sementara harus disimpan di gudang/tempat penyimpanan untuk selanjutnya dibuatkan rencana penyaluran. (2) Ketentuan mengenai gudang/tempat penyimpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan persediaan.

Pasal 14

Pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah bertanggung jawab melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang.

Pasal 15

Pengamanan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang meliputi: a. administrasi; b. fisik; dan c. hukum.

Pasal 16

(1) Pengamanan barang dimaksudkan untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, banjir, dan bahaya kebakaran dengan menempatkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan. (2) Pemeliharaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 dimaksudkan agar tetap dapat memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan kerapihan di gudang/tempat penyimpanan. (3) Pengamanan dan pemeliharaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan secara rutin. (4) Apabila diperlukan pemeliharaan persediaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai sifat, jenis, dan keadaan barang, maupun keadaan gudang/tempat penyimpanan. (5) Biaya pemeliharaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17

Pendistribusian barang pakai habis dan barang tidak pakai habis yang didistribusikan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. perencanaan; atau b. permohonan.

Pasal 18

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat diajukan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Perencanaan oleh dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial.

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diajukan oleh perseorangan atau lembaga.

Pasal 20

(1) Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial kabupaten/kota yang ditembuskan ke dinas sosial provinsi dengan melampirkan persyaratan: a. identitas pemohon berupa nama, alamat, dan nomor telepon; b. foto copy kartu tanda penduduk; c. foto copy kartu keluarga; dan d. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permohonan atas barang yang dibutuhkan.

Pasal 21

Permohonan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial kabupaten/kota yang ditembuskan ke dinas sosial provinsi dengan melampirkan persyaratan: a. identitas pemohon; b. barang yang diminta; c. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat berupa dengan nama dan alamat; d. dasar hukum pembentukan atau pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial; e. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; f. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota; dan g. surat keterangan domisili.

Pasal 22

(1) Permohonan pemanfaatan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang harus ditujukan ke Menteri Sosial, pejabat eselon I, atau pejabat eselon II. (2) Menteri Sosial mendisposisi permohonan kepada masing- masing unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan. (3) Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Menteri Sosial atau pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 23

(1) Menteri Sosial dan pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang telah melalui tahap penelaahan dan pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I. (2) Persetujuan permohonan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang dapat diproses dengan ketentuan: a. unit kerja eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB mengajukan nota permintaan persetujuan permohonan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang dengan melampirkan surat telaahan dari Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepada Menteri atau pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB; b. nota permintaan persetujuan permohonan bantuan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang, total dengan jumlah nilai barang bantuan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri Sosial, sedangkan jumlah nilai barang bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB; c. Pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB menyerahkan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada unit eselon II pembuat telahaan bantuan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon berdasarkan nota permintaan persetujuan permohonan yang telah disetujui oleh Menteri Sosial atau pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 24

Penghapusan persediaan barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB Kedua

Pemeriksaan dan Penerimaan

Pasal 10

Koreksi

(1) Semua barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang akan diserahkan kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan keputusan izin penyelenggaraan undian. (2) Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan lampiran keputusan izin penyelenggaraan undian, pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota harus menolak barang yang akan diserahkan. (3) Penyerahan atau penolakan barang dari penyelenggara UGB kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota disertai dengan berita acara. (4) Pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota harus memberikan laporan penerimaan atau penolakan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada Kementerian Sosial melalui eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan berita acara.

Pasal 11

(1) Barang yang diterima oleh Pejabat eselon II yang membidangi pemberian izin atas penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota diserahkan kepada pejabat pengurus persediaan. (2) Barang yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam : a. buku barang; b. kartu barang; c. kartu gudang/kartu kendali barang;dan d. kartu persediaan. (3) Barang yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengesahan hibah langsung dalam negeri bentuk barang ke Kementerian Keuangan.

Pasal 12

(1) Buku barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pejabat pengurus persediaan. (2) Kartu barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan. (3) Kartu gudang/kartu kendali barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran perjenis barang persediaan. (4) Kartu persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d untuk mencatat daftar sisa barang persediaan.

BAB Kelima

Pendistribusian

Pasal 17

Koreksi

Pendistribusian barang pakai habis dan barang tidak pakai habis yang didistribusikan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. perencanaan; atau b. permohonan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat diajukan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Perencanaan oleh dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial.

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diajukan oleh perseorangan atau lembaga.

Pasal 20

(1) Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial kabupaten/kota yang ditembuskan ke dinas sosial provinsi dengan melampirkan persyaratan: a. identitas pemohon berupa nama, alamat, dan nomor telepon; b. foto copy kartu tanda penduduk; c. foto copy kartu keluarga; dan d. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permohonan atas barang yang dibutuhkan.

Pasal 21

Permohonan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus disertai proposal setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial kabupaten/kota yang ditembuskan ke dinas sosial provinsi dengan melampirkan persyaratan: a. identitas pemohon; b. barang yang diminta; c. data sasaran yang akan dibantu sebagai penerima manfaat berupa dengan nama dan alamat; d. dasar hukum pembentukan atau pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial; e. jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; f. terdaftar di Kementerian Sosial/dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota; dan g. surat keterangan domisili.

Pasal 22

(1) Permohonan pemanfaatan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang harus ditujukan ke Menteri Sosial, pejabat eselon I, atau pejabat eselon II. (2) Menteri Sosial mendisposisi permohonan kepada masing- masing unit eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan. (3) Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Menteri Sosial atau pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Pasal 23

(1) Menteri Sosial dan pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang telah melalui tahap penelaahan dan pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I. (2) Persetujuan permohonan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang dapat diproses dengan ketentuan: a. unit kerja eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB mengajukan nota permintaan persetujuan permohonan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang dengan melampirkan surat telaahan dari Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepada Menteri atau pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB; b. nota permintaan persetujuan permohonan bantuan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang, total dengan jumlah nilai barang bantuan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri Sosial, sedangkan jumlah nilai barang bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB; c. Pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB menyerahkan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada unit eselon II pembuat telahaan bantuan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon berdasarkan nota permintaan persetujuan permohonan yang telah disetujui oleh Menteri Sosial atau pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan terhadap pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang.

Pasal 29

(1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap pengelolaan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui : a. call center Kementerian Sosial; dan/atau b. website Kementerian Sosial. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat melaksanakan evaluasi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keberhasilan terhadap pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat proses dan akhir terhadap pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang.

Pasal 31

Pengelola barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang menyampaikan laporan mengenai pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada: a. Menteri Sosial melalui pejabat Eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk pengelola barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang berada di Kementerian Sosial; dan b. Kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial terhadap pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang berada di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 32

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas: a. Keputusan Menteri Sosial tentang pemberian izin penyelenggaraan UGB; b. berita acara penerimaan dan penyaluran; dan c. dokumentasi barang yang diterima dan barang yang disalurkan.

Pasal 33

Laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan terdiri atas: a. foto copy surat permohonan; b. data barang yang diterima; c. rincian penggunaan; d. penjelasan penggunaan; e. dokumentasi bukti barang yang diterima; dan f. surat kendaraan bermotor.

Pasal 34

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya berita acara serah terima.

Pasal 35

(1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pengelola barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang harus melaksanakan tahapan berikut: a. melaporkan dalam SIMAK BMN, LRA dan Neraca; b. menjelaskan hibah dalam CalK; dan c. penatausahaan dokumen terkait penerimaan hibah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan juga laporan keuangan melalui tata cara pengesahan hibah langsung dalam negeri bentuk barang yang meliputi tahapan berikut: a. penyusunan berita acara serah terima; b. permintaan registrasi; c. permohonan pengesahan pendapatan; dan d. permohonan pengesahan belanja. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DANATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37