PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 4

(1) Penganugerahan Satyalencana Tanda Kehormatan Kebaktian Sosial diberikan kepada seseorang yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. sumber daya manusia kesejahteraan sosial; b. kepala daerah; c. pendonor darah sukarela; d. anggota organisasi sosial; e. anggota organisasi kemasyarakatan; f. anggota lembaga kesejahteraan sosial; g. pelaku dunia usaha; h. aparatur sipil negara; i. anggota kesatuan Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA; j. akademisi; k. anggota organisasi profesi; atau l. pelaku media massa.

Pasal 5

(1) Kriteria calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial telah melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan/atau d. perlindungan sosial. (2) Kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan tujuan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelayanan sosial melalui dalam dan luar panti/lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau b. inovasi berbagai bentuk pendekatan/ metode/kelembagaan untuk pengembangan fungsi rehabilitasi sosial.

Pasal 7

(1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pemberian bantuan langsung berkelanjutan; b. pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan; dan/atau c. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk pengembangan fungsi jaminan sosial.

Pasal 8

(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. peningkatan kemampuan profesionalisme organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas; b. menggerakkan dunia usaha dalam peningkatan tanggung jawab sosialnya; c. konsultasi pengembangan kemampuan keluarga pada umumnya; d. pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; e. peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial; f. pemberdayaan komunitas adat terpencil; g. konsultasi keluarga bermasalahan psikososial; h. rehabilitasi daerah kumuh; i. donor darah paling sedikit 100 (seratus) kali; dan/atau j. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk implementasi penanaman nilai kesetiakawanan sosial dan pengembangan fungsi pemberdayaan sosial.

Pasal 9

(1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan tujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. kesiapsiagaan komunitas/masyarakat dalam menghadapi bencana alam/sosial; b. layanan dukungan psikososial; c. bantuan sosial korban bencana alam/sosial, korban tindak kekerasan dan/atau pekerja migran; dan/atau d. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk pengembangan fungsi perlindungan sosial.

BAB III

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 10

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. umum; b. khusus; dan c. administrasi.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa dan negara dalam bidang kemanusiaan; d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan; dan f. berkelakuan baik

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus berjasa dalam lapangan perikemanusian pada umumnya atau dalam satu bidang pada khususnya yang terdiri atas: a. berjasa pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat; c. telah menghasilkan inovasi/penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; atau d. karya kemanusiaan berdampak positif bagi masyarakat.

Pasal 13

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas: a. kartu tanda penduduk; b. daftar riwayat hidup; c. pas foto 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 6 (enam) lembar; d. uraian jasa atau prestasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk narasi dan disertai bukti aktivitas; e. surat rekomendasi dari instansi/lembaga pengusul; f. surat pernyataan yang bersangkutan benar melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari dinas sosial atau instansi sosial setempat; g. surat rekomendasi dari kepala daerah setempat; dan h. mendapatkan surat keterangan dari organisasi, lembaga kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat, dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya. (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kepala daerah kabupaten/kota juga harus melampirkan: a. surat rekomendasi gubernur; dan b. surat keterangan telah menduduki jabatan sebagai kepala daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala daerah provinsi juga harus melampirkan: a. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan b. surat keterangan telah menduduki jabatan sebagai kepala daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan bagi Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA dan pendonor darah.

Pasal 15

(1) Persyaratan administrasi bagi Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Republik INDONESIA terdiri atas: a. surat rekomendasi dari pimpinan kesatuan; b. salinan keputusan dari kesatuan tertinggi; dan c. surat keterangan bidang jasa. (2) Persyaratan administrasi bagi pendonor darah terdiri atas: a. surat rekomendasi dari pimpinan Palang Merah INDONESIA Pusat; dan b. surat keterangan pelaksanaan donor darah paling sedikit 100 (seratus) kali disertai dengan bukti pendukung.