PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

PERMEN Nomor 19 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disingkat BRSLU mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSLU menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen lanjut usia: c. pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; d. pelaksanaan advokasi sosial; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia. f. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; g. pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi lanjut usia. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSLU tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang selanjutnya disingkat LRSLU mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada lanjut usia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LRSLU menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen; c. pelaksanaan advokasi sosial; d. pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia; g. pemetaan data dan informasi lanjut usia; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 11

LRSLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

(1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Subseksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi lanjut usia. (3) Subseksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan rehabilitasi sosial serta pemantauan, evaluasi, dan terminasi lanjut usia.

Pasal 13

Struktur Organisasi LRSLU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Lanjut Usia harus menyusun: a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien; dan b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di UPT Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas kepala balai, kepala subbagian, kepala seksi, kepala loka, kepala urusan, kepala subseksi, koordinator instalasi, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Lanjut Usia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT Lanjut Usia bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Kepala subbagian, kepala seksi, kepala urusan, kepala subseksi, koordinator instalasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.