PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial

PERMEN Nomor 19 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

(1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: a. pengembangan budaya sadar Risiko; b. pembentukan struktur Manajemen Risiko;dan c. penyelenggaraanProses Manajemen Risiko.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Sosial. (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi. (3) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. (4) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko; c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik;dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) meliputi: a. komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian; b. komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I; c. UPR;dan d. Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

(1) Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat kementerian. (2) Komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berwenang MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I. (3) Penetapan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko sebagimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian.

Pasal 9

Komite Manajamen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. komite eksekutif; b. komite pelaksana; dan c. sekretariatkomite.

Pasal 10

(1) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. Menteri Sosial selaku ketua; b. Sekretaris Jenderal selaku wakil ketua; dan c. para pejabat eselon I selaku anggota. (2) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko kementerian;dan b. MENETAPKAN kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian. (3) Penetapan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Kategori Resiko; b. Kriteria Risiko; c. Matriks Analisis Risiko; d. Level Risiko; dan e. Selera Risiko. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 11

(1) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas Sekretaris Jenderal selaku ketua dan para sekretaris eselon I selaku anggota. (2) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyusun petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko kementerian;dan b. menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian. (3) Menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Kategori Risiko; b. Kriteria Risiko; c. Matriks Analisis Risiko; d. Level Risiko; dan/atau e. Selera Risiko.

Pasal 12

(1) Sekretariat komite Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berada di unitBiro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang menangani Manajemen Risiko kementerian. (2) Sekretariat komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di tingkat kementerian.

Pasal 13

(1) Komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi: a. Pimpinan unit eselon I selaku ketua; b. Pimpinan unit eselon II yang mengelola Risikounit eselon I selaku ketua pelaksana harian komite Manajemen Risiko eselon I; dan c. Para pejabat eselon II pada kantor pusat selaku anggota. (2) Komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko unit eselon I. (3) Penetapan petunjuk pelaksanaan Manajemen Resiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan yang ditetapkan komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan tugasnya, komite Manajemen Risiko unit eselon I dibantu oleh sekretariat komite Manajemen Risiko unit eselon I. (2) Sekretariat komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di unit eselon II yang menangani Manajemen Risiko unit eselon I. (3) Sekretariat komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit eselon I.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertanggung jawab melakukan pengawasan danmemberikan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai auditor internal Kementerian Sosial. (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman penerapan ManajemenRisiko yang ditetapkan di Kementerian Sosial; dan b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan yangditetapkan diKementerian Sosial.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi tahapan sebagai berikut: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian Risiko yang meliputi identifkasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko; d. penanganan Risiko; dan e. pemantauan dan reviu. (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR. (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal,menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB Ketiga

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Komite Manajamen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. komite eksekutif; b. komite pelaksana; dan c. sekretariatkomite.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. UPR di tingkat kementerian; b. UPR di tingkat unit eselon I; c. UPR di tingkat unit eselon II;dan d. UPR yang memiliki peta strategis. (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, meliputi Menteri Sosial untuk tingkat kementerian atau pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya,yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tugasnya; b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat satu level dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksana harian koordinator Risiko dilaksanakan oleh seorang pejabat Risiko, dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawabmembantu pemilik Risiko dalam perencanaan,pengelolaan, dan pemantauan Manajemen Risikopada unit yang bersangkutan; dan d. administrator Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan,dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan. (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf amempunyai tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Sosial; dan c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit. (4) Koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganannya Risiko kepada pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. memberikan usulan kepada pemilik Risiko tentang rencana kontinjesi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; dan d. memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif. (5) Pelaksana harian koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko; c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; dan d. menyusun dan menyampaikan rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko. (6) Administrator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit; b. mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko; c. mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; d. menyusun konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko; e. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut;dan f. menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19