PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 18 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga. 9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah 15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PELIMPAHAN/PENUGASAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Ruang lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Sosial melalui mekanisme pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

Sasaran rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai meliputi: a. peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS; c. peningkatan aksesibilitas PPKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan sosial dasar lainnya; d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial; e. peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, fakir miskin, dan PPKS lainnya; f. meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial; g. perluasan jangkauan program kegiatan pada wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar; h. meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial; i. penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, dan penanganan pengungsi akibat konflik; j. operasional penyelenggaraan program keluarga harapan di Daerah; k. peningkatan penyuluhan sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan l. melaksanakan Tugas Pembantuan di beberapa daerah kabupaten.

BAB III

RENCANA PROGRAM

Pasal 6

Koreksi

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi: a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; b. program pemberdayaan sosial; c. program rehabilitasi sosial; d. program perlindungan dan jaminan sosial; e. program penanganan fakir miskin; dan f. program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan sosial.

Pasal 7

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. operasional sistem akuntansi instansi dan barang milik negara; b. pemantauan dan pelaporan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; c. penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2021; d. koordinasi unit program dengan unit teknis; e. sosialisasi perencanaan program; f. operasional mengikuti kegiatan pusat yang besarannya disesuaikan dengan dana dekonsentrasi; g. rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran tahun anggaran 2020; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan i. penjajakan usulan program tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat; b. pemberdayaan komunitas adat terpencil; c. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan d. pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

Pasal 9

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 10

Program perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi: a. perlindungan sosial korban bencana alam; b. perlindungan sosial korban bencana sosial; dan c. jaminan sosial keluarga.

Pasal 11

Program penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi: a. penanganan fakir miskin wilayah I; b. penanganan fakir miskin wilayah II; dan c. penanganan fakir miskin wilayah III

Pasal 12

Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi pelaksanaan penyuluhan sosial.

Pasal 13

(1) Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial dilaksanakan untuk program pemberdayaan sosial. (2) Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 14

Koreksi

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah. (3) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan program atau kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial. (4) Gubernur MENETAPKAN perangkat daerah dan pejabat inti pengelola kegiatan Dekonsentrasi. (5) Pengelola kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/kepala satuan kerja; b. pejabat pemungut penerimaan negara; c. pejabat pembuat komitmen; d. pejabat penguji dan penandatangan surat perintah membayar; e. bendahara penerimaan; dan f. bendahara pengeluaran.

Pasal 15

(1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur melaksanakan: a. sinkronisasi dengan penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien; b. penetapan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil; c. program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah; dan d. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan program, kegiatan, serta anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), gubernur berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, standar ukuran kinerja, kebijakan Pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas serta pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pasal 17

(1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengubah kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi atau di daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penarikan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (3) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB V

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 18

Koreksi

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial dibebankan pada APBN Kementerian Sosial melalui Dana Dekonsentrasi. (2) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah. (3) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 19

(1) Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP. (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 20

(1) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian Sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN. (2) Penganggaran Dana Dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. (3) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah. (4) Setelah menerima RKA-KL, gubernur MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran serta menyampaikannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 21

(1) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening umum negara di kas Daerah. (2) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh pejabat kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara.

Pasal 23

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi. (3) Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah. (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada Daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagai barang milik Daerah.

Pasal 25

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 30

Koreksi

(1) Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah provinsi. (3) Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota. (4) Pengelola kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan dan penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran.

Pasal 31

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala Daerah melakukan: a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Daerah membentuk tim koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD.

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepala Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan Daerah.

Pasal 33

(1) Penghentian urusan pemerintahan yang telah ditugaskan dapat dilakukan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan mengubah kebijakan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya. (2) Penghentian Tugas Pembantuan dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (3) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB VIII

PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 34

Koreksi

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan meliputi: a. prinsip pendanaan; b. perencanaan dan penanganan; c. penyaluran dan pelaksanaan; dan d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 35

Koreksi

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota berasal dari APBN Kementerian Sosial melalui dana Tugas Pembantuan. (2) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada gubernur atau bupati/wali kota. (3) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar ukuran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendanaan untuk Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik meliputi bantuan sosial untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Pasal 36

(1) Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Tugas Pembantuan harus sesuai dengan RKA-K/L dan RKP. (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 37

(1) Penganggaran dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-K/L kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kabupaten/ kota pada saat menyusun anggaran pendapatan belanja daerah. (3) Setelah menerima RKA-K/L, gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang terdiri atas kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

Pasal 38

(1) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh kuasa bendahara umum negara melalui rekening kas umum negara. (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh pejabat kuasa pengguna anggaran ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara.

Pasal 40

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara. (2) Perangkat daerah melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah. (2) Dalam hal barang dihibahkan kepada Daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

Pasal 42

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. (2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 46

Koreksi

(1) Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial di Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan. (3) Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi. (4) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial. (5) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota. (2) Gubernur atau bupati/wali kota selaku penerima penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. (3) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial. (4) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, melalui unit kerja eselon I yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya koordinasi pelaksanaan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (3) Bupati melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya koordinasi pelaksanaan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Tugas Pembantuan. (4) Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB Ketiga

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB Kesatu