PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

PERMEN Nomor 17 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 4

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disebut BRSAMPK mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BRSAMPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan; b. pelaksanaan registrasi dan asesmen anak yang memerlukan perlindungan khusus; c. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; d. pelaksanaan advokasi sosial; e. pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus; f. pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 6

BRSAMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial; c. Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. (3) Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 8

Struktur Organisasi BRSAMPK tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Anak harus menyusun: a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien; dan b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan peta bisnis proses, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di UPT Anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas kepala balai, kepala subbagian, kepala seksi, kepala loka, kepala urusan, kepala subseksi, koordinator instalasi, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT Anak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT Anak bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing- masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Kepala subbagian, kepala seksi, kepala urusan, kepala subseksi, kepala instalasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.