Koreksi Pasal 30

(1) Barang HTT/HTDP yang tidak dijadikan Bantuan Sosial dapat dilakukan penjualan dengan cara mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (3) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di Kementerian Sosial yang belum dianggarkan melalui APBN. (4) Dalam menggunakan hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. (5) Penggunaan hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan HLDN.