Koreksi Pasal 12

(1) Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat memerintahkan kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial untuk memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan pembiayaan bersumber dari dana HLDN tanpa didahului permohonan bantuan. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. situasi kebencanaan; b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan; d. ketidaktersediaan anggaran biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial; dan/atau e. sesuai dengan kebijakan pemerintah dan/atau arahan PRESIDEN/Wakil PRESIDEN. (3) Tata cara pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan HLDN.