PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

PERMEN Nomor 15 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1398) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Organisasi Lembaga Sertifikasi paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. bidang sertifikasi; e. bidang penjaminan mutu; dan f. bidang harmonisasi dan kelembagaan. (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sejumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan d. 6 (enam) orang anggota. (3) Lembaga Sertifikasi dibantu oleh: a. asesor sertifikasi; b. asesor lisensi Tempat Uji Kompetensi; dan c. sekretariat. 2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Keangotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berasal dari unsur: a. Asosiasi Profesi Pekerja Sosial; b. Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial; c. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial; d. praktisi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan e. unit kerja eselon II Kementerian Sosial yang membidangi sertifikasi. (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melanggar kode etik; e. memiliki sertifikat Pekerja Sosial; f. berpendidikan paling rendah Strata 2 (dua) pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; g. berpengalaman praktik pekerjaan sosial selama 5 (lima) tahun; dan h. mendapatkan surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial atau Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial atau Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd JULIARI P BATUBARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA