PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 188) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 14 dan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. 2. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara bawahan dan atasan terhadap kewajiban untuk memenuhi target sasaran pekerjaan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. 4. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja yang harus dicapai dan target yang harus disusun dan disepakati bersama antara pejabat penilai dengan yang dinilai. 5. Capaian Kinerja adalah hasil kerja terukur secara kuantitatif yang diperoleh berdasarkan Capaian Kinerja organisasi dan Capaian Kinerja individu. 6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka Reformasi Birokrasi. 7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka MENETAPKAN nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan. 8. Kehadiran Pegawai adalah waktu kedatangan dan kepulangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya. 10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk MEMUTUSKAN suatu hal. 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai. 12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. 13. Siaga Tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja di luar hari dan jam kerja. 14. Tunjangan Kinerja Tambahan adalah tunjangan kinerja selain tunjangan kinerja tetap yang diberikan kepada Pegawai karena menjabat sebagai pelaksana tugas. 15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap. 2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 24A

Pasal 24B

Pasal 26

Pasal 38

Pasal 40A

Pasal 40B

Pasal 40C

Pasal 40D

Pasal II