Koreksi Pasal 12

(1) Menteri melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan rekomendasi hak milik atas tanah. (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.