PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 10 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1) UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala. (2) Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: a. tim pengelola Pengadaan Barang/Jasa; b. tim pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c. tim pengelola pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan d. kelompok jabatan fungsional. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan. (4) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa. (5) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh ketua yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jabatan fungsional lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Menteri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 6

UKPBJ dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala UKPBJ memiliki tugas: a. melakukan koordinasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen; b. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; c. MENETAPKAN, menugaskan, menempatkan, dan memindahkan anggota Pokja Pemilihan; dan d. menugaskan sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa. (2) Kepala UKPBJ dalam memberikan penugasan harus memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan kepada pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik. (2) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. (3) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 11

(1) Kepala UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri melalui Kepala Biro Umum dan layanan pengadaan barang/jasa secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. (2) Kepala UKPBJ dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

BAB Kedua

Tata Kerja

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi: a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa. (2) Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (3) Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi: a. pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ; b. pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa; e. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. (4) Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait: a. proses Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial; b. penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Sosial, paling sedikit terdiri atas sistem informasi rencana umum pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik, elektronik katalog, elektronik monitoring dan evaluasi, sistem informasi kinerja penyedia; dan/atau c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Penetapan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. (2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum mencukupi sesuai dengan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UKPBJ: a. menugaskan paling sedikit 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan guna melaksanakan tugas Pokja Pemilihan; b. merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan. (3) Dalam hal UKPBJ belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ menugaskan pegawai negeri sipil di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. (4) Dalam hal UKPBJ belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ merekomendasikan pegawai negeri sipil di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan. (5) Dalam hal pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berkedudukan di luar UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja. (6) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 tentang UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21