PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

PERMEN Nomor 10 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 16

(1) Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan program PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH. (2) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang membidangi urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait. (3) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 17

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas: a. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; b. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor; dan c. menyetujui perubahan pelaksanaan program.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk tim koordinasi teknis PKH. (2) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tim koordinasi teknis PKH pusat; b. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan c. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota. (3) Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait. (4) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi. (5) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. (6) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 19

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas: a. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH; b. melakukan koordinasi lintassektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik; c. membentuk tim lintassektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait; d. tim lintassektor sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan e. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 20

(1) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas/instansi sosial provinsi. (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas: a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH; b. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH; c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi; d. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 22

(1) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (2) Tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.

Pasal 23

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertugas: a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota; b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH; c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan; d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertical di daerah kabupaten/kota; e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pasal 24

(1) Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial. (2) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial. (3) Tugas pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya; b. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; c. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; d. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program; e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Pasal 26

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan: a. penetapan lokasi PKH; b. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH; c. penyaluran Bantuan Sosial PKH; d. verifikasi komitmen kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH; e. pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH; f. transformasi kepesertaan PKH; dan g. pengakhiran Bantuan Sosial PKH dan pendampingan.

Pasal 27

(1) Penetapan lokasi PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berdasarkan usulan proposal dari daerah kabupaten/kota. (2) Penetapan lokasi PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah. (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 28

(1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin. (2) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. (3) Penentuan calon Keluarga Penerima Manfaat PKH mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah. (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh pendamping PKH. (5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Pasal 29

(1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan oleh bank/pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tunai atau nontunai. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial PKH diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 30

Verifikasi komitmen kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan terhadap pendaftaran dan kehadiran anggota keluarga pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 31

(1) Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data Keluarga Penerima Manfaat PKH. (2) Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. (3) Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pendamping. (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disupervisi oleh koordinator daerah kabupaten/kota dan dikoordinasikan dengan dinas/instansi sosial setempat.

Pasal 32

(1) Transformasi kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan proses pengakhiran Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam menerima Bantuan Sosial PKH dan pendampingan. (2) Transformasi kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang telah mendapatkan Bantuan Sosial PKH selama 6 (enam) tahun. (3) Transformasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan resertifikasi. (4) Resertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH. (5) Resertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus graduasi atau transisi. (6) Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah memiliki status ekonomi tidak miskin. (7) Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memiliki kriteria komponen dan status ekonomi miskin sehingga mendapatkan penambahan Bantuan Sosial PKH dan pendampingan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Pengakhiran Bantuan Sosial PKH dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan ketentuan: a. hasil resertifikasi yang menunjukan status graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5); b. tidak memiliki komponen kepesertaan; c. tidak memenuhi kriteria kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan d. mengundurkan diri dari kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

(1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang membidangi Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelaksana PKH daerah provinsi; b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksana PKH kecamatan. (3) Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas: a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota; b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota; c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan f. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat. (4) Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas: a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan; b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan; c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan f. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi. (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas: a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain; b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain; c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.