PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

(1) Sasaran pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi: a. Perseorangan; b. Keluarga; c. Kelompok; dan/atau d. Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2) Sasaran pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan kepada pihak lain yang memiliki kontribusi sesuai dengan persyaratan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada individu yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. (2) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. (3) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pasal 9

Trofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. bentuk : trofi; b. ukuran : paling tinggi 45 (empat puluh lima) cm; c. bahan : fiber glass; d. warna : bening; e. gambar : logo Kelanjutusiaan dengan slogan “Tua Berguna dan Berkualitas”; dan f. tulisan : Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 10

Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut: a. bentuk : segi empat; b. bahan : kertas conqueror 200 (dua ratus) gr; c. warna : warna dasar putih dan ditengah berlatar belakang logo transparan Kementerian Sosial atau logo pemerintah daerah; d. gambar: 1) lambang burung Garuda dicetak timbul berwarna kuning emas terletak ditengah-tengah bagian atas piagam; 2) hiasan pinggir bermotif; dan 3) tulisan : “Piagam Penghargaan” dan “Menteri Sosial Republik INDONESIA” berwarna kuning emas dan dicetak timbul.

Pasal 11

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

Pasal 12

Rancangan mengenai gambar dan bentuk lencana serta trofi dan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan usulan dari kabupaten/kota kepada provinsi. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri Sosial. (3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sebanyak 1 (satu) calon Penerima Penghargaan untuk setiap sasaran.

Pasal 14

Persyaratan untuk Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi : a. Warga Negara INDONESIA; b. usia di atas 22 (dua puluh dua) tahun dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang masih berlaku; c. berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman atau tidak sedang dalam proses hukum; dan d. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa /nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Pasal 15

Persyaratan untuk Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. salah seorang anggota Keluarga yang telah dewasa, bertindak mewakili Keluarga yang bersangkutan dengan melampirkan Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan c. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Pasal 16

Persyaratan untuk Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. mempunyai pengurus Kelompok, dibuktikan dengan melampirkan struktur kepengurusan; b. pengurus berkewarganegaraan INDONESIA; c. keterangan domisili dan kegiatan Kelompok; dan d. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Pasal 17

Persyaratan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi: a. melampirkan keterangan domisili Lembaga Kesejahteraan Sosial; b. berbadan hukum dengan melampirkan akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; c. terdaftar di Kementerian Sosial atau dinas/instansi sosial sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya, dengan melampirkan keterangan tanda daftar; dan d. telah melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

Pasal 18

Persyaratan untuk pihak lain yang memiliki kontribusi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. berbadan hukum bagi pihak lain yang bukan instansi pemerintah, dengan melampirkan akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan b. telah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau paling sedikit selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus dengan melampirkan surat rekomendasi dari kelurahan/desa/nama lain dan dinas/instansi sosial setempat.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia diberikan berdasarkan hasil penilaian tim sesuai dengan persyaratan. (2) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional.

Pasal 23

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibentuk tim penilai secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi, seleksi, penilaian, dan pengesahan. (3) Apabila diperlukan tim penilai dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Tim penilai nasional ditetapkan oleh Menteri Sosial. (2) Tim penilai nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pembina; b. ketua tim; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Eselon I yang menangani Lanjut Usia. (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh eselon II yang menangani Lanjut Usia. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh eselon III yang menangani Lanjut Usia. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

(1) Tim penilai provinsi ditetapkan oleh kepala dinas/instansi sosial provinsi. (2) Tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pembina; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala dinas/instansi sosial provinsi. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pejabat eselon III yang menangani Lanjut Usia. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang menangani Lanjut Usia di dinas/instansi sosial provinsi. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau perwakilan dari unsur masyarakat. (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan pemerhati dan/atau penggiat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 26

(1) Tim penilai kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (2) Tim penilai kabupaten/kota paling sedikit terdiri atas: a. pembina; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pejabat eselon III yang menangani Lanjut Usia di dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang menangani Lanjut Usia di dinas/instansi sosial kabupaten/kota. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau perwakilan dari unsur masyarakat. (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan pemerhati dan/atau penggiat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 27

Aspek penilaian terhadap Perseorangan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. intensitas pelayanan; c. jangkauan sasaran pelayanan; d. jenis pelayanan; e. pendekatan yang digunakan; f. keberhasilan yang telah dicapai; dan g. keberlanjutan pelayanan.

Pasal 28

Aspek penilaian terhadap Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi: a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. aspek organisasi; c. intensitas pelayanan; d. jangkauan sasaran pelayanan; e. jenis pelayanan; f. pendekatan yang digunakan; g. keberhasilan yang telah dicapai; dan h. keberlanjutan pelayanan.

Pasal 29

Aspek penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi: a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. kelembagaan; c. administrasi dan manajemen; d. intensitas pelayanan; e. jangkauan sasaran pelayanan; f. jenis pelayanan; g. pendekatan yang digunakan; h. keberhasilan yang telah dicapai; i. keberlanjutan pelayanan; j. kerja sama dan kemitraan; dan k. kemandirian.

Pasal 30

Aspek penilaian pihak lain yang memiliki kontribusi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi : a. komitmen terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; b. kelembagaan; c. administrasi dan manajemen; d. intensitas pelayanan; e. jangkauan sasaran pelayanan; f. jenis pelayanan; g. pendekatan yang digunakan; h. keberhasilan yang telah dicapai; i. keberlanjutan pelayanan; j. kerja sama dan kemitraan; dan k. kemandirian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, indikator, penentuan skoring, dan formulir penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39