PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

PERMEN Nomor 02 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana jangka menengah kementerian negara/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian negara/lembaga. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah. 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 11. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial adalah forum rapat kedinasan yang membahas program dan kegiatan pada tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial. 12. Rapat Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Sosial Daerah adalah forum rapat kedinasan yang membahas tentang program- program kesejahteraan sosial daerah provinsi dan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementerian Sosial. 13. Rapat Koordinasi Perencanaan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Pusat adalah forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Sosial dalam rangka menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial. 14. Rapat Konsultasi merupakan forum rapat kedinasan yang sifatnya konsultatif yang dilakukan Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan yang menyelaraskan antara Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Rencana Kerja Pemerintah.

BAB III

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DAERAH

Pasal 8

Koreksi

Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah, bertujuan: a. mengumpulkan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun sebelumnya;dan b. mengumpulkan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun berikutnya.

Pasal 9

Sasaran Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah: a. teridentifikasinya capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun sebelumnya sebagai bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;dan b. teridentifikasinya perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Pasal 10

Organisasi Pelaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah sebagai berikut: a. penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial; b. pelaksana : Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial; c. peserta terdiri atas: 1. pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial; 2. kepala instansi/dinas sosial daerah;dan 3. instansi terkait.

Pasal 11

Materi rapat yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Daerah meliputi: a. Renstra Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial; b. Renstra dinas/instansi sosial daerah; c. capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun sebelumnya; d. perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun berikutnya; e. capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah dicapai dinas/instansi sosial tahun sebelumnya;dan f. perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun berikutnya.

Pasal 12

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18