PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PERMEN Nomor 7 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. (2) Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN terdiri atas: a. Biro Data dan Informasi; dan b. Biro Umum.

Pasal 5

Koreksi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan PRESIDEN, serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dokumentasi data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; b. penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan PRESIDEN; d. pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; e. penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan PRESIDEN kepada PRESIDEN; f. pelayanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan h. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 7

Biro Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; b. penyusunan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pemantauan, dan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN; c. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; f. pengelolaaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; g. pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; h. pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; dan i. pelaksanaan dukungan administrasi Biro.

Pasal 10

Biro Umum terdiri dari atas: a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan b. Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan barang persediaan, pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan persidangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan dan pemeliharaan, pengusulan penghapusan, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara dan barang persediaan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; b. pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN; dan c. penyiapan dan pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol terdiri atas: a. Kelompok Jabatan Fungsional; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Protokol.

Pasal 14

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan dan pemeliharaan, pengusulan penghapusan, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara dan barang persediaan, serta pelayanan kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 15

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Koreksi

Di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. (3) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bersifat mandiri dan/atau kelompok. (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengangkat ketua kelompok kerja dan anggota yang bersifat sementara selama melaksanakan tugas tertentu. (5) Pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 18

(1) Apabila diperlukan, di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan dapat diangkat Koordinator Jabatan Fungsional dan Subkoordinator Jabatan Fungsional. (2) Pengangkatan Koordinator Jabatan Fungsional dan Subkoordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing- masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 21

Koreksi

Sekretaris Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pasal 22

Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN menyampaikan laporan kepada Ketua Dewan Pertimbangan mengenai hasil pelaksanaan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan PRESIDEN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan PRESIDEN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 25

Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN dapat langsung menugaskan pejabat/pegawai tertentu untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas. (2) Pejabat/pegawai yang ditugaskan Sekretaris Dewan Pertimbangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pejabat yang menjadi atasan dalam unit organisasinya.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38

Pasal 39