PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN STANDARDISASI SERTA PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU YANG MENJADI KEWENANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara merupakan pedoman bagi Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian/Lembaga lain selaku institusi pengguna fasilitas dalam standardisasi serta pengelolaan prasarana dan sarana bagi pejabat negara tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 2

Pejabat Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat; b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; c. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah; d. Ketua dan Wakil Ketua pada Mahkamah Agung; e. Ketua dan Wakil Ketua pada Mahkamah Konstitusi; f. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; g. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial; h. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri; i. Hakim Agung pada Mahkamah Agung; j. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; k. Hakim Konstitusi; l. Anggota Komisi Yudisial; dan m. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: a. Pendahuluan; b. Jenis Prasarana dan Sarana; c. Penggunaan serta Perawatan Prasarana dan Sarana; dan d. Penutup.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi serta Pengelolaan Prasarana dan Sarana bagi Pejabat Negara Tertentu yang Menjadi Kewenangan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.