PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

PERMEN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sekretaris Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sekretariat Negara. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sekretariat Negara. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

Koreksi

Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 9

Koreksi

(1) PPK melakukan seleksi dan MENETAPKAN penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. (2) Penetapan hasil seleksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPA dengan surat keputusan. (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Identitas penerima bantuan; b. Nominal Uang; c. Nomor rekening penerima bantuan; dan d. Cara pelaksanaan pencairan dana sekaligus atau bertahap.

Pasal 10

Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PPK mengadakan perjanjian kerja sama dengan penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Pemerintah yang telah mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan permintaan pencairan Bantuan Pemerintah. (2) Pencairan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus. (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme: a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan; atau b. Uang Persediaan (UP).

Pasal 12

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15