PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEKRETARIATAN NEGARA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku. 2. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara merupakan kumpulan kompetensi teknis yang disusun sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga/daerah dalam menyusun dan MENETAPKAN standar kompetensi jabatan serta melaksanakan uji Kompetensi Teknis pada jabatan yang lingkup kegiatannya mencakup urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 3

(1) Kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi unsur Kamus Kompetensi Teknis dan Kamus Kompetensi. (2) Unsur Kamus Kompetensi Teknis dan Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. nama kompetensi; b. kode kompetensi; c. definisi kompetensi; d. deskripsi; e. level kompetensi; dan f. indikator perilaku untuk setiap level Kompetensi Teknis.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO RANCANGAN