PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PENERJEMAH

PERMEN Nomor 19 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Diklat PNS, adalah proses belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi PNS. 2. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah adalah diklat yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah, serta melaksanakan tugas-tugas penerjemahan. 3. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Pertama; 4. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Muda, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Muda. 5. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Madya, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Madya; dan 6. Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Utama, yaitu diklat untuk mencapai sasaran kompetensi PNS yang bekerja di bidang penerjemahan untuk Jabatan Fungsional Penerjemah tingkat Utama. 7. Kurikulum adalah rancangan satuan pendidikan yang mencakup mata diklat, pokok bahasan, tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus, pengujian, dan evaluasi satuan pendidikan. 8. Mata diklat adalah satuan ajar yang dilaksanakan dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan sebuah kurikulum. 9. Andragogi adalah metode pembelajaran dimana peserta diklat diarahkan untuk berpartisipasi secara aktif dengan cara saling asah, asih, asuh dengan pengajar maupun antar para peserta. 10. Penyelenggara Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah adalah Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah yang pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang telah disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara. 11. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP adalah sertifikat tanda kelulusan bagi peserta yang lulus uji kompetensi yang diberikan pada akhir pelaksanaan diklat.

BAB III

PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 5

Koreksi

(1) Peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah atau yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah. (2) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama, yaitu: a. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; b. menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran secara aktif; c. setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon III. (3) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Muda, yaitu: a. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; b. telah diangkat atau telah memenuhi syarat untuk diangkat pada Jabatan Fungsional Penerjemah Muda; c. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon III. (4) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Madya, yaitu: a. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a; b. telah diangkat atau telah memenuhi syarat untuk diangkat pada Jabatan Fungsional Penerjemah Madya; c. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon II. (5) Persyaratan peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Utama, yaitu: a. pangkat paling rendah Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; b. telah diangkat atau telah memenuhi syarat untuk diangkat pada Jabatan Fungsional Penerjemah Utama; c. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; dan e. memiliki sikap, perilaku, dan kepribadian yang baik dibuktikan dengan surat rekomendasi dari atasannya paling rendah pejabat Eselon II.

Pasal 6

Seleksi calon peserta diklat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat.

Pasal 7

(1) Peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah paling banyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelas. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari satu instansi atau dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 8

(1) Penyelenggara atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyediakan tenaga pengajar yang terdiri dari: a. pejabat instansi pemerintah; b. dosen perguruan tinggi; c. widyaiswara; d. pakar dan praktisi; dan e. penutur asli bahasa asing yang dapat disediakan melalui program kerja sama teknik luar negeri. (2) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis, sebagai berikut: a. Persyaratan Umum: 1) Menguasai materi yang diajarkan; 2) Terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien; dan 3) Mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan. b. Persyaratan Teknis: 1) Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidangnya atau Sarjana Strata 2 (S2); 2) Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik; 3) Mengetahui budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran; 4) Memahami bahasa tulis/lisan dengan baik; 5) Memiliki kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis/lisan; 6) Memiliki kemampuan menggunakan referensi; dan 7) Memiliki pengalaman menerjemahkan.

Pasal 9

(1) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah harus mendapat surat tugas dari penyelenggara diklat. (2) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib: a. melaporkan perkembangan proses belajar-mengajar pada saat dan pada akhir penugasan kepada penyelenggara diklat; dan b. memberikan masukan kepada penyelenggara diklat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan program diklat yang akan datang.

Pasal 10

(1) Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dievaluasi oleh lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat. (2) Laporan evaluasi terhadap tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan bersama dengan Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, Kementerian Sekretariat Negara. (2) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang akan melaksanakan diklat harus mengajukan surat usulan sebagai pelaksana diklat kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan. (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat: a. latar belakang; b. tujuan dan sasaran; c. kurikulum; d. nama dan kualifikasi pengajar; e. susunan kepanitiaan; dan f. sarana dan prasarana yang tersedia. (4) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan tinjauan lokasi oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah; (5) Instansi Pembina akan menerbitkan persetujuan tertulis kepada lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

(1) Perencanaan kebutuhan diklat wajib disusun oleh lembaga diklat, yang terdiri dari: a. tenaga pengajar; b. sarana dan prasarana; dan c. peserta; (2) Perencanaan kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan diklat. (3) Perencanaan kebutuhan diklat yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Pembiayaan program Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dilakukan dengan cara, yaitu penyelenggara diklat, atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan diklat menanggung biaya kegiatan diklat dan akomodasi, sedangkan instansi pengirim peserta membiayai transportasi pergi-pulang, dan uang saku peserta; (2) Dalam hal instansi pengirim mengirimkan peserta melebihi jumlah yang ditetapkan oleh penyelenggara diklat, atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan diklat, seluruh biaya yang dibutuhkan peserta diklat dimaksud dibebankan kepada instansi pengirim.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 18

Koreksi

Peserta diklat selama kegiatan diklat dan/atau setelah kegiatan diklat berakhir akan diberikan penilaian oleh tenaga pengajar dan tenaga kediklatan. (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kehadiran; b. aspek sikap; dan c. uji kompetensi.

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap peserta diklat wajib hadir paling kurang 90% dari jumlah total Jam Pelajaran. (2) Dalam hal kehadiran peserta diklat kurang dari 90% tidak diizinkan mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan gugur. (3) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan kehadiran kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat. (4) Laporan penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Penilaian terhadap aspek sikap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b didasarkan pada unsur: a. Integritas diri, yaitu ketaatan dan kepatuhan peserta diklat terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan penyelenggara diklat; b. Kerja sama, yaitu kemampuan untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kerja kelompok; c. Prakarsa, yaitu kemampuan mengajukan gagasan dan pemikiran dalam pembahasan dan diskusi materi diklat. (2) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan penilaian aspek sikap peserta kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat. (3) Laporan penilaian aspek sikap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Penyelenggara diklat pada akhir kegiatan pembelajaran mengadakan Uji Kompetensi peserta diklat. (2) Kualifikasi hasil nilai Uji Kompetensi yaitu: a. Sangat Memuaskan untuk nilai 95,0–100,0; b. Memuaskan untuk nilai 90,0–94,9; c. Baik Sekali untuk nilai 80,0–89,9; d. Baik untuk nilai 70,0–79,9; e. Kurang untuk nilai di bawah 70,0 (3) Peserta diklat yang memperoleh nilai Uji Kompetensi paling kurang 70,0 dinyatakan lulus. (4) Peserta yang memperoleh nilai Uji Kompetensi kurang dari 70,0 diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diberikan STTPP; b. diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah, tetapi tidak dapat diberikan Angka Kredit; dan c. diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai mengikuti Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah yang telah diikuti, untuk mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan jenjangnya. (5) Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat. (6) Laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PENERJEMAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25