Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan …

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah. 2. Belanja Bantuan Pemerintah di Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya beli masyarakat di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian. 4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi: a. mengembangkan kemampuan seseorang, kelompok/ komunitas, organisasi dan lembaga pemerintah/ nonpemerintah di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; b. pemberdayaan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan seseorang, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/nonpemerintah sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; c. peningkatan kualitas riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi konstruksi lembaga pemerintah/ nonpemerintah; dan d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan institusi riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerima Bantuan Pemerintah di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi meliputi perseorangan, badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga riset. (2) Penerima Bantuan Pemerintah perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, peneliti, mahasiswa, dan orang yang berjasa di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. (3) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. (4) Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh KPA.

Pasal 4

Koreksi

Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana dan prasarana; d. rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; e. bantuan operasional; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan di Kementerian yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 5

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. (2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penerima bantuan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dilaksanakan, diproduksi, dan/atau dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan secara swakelola. (3) Bantuan Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyaluran barang/jasa kepada penerima bantuan yang pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tata kelola Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar hukum pemberian bantuan; b. tujuan penggunaan bantuan; c. pemberi bantuan; dan d. persyaratan penerima bantuan; e. bentuk bantuan; f. alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan; g. tata kelola pencairan dana bantuan; h. penyaluran dana bantuan; i. pertanggungjawaban dana bantuan; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi.

Pasal 7

Koreksi

KPA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Pemerintah pada satuan kerja masing-masing.

Pasal 8

Koreksi

(1) KPA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran Bantuan Pemerintah kepada PA. (2) Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Bantuan Pemerintah, KPA harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada PA. (3) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penerima bantuan bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang diterima. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penerima bantuan sarana dan prasarana yang menghasilkan aset membuat berita acara serah terima dari PPK kepada penerima. (2) Penerima bantuan yang berbentuk bangunan/gedung, wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui KPA.

Pasal 11

Koreksi

(1) KPA melakukan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah pada satuan kerja masing-masing. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Penyaluran Bantuan Pemerintah yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap dilaksanakan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13