PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen Menjadi Dosen

PERMEN Nomor 91 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen NonPNS adalah Dosen yang diangkat oleh badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi. 4. PNS Dosen dipekerjakan adalah PNS Dosen yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. 5. PNS Nondosen adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain PNS Dosen. 6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 10. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 11. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. 12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Pasal 8

Koreksi

Perpindahan Dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju; e. pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; f. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; g. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal; h. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis; i. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju; j. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal; k. Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan l. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan melalui pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju.

Pasal 10

Koreksi

Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri di bawah kementerian lain/LPNK ke perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada menteri lain/kepala LPNK melalui pejabat pembina kepegawaian; e. pejabat pembina kepegawaian kementerian lain/LPNK menyampaikan usul pindah yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; f. Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju; g. pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; h. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Sekretaris Jenderal; i. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal; j. Sekretaris Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan; k. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, dibuat surat penolakan oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada menteri lain/kepala LPNK; l. usul pindah yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri; dan m. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf l disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi negeri asal melalui menteri lain/kepala LPNK.

Pasal 11

Koreksi

Perpindahan Dosen dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi negeri asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI untuk memperoleh rekomendasi; e. kepala LLDIKTI meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju; f. pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; g. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI; h. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala LLDIKTI; i. kepala LLDIKTI meneruskan usul pindah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; j. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis; k. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf j tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal; dan l. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf j memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen dan disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI;

Pasal 14

Koreksi

Perpindahan PNS Dosen dipekerjakan antar LLDIKTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. pemimpin perguruan tinggi swasta asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta asal dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan; d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal meneruskan usul pindah kepada kepala LLDIKTI asal; e. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI asal dapat menolak usul yang bersangkutan; f. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf d memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI asal menerbitkan persetujuan perpindahan Dosen dan disampaikan kepada kepala LLDIKTI yang dituju; g. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan penolakan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta asal melalui kepala LLDIKTI asal; h. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf f memenuhi persyaratan, kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan persetujuan perpindahan Dosen kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju; i. pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meminta persetujuan dari ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang dituju; j. dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju dapat menolak usul yang bersangkutan; k. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meneruskan usul kepada LLDIKTI yang dituju; l. kepala LLDIKTI yang dituju menyampaikan usul pindah kepada Sekretaris Jenderal; m. Sekretaris Jenderal menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh pertimbangan teknis; n. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf m tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada kepala LLDIKTI yang dituju; o. dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal; p. Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan Dosen; dan q. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf p disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan dan pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju melalui kepala LLDIKTI yang dituju.

Pasal 16

Koreksi

Alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: a. PNS Nondosen mengajukan usul alih tugas melalui atasan yang bersangkutan paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf i; b. PNS Nondosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7; c. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi persyaratan, pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas; d. pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal mengirimkan surat usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas; e. Sekretaris Jenderal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi yang dituju; f. dalam hal usul tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi yang dituju dapat menolak usul yang bersangkutan; g. dalam hal usul memenuhi persyaratan: 1. untuk alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen perguruan tinggi negeri, pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju menyampaikan usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal; dan 2. untuk alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen perguruan tinggi swasta, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan usul alih tugas kepada kepala LLDIKTI untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal; h. Sekretaris Jenderal meneruskan usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Direktur Jenderal untuk memberikan pertimbangan teknis; i. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal dapat menolak usul yang bersangkutan; j. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf h memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen; dan k. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri/kepala LLDIKTI untuk diteruskan kepada Dosen yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen Menjadi Dosen

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20