PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/Inpassing

PERMEN Nomor 8 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa INDONESIA. 5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan. 7. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 8. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 9. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 11. Kementerian Lain adalah Kementerian Lain yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 12. Lembaga Pemerintah NonKementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen dapat dilakukan apabila memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Magister atau setara dari Program Studi yang terakreditasi paling rendah baik sekali atau setara; b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; c. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memiliki pengalaman mengajar secara kumulatif pada perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Kementerian, Kementerian Lain, dan LPNK, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; e. tersedianya formasi untuk Jabatan Akademik Dosen pada Perguruan Tinggi pengusul; f. diusulkan paling lambat: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pengawas dan pejabat pelaksana; 2. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Akademik Dosen paling tinggi Lektor; dan 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi yang akan menduduki Jabatan Akademik Dosen paling tinggi Lektor Kepala; (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing sama dengan pangkat yang dimilikinya sebelum diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen melalui Penyesuaian/Inpassing. (3) Jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

(1) PNS yang berijazah magister tetapi tidak memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Asisten Ahli Angka Kredit 150 (seratus lima puluh). (2) PNS yang berijazah magister dan memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor dengan Angka Kredit 200 (dua ratus). (3) PNS yang berijazah doktor dan paling sedikit memiliki 2 (dua) artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama atau 1 (satu) artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor dengan Angka Kredit 300 (tiga ratus). (4) PNS yang berijazah doktor dan paling sedikit memiliki 4 (empat) artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama diberikan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Akademik Dosen jenjang Lektor Kepala dengan Angka Kredit 400 (empat ratus).

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dosen Melalui Penyesuaian/Inpassing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12