Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Senat UTU, yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan
pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
6. Rektor adalah Rektor UTU.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTU.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa serta belajar pada program studi di lingkungan UTU.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(1) UTU merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Meulaboh, Aceh.
(2) UTU didirikan berdasarkan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar tanggal 1 April 2014 dan diresmikan pada tanggal 2 April 2014 di Jakarta.
(3) UTU berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Universitas Teuku Umar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik INDONESIA Nomor 200/D/O/2009 tanggal 31 Desember 2009.
(4) UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Meulaboh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA Nomor 262/D/O/2006 tanggal 10 November
2006. (5) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan bentuk dari Akademi Pertanian yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 635/Dikti/Kep/1993 tanggal 23 November 1993.
(6) Tanggal 2 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UTU.
Pasal 3
(1) UTU mempunyai lambang berbentuk segi delapan berwarna dasar biru melambangkan bingkai islami yang di dalamnya terdapat kupiah meukeutop berwarna merah, kuning emas, dan hijau muda, buku terbuka dan pena berwarna putih, padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau muda dan putih, dan pita yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS TEUKU UMAR berwarna putih.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
a. kupiah meukeutop melambangkan jiwa kepahlawanan Teuku Umar Johan Pahlawan;
b. buku terbuka dan pena menggambarkan UTU sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi dengan berlandaskan Pancasila; dan
c. padi dan kapas melambangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.
(3) Warna pada lambang memiliki makna:
a. warna biru dalam bingkai segi delapan melambangkan sumber inspirasi, referensi, keharmonisan, dan kedamaian;
b. warna merah pada kupiah meukeutop melambangkan semangat perjuangan dan pengabdian yang tak kunjung padam;
c. warna kuning emas pada kupiah meukeutop melambangkan keagungan cita-cita bangsa INDONESIA;
d. warna hijau muda pada kupiah meukeutop dan pada kapas melambangkan kematangan kepemimpinan dan kekuatan tempat berpijak; dan
e. warna putih pada pita melambangkan keikhlasan cita-cita.
(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
(5) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki kode sebagai berikut:
Lambang Nama Warna Kode Warna (RGB) segi delapan biru 0-0-128 kupiah meukeutop merah 255-0-0 kuning emas 255-192-0 hijau muda 25-255-129 buku terbuka dan pena putih 255-255-255 padi kuning emas 255-192-0 kapas hijau muda 25-255-129
UTU putih 255-255-255 tulisan UNIVERSITAS TEUKU UMAR putih 255-255-255
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang UTU diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 4
(1) UTU memiliki bendera dan panji.
(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 yang ditengahnya terdapat lambang UTU.
(3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 yang di tengahnya terdapat lambang UTU dan di bawah lambang terdapat tulisan UTU.
(5) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera dan panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 5
(1) Fakultas di lingkungan UTU memiliki bendera dan panji.
(2) Bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UTU.
(3) Panji fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm dengan warna berbeda, di tengahnya terdapat lambang UTU, dan di bawah lambang terdapat tulisan singkatan nama fakultas.
(4) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bendera dan panji Fakultas Pertanian berwarna hijau tua dengan kode warna RGB-10-70-10, sebagai berikut:
b. bendera dan panji Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu dengan kode warna RGB-204-0-255, sebagai berikut:
FP FKM
c. bendera dan panji Fakultas Ekonomi berwarna kuning emas dengan kode warna RGB-255-192-0, sebagai berikut:
d. bendera dan panji Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru muda dengan kode warna RGB-0-176-240, sebagai berikut:
e. bendera dan panji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna putih dengan kode warna RGB-255- 255-255, sebagai berikut:
FE FPIK FISIP
f. bendera dan panji Fakultas Teknik berwarna abu- abu dengan kode warna RGB-165-165-165, sebagai berikut:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera dan panji fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 6
(1) UTU mempunyai himne dan mars.
(2) Himne UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
FT
(3) Mars UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 7
(1) UTU memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode warna RGB- 255-255-0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UTU.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) UTU menyelenggarakan program Pendidikan Akademik dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.
(2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan doktor.
(3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
(4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
(5) Program studi dalam Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 9
(1) Tahun akademik di UTU ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan waktu penerimaan Mahasiswa baru.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan termasuk ujian.
Pasal 10
(1) Penyelenggaraan pendidikan di UTU dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
(2) Beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
Pasal 11
(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
Pasal 12
(1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa.
(2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
(3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
Pasal 13
(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UTU
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.
Pasal 14
(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus wajib mengikuti yudisium untuk memperoleh gelar.
(2) Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wisuda.
(3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di UTU.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 15
(1) UTU menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa UTU:
a. memiliki ijazah sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang akan diikuti;
b. telah lulus seleksi; dan
c. melakukan registrasi di UTU.
(3) UTU dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UTU apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) UTU dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan INDONESIA yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 16
(1) UTU melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi, dan/atau penelitian industri.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk:
a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; dan
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang- bidang yang ditekuni.
(4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.
(5) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri atau terbitan berkala ilmiah internasional dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(6) Hasil penelitian merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 17
(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
(4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan tenaga fungsional lain baik kelompok maupun perorangan.
(5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 18
(1) Warga UTU menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
(2) Sivitas Akademika UTU wajib menjunjung tinggi etika akademik.
(3) Warga UTU yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
(4) Warga UTU yang melakukan kegiatan mengatasnamakan UTU di luar kampus harus mendapatkan izin dari Rektor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 19
Pasal 20
(1) UTU memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa UTU yang telah dinyatakan lulus.
(2) Pemberian gelar, ijazah surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) UTU dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa (HC) kepada seseorang atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
Pasal 22
(1) UTU dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UTU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) UTU menyelenggarakan program Pendidikan Akademik dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi.
(2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan doktor.
(3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
(4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
(5) Program studi dalam Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 9
(1) Tahun akademik di UTU ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan waktu penerimaan Mahasiswa baru.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan termasuk ujian.
Pasal 10
(1) Penyelenggaraan pendidikan di UTU dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
(2) Beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
Pasal 11
(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
Pasal 12
(1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa.
(2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
(3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
Pasal 13
(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UTU
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.
Pasal 14
(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus wajib mengikuti yudisium untuk memperoleh gelar.
(2) Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti wisuda.
(3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di UTU.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 15
(1) UTU menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa UTU:
a. memiliki ijazah sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan yang akan diikuti;
b. telah lulus seleksi; dan
c. melakukan registrasi di UTU.
(3) UTU dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UTU apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) UTU dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan INDONESIA yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) UTU melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi, dan/atau penelitian industri.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk:
a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; dan
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang- bidang yang ditekuni.
(4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.
(5) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri atau terbitan berkala ilmiah internasional dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(6) Hasil penelitian merupakan hak kekayaan intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
(4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan tenaga fungsional lain baik kelompok maupun perorangan.
(5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Warga UTU menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
(2) Sivitas Akademika UTU wajib menjunjung tinggi etika akademik.
(3) Warga UTU yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
(4) Warga UTU yang melakukan kegiatan mengatasnamakan UTU di luar kampus harus mendapatkan izin dari Rektor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
BAB Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
(1) UTU menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UTU;
b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota Sivitas Akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar,
diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
b. menjadi tanggung jawab UTU apabila UTU atau unit organisasi di lingkungan UTU secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UTU untuk:
a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara INDONESIA;
c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara INDONESIA; dan
d. memperkuat daya saing bangsa dan negara INDONESIA.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) UTU memberikan gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa UTU yang telah dinyatakan lulus.
(2) Pemberian gelar, ijazah surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) UTU dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa (HC) kepada seseorang atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
Pasal 22
(1) UTU dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UTU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Visi UTU: menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis di sektor industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) di peringkat Regional
(2025), Nasional
(2040) dan Internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.
Misi UTU:
a. menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional;
b. menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry);
d. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar di industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry); dan
e. menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (entrepreneurship spirit).
Pasal 25
Pasal 26
(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, UTU menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
(2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
(3) Rencana Strategis UTU memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
(4) Rencana Operasional UTU merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(5) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 72
(1) Sistem pengendalian internal UTU merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem pengendalian internal UTU meliputi kegiatan:
a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UTU;
c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UTU;
d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan peninjauan lainnya.
(3) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian internal UTU.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 73
(1) Sistem pengawasan internal UTU merupakan seluruh proses kegiatan audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UTU yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal.
(3) Rektor bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan pengawasan internal UTU.
(4) Ketentuan mengenai sistem pengawasan internal UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 74
(1) Dosen UTU terdiri atas:
a. Dosen tetap; dan
b. Dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai aparatur sipil negara di UTU.
(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di UTU yang diangkat sesuai dengan kebutuhan.
(4) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
a. Asisten Ahli;
b. Lektor;
c. Lektor Kepala; dan
d. Profesor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75
(1) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU dilakukan melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UTU.
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi teknisi sumber belajar, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya.
(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 78
(1) Mahasiswa UTU merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UTU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Mahasiswa UTU diatur dalam Peraturan Rektor
Pasal 79
(1) Mahasiswa berhak:
a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UTU dalam rangka kelancaran proses belajar;
c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UTU;
g. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang hendak dimasuki; dan
h. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UTU.
(2) Mahasiswa berkewajiban:
a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UTU dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UTU;
d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik;
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UTU;
h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menjaga kewibawaan dan nama baik UTU; dan
j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UTU.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa UTU diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 80
(1) Organisasi Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
(2) Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kerohanian, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan/atau kewirausahaan.
(3) Organisasi Mahasiswa dapat dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Mahasiswa UTU diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 81
(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigma memanusiakan manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Alumni UTU merupakan seseorang yang telah meyelesaikan pendidikan pada program Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi di UTU.
(2) Alumni UTU dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antar alumni dengan UTU.
(3) Hubungan antara organisasi alumni dengan UTU bersifat kemitraan.
(4) Organisasi alumni UTU diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Pasal 83
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di UTU, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UTU.
(3) Pengembangan sarana dan prasarana di UTU disesuaikan dengan rencana strategis UTU.
(4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UTU dilaporkan sesuai sistem manajemen akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 84
(1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana anggaran UTU diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
(3) UTU menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 85
(1) UTU dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non- akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Pasal 86
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan dengan prinsip:
a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. menghargai kesetaraan mutu;
c. saling menghormati;
d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e. keberlanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
Pasal 87
(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. program kembaran;
c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. usaha penggalangan dana;
c. jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual;
dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama dengan pihak luar UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Visi UTU: menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis di sektor industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) di peringkat Regional
(2025), Nasional
(2040) dan Internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.
Misi UTU:
a. menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional;
b. menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry);
d. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar di industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry); dan
e. menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (entrepreneurship spirit).
Pasal 25
Pasal 26
(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, UTU menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
(2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
(3) Rencana Strategis UTU memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
(4) Rencana Operasional UTU merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(5) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Pasal 29
(1) Anggota Senat terdiri atas:
a. 1 (satu) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
b. Rektor;
c. wakil rektor;
d. dekan; dan
e. ketua lembaga.
(2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Senat dari hasil pemilihan oleh Senat fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
(3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(4) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor.
(6) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipilih dari anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
(8) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 30
(1) Senat fakultas merupakan unsur pengawasan akademik di lingkungan fakultas.
(2) Senat fakultas terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(3) Masa jabatan anggota Senat fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Pasal 29
(1) Anggota Senat terdiri atas:
a. 1 (satu) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
b. Rektor;
c. wakil rektor;
d. dekan; dan
e. ketua lembaga.
(2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Senat dari hasil pemilihan oleh Senat fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
(3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(4) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor.
(6) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipilih dari anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
(8) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 30
(1) Senat fakultas merupakan unsur pengawasan akademik di lingkungan fakultas.
(2) Senat fakultas terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(3) Masa jabatan anggota Senat fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 31
Pasal 32
Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Rektor dan wakil rektor;
b. biro;
c. fakultas;
d. lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan; dan
e. unit pelaksana teknis.
Pasal 33
(1) Susunan organisasi dan tata kerja UTU mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
133 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar.
(2) UTU dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UTU untuk dan atas nama Menteri.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UTU;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua lima) tahun;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil rektor dan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
j. menerima, membina, mengembangkan, dan dapat memberhentikan peserta didik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Pasal 32
Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Rektor dan wakil rektor;
b. biro;
c. fakultas;
d. lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu pendidikan; dan
e. unit pelaksana teknis.
Pasal 33
(1) Susunan organisasi dan tata kerja UTU mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
133 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar.
(2) UTU dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 34
(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ UTU yang menjalankan fungsi pengawasan internal bidang non- akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
b. pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
a. akuntansi atau keuangan;
b. manajemen sumber daya manusia;
c. manajemen aset;
d. hukum; dan
e. ketatalaksanaan atau administrasi.
(4) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
a. mempunyai kompetensi dalam bidang audit;
b. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
c. memiliki integritas dan komitmen; dan
d. sehat jasmani dan rohani.
(5) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(6) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ UTU yang menjalankan fungsi pengawasan internal bidang non- akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
b. pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
a. akuntansi atau keuangan;
b. manajemen sumber daya manusia;
c. manajemen aset;
d. hukum; dan
e. ketatalaksanaan atau administrasi.
(4) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
a. mempunyai kompetensi dalam bidang audit;
b. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
c. memiliki integritas dan komitmen; dan
d. sehat jasmani dan rohani.
(5) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(6) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ UTU yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UTU.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UTU; dan
d. menggalang dana untuk membantu pembangunan UTU.
(3) Dewan Penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(4) Dewan Penyantun beranggotakan:
a. Gubernur Aceh;
b. Bupati dan Walikota di Kawasan Barsela;
c. ketua Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan;
d. 1 (satu) orang dari unsur purnabakti Rektor UTU;
e. 2 (dua) orang dari unsur alumni UTU; dan
f. 2 (dua) orang dari unsur dunia usaha/industri.
(5) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f dipilih oleh Rektor.
(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ UTU yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UTU.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UTU; dan
d. menggalang dana untuk membantu pembangunan UTU.
(3) Dewan Penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(4) Dewan Penyantun beranggotakan:
a. Gubernur Aceh;
b. Bupati dan Walikota di Kawasan Barsela;
c. ketua Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan;
d. 1 (satu) orang dari unsur purnabakti Rektor UTU;
e. 2 (dua) orang dari unsur alumni UTU; dan
f. 2 (dua) orang dari unsur dunia usaha/industri.
(5) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f dipilih oleh Rektor.
BAB Ketiga
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Senat, Organ Pengelola, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
(5) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara.
(7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
(8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
(9) Ketua Senat terpilih dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
(5) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara.
(7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
(8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
(9) Ketua Senat terpilih dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.
Pasal 37
(1) Dosen UTU dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis (UPT), dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf b meliputi:
a. penambahan unit baru; atau
b. perubahan bentuk UTU.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UTU dapat diangkat sebagai pejabat struktural yaitu kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pejabat struktural yaitu kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi UTU.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, meliputi:
a. penambahan unit baru; atau
b. perubahan bentuk UTU.
(7) Untuk dapat diangkat dalam kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
(1) Rektor merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UTU.
(2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 41
Pasal 42
Tahap pemilihan dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 43
(1) Wakil rektor merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UTU.
(2) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Rektor memilih Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk ditetapkan sebagai wakil rektor.
(4) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 44
(1) Dekan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
(2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 45
Pengangkatan dekan fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon dekan;
b. penyaringan calon dekan;
c. pemilihan calon dekan; dan
d. pengangkatan.
Pasal 46
(1) Rektor membentuk panitia pemilihan dekan berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota Senat fakultas.
(2) Panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencalonkan diri sebagai dekan.
(3) Panitia pemilihan dekan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor.
(4) Panitia pemilihan dekan bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan.
Pasal 47
Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan dengan cara:
a. panitia pemilihan dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon dekan;
b. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama-nama Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi dekan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan;
d. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2);
e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang telah memenuhi persyaratan kepada Rektor paling sedikit 2 (dua) bakal calon dekan;
f. apabila bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e kurang dari 2 (dua) orang, Rektor menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon dekan; dan
g. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
Pasal 48
Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat fakultas;
c. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja fakultas;
d. Senat fakultas melakukan penyaringan bakal calon dekan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon dekan;
e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat fakultas yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara; dan
f. Senat fakultas MENETAPKAN 2 (dua) orang calon dekan hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak dan menyampaikan kepada Rektor beserta dokumen pendukung.
Pasal 49
Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dengan cara:
a. pemilihan dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
b. Rektor dan Senat fakultas melakukan pemilihan dekan dalam sidang Senat fakultas yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
c. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
2. Senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat fakultas memiliki hak suara yang sama.
e. apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan tersebut; dan
f. dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak.
Pasal 50
Rektor MENETAPKAN pengangkatan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f.
Pasal 51
(1) Wakil dekan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
(2) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usulan dekan.
(3) Dekan menyeleksi Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk diusulkan sebagai calon wakil dekan.
(4) Calon wakil dekan disampaikan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai wakil dekan.
(5) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 52
(1) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui proses pemilihan secara tertutup oleh Dosen tetap jurusan.
(3) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan 1 (satu) orang Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
(4) Dekan mengusulkan ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor untuk ditetapkan.
(5) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 53
(1) Sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Ketua jurusan mengusulkan 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk menjadi sekretaris jurusan kepada dekan.
(3) Dekan menyampaikan usul pengangkatan sekretaris jurusan kepada Rektor untuk ditetapkan.
(4) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 54
(1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 55
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Rektor memilih 1 (satu) orang dosen atau tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai kepala UPT.
(3) Masa jabatan kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal 56
(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Ketua jurusan mengusulkan seorang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala laboratorium/bengkel/studio kepada dekan.
(3) Dekan menyampaikan usul pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio kepada Rektor untuk ditetapkan.
(4) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 57
(1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
a. kepala biro/jabatan tinggi pratama;
b. kepala bagian/administrator pada biro dan fakultas;
dan
c. kepala subbagian/pengawas pada biro, fakultas, dan lembaga.
(2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural.
(3) Kepala biro/jabatan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Dosen UTU dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis (UPT), dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf b meliputi:
a. penambahan unit baru; atau
b. perubahan bentuk UTU.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UTU dapat diangkat sebagai pejabat struktural yaitu kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pejabat struktural yaitu kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi UTU.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, meliputi:
a. penambahan unit baru; atau
b. perubahan bentuk UTU.
(7) Untuk dapat diangkat dalam kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
(1) Rektor merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UTU.
(2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 41
Pasal 42
Tahap pemilihan dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 43
(1) Wakil rektor merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UTU.
(2) Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Rektor memilih Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk ditetapkan sebagai wakil rektor.
(4) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 44
(1) Dekan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
(2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 45
Pengangkatan dekan fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon dekan;
b. penyaringan calon dekan;
c. pemilihan calon dekan; dan
d. pengangkatan.
Pasal 46
(1) Rektor membentuk panitia pemilihan dekan berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota Senat fakultas.
(2) Panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencalonkan diri sebagai dekan.
(3) Panitia pemilihan dekan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor.
(4) Panitia pemilihan dekan bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan.
Pasal 47
Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan dengan cara:
a. panitia pemilihan dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon dekan;
b. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama-nama Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi dekan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan;
d. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2);
e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang telah memenuhi persyaratan kepada Rektor paling sedikit 2 (dua) bakal calon dekan;
f. apabila bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e kurang dari 2 (dua) orang, Rektor menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon dekan; dan
g. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
Pasal 48
Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat fakultas;
c. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja fakultas;
d. Senat fakultas melakukan penyaringan bakal calon dekan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon dekan;
e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat fakultas yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara; dan
f. Senat fakultas MENETAPKAN 2 (dua) orang calon dekan hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak dan menyampaikan kepada Rektor beserta dokumen pendukung.
Pasal 49
Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan dengan cara:
a. pemilihan dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
b. Rektor dan Senat fakultas melakukan pemilihan dekan dalam sidang Senat fakultas yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
c. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
2. Senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat fakultas memiliki hak suara yang sama.
e. apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan tersebut; dan
f. dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak.
Pasal 50
Rektor MENETAPKAN pengangkatan Dekan terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f.
Pasal 51
(1) Wakil dekan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
(2) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usulan dekan.
(3) Dekan menyeleksi Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk diusulkan sebagai calon wakil dekan.
(4) Calon wakil dekan disampaikan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai wakil dekan.
(5) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 52
(1) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui proses pemilihan secara tertutup oleh Dosen tetap jurusan.
(3) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan 1 (satu) orang Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
(4) Dekan mengusulkan ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor untuk ditetapkan.
(5) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 53
(1) Sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Ketua jurusan mengusulkan 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) untuk menjadi sekretaris jurusan kepada dekan.
(3) Dekan menyampaikan usul pengangkatan sekretaris jurusan kepada Rektor untuk ditetapkan.
(4) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 54
(1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 55
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Rektor memilih 1 (satu) orang dosen atau tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai kepala UPT.
(3) Masa jabatan kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal 56
(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Ketua jurusan mengusulkan seorang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala laboratorium/bengkel/studio kepada dekan.
(3) Dekan menyampaikan usul pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio kepada Rektor untuk ditetapkan.
(4) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 57
(1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
a. kepala biro/jabatan tinggi pratama;
b. kepala bagian/administrator pada biro dan fakultas;
dan
c. kepala subbagian/pengawas pada biro, fakultas, dan lembaga.
(2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural.
(3) Kepala biro/jabatan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala biro/jabatan tinggi pratama, kepala bagian/administrator dan kepala subbagian/pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58
(1) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio
diberhentikan dari jabatan karena masa jabatan berakhir.
(2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
f. diberhentikan dari jabatan Dosen;
g. berhalangan tetap;
h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
i. cuti di luar tanggungan negara;
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil rektor.
(2) Pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
(3) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 63
(1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif.
(2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 64
(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil
dekan untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal
51. (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 65
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), dekan mengusulkan sekretaris jurusan untuk ditetapkan sebagai ketua jurusan definitif.
(2) Pengangkatan dan penetapan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 66
(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ketua jurusan mengusulkan seorang Dosen yang memenuhi syarat dari jurusan untuk diangkat menjadi sekretaris jurusan definitif.
(2) Pengangkatan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 67
(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat Dosen sebagai ketua dan sekretaris lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
(3) Ketua dan sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 68
(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN kepala UPT definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala UPT sebelumnya.
(2) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 69
Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/studio, dekan mengusulkan seorang Dosen yang memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 70
(1) Ketua dan sekretaris Senat, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
(2) Ketua dan sekretaris Senat dan Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. diberhentikan sementara aparatur sipil negara;
f. diberhentikan dari jabatan Dosen;
g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
i. cuti di luar tanggungan negara; dan
j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; dan/atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
Pasal 71
Penetapan pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio
diberhentikan dari jabatan karena masa jabatan berakhir.
(2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
f. diberhentikan dari jabatan Dosen;
g. berhalangan tetap;
h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan/atau
i. cuti di luar tanggungan negara;
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil rektor.
(2) Pengangkatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
(3) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 63
(1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif.
(2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 64
(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil
dekan untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal
51. (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 65
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), dekan mengusulkan sekretaris jurusan untuk ditetapkan sebagai ketua jurusan definitif.
(2) Pengangkatan dan penetapan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 66
(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ketua jurusan mengusulkan seorang Dosen yang memenuhi syarat dari jurusan untuk diangkat menjadi sekretaris jurusan definitif.
(2) Pengangkatan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 67
(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat Dosen sebagai ketua dan sekretaris lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
(3) Ketua dan sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 68
(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN kepala UPT definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala UPT sebelumnya.
(2) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 69
Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/studio, dekan mengusulkan seorang Dosen yang memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 70
(1) Ketua dan sekretaris Senat, Satuan Pengawas Internal dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
(2) Ketua dan sekretaris Senat dan Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. diberhentikan sementara aparatur sipil negara;
f. diberhentikan dari jabatan Dosen;
g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
i. cuti di luar tanggungan negara; dan
j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; dan/atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
Pasal 71
Penetapan pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem pengendalian internal UTU merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem pengendalian internal UTU meliputi kegiatan:
a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UTU;
c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UTU;
d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan peninjauan lainnya.
(3) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian internal UTU.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 73
(1) Sistem pengawasan internal UTU merupakan seluruh proses kegiatan audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UTU yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal.
(3) Rektor bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan pengawasan internal UTU.
(4) Ketentuan mengenai sistem pengawasan internal UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Dosen UTU terdiri atas:
a. Dosen tetap; dan
b. Dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai aparatur sipil negara di UTU.
(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di UTU yang diangkat sesuai dengan kebutuhan.
(4) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
a. Asisten Ahli;
b. Lektor;
c. Lektor Kepala; dan
d. Profesor.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75
(1) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU dilakukan melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 76
Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UTU.
(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi teknisi sumber belajar, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya.
(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Mahasiswa UTU merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UTU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Mahasiswa UTU diatur dalam Peraturan Rektor
(1) Mahasiswa berhak:
a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UTU dalam rangka kelancaran proses belajar;
c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UTU;
g. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang hendak dimasuki; dan
h. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UTU.
(2) Mahasiswa berkewajiban:
a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UTU dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UTU;
d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik;
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UTU;
h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menjaga kewibawaan dan nama baik UTU; dan
j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UTU.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa UTU diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 80
(1) Organisasi Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
(2) Organisasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kerohanian, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan/atau kewirausahaan.
(3) Organisasi Mahasiswa dapat dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Mahasiswa UTU diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 81
(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigma memanusiakan manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Alumni UTU merupakan seseorang yang telah meyelesaikan pendidikan pada program Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi di UTU.
(2) Alumni UTU dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antar alumni dengan UTU.
(3) Hubungan antara organisasi alumni dengan UTU bersifat kemitraan.
(4) Organisasi alumni UTU diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di UTU, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UTU.
(3) Pengembangan sarana dan prasarana di UTU disesuaikan dengan rencana strategis UTU.
(4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UTU dilaporkan sesuai sistem manajemen akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana anggaran UTU diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
(3) UTU menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) UTU dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non- akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Pasal 86
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan dengan prinsip:
a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. menghargai kesetaraan mutu;
c. saling menghormati;
d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e. keberlanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
Pasal 87
(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. program kembaran;
c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. usaha penggalangan dana;
c. jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual;
dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama dengan pihak luar UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penjaminan mutu menjadi tanggung jawab pimpinan UTU.
(2) Penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
(3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal UTU.
(4) Penjaminan mutu dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi tersebut.
(5) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
(6) Sistem Penjaminan Mutu Internal UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
Pasal 89
(1) Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal UTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui kegiatan evaluasi, monitoring, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.
(2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara internal dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu dan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 90
(1) pelaksanaan penjaminan mutu internal pada lembaga dan program studi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 91
(1) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
(2) Akreditasi di UTU meliputi akreditasi program studi dan/atau institusi.
(3) Penyelenggaraan akreditasi di UTU dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Bentuk dan hierarki peraturan di lingkungan UTU sebagai berikut:
a. peraturan perundang-undangan;
b. peraturan Senat;
c. peraturan Rektor; dan
d. keputusan Rektor.
(2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sumber pembiayaan UTU dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri atas:
a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan, sumbangan pengembangan dan biaya pendidikan lainnya dalam bentuk uang kuliah tunggal;
b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
c. hasil kerja sama;
d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(1) Perubahan statuta UTU dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UTU.
(2) Wakil dari seluruh organ UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rektor dan wakil rektor;
b. kepala biro;
c. dekan;
d. 1 (satu) orang dari Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
e. ketua dan sekretaris Senat;
f. 1 (satu) anggota Satuan Pengawas Internal; dan
g. 1 (satu) anggota Dewan Penyantun.
(3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UTU didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
(4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(5) Perubahan statuta UTU yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Pembentukan Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) UTU menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UTU;
b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota Sivitas Akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar,
diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
b. menjadi tanggung jawab UTU apabila UTU atau unit organisasi di lingkungan UTU secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UTU untuk:
a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara INDONESIA;
c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara INDONESIA; dan
d. memperkuat daya saing bangsa dan negara INDONESIA.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
UTU memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:
a. tujuan umum:
1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang inspiratif, memiliki kemampuan akademik, akhlakul karimah dan profesional melalui penerapan, pemeliharaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry);
2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan mutu kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
3. menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) untuk dikembangkan dan diabdikan kepada masyarakat INDONESIA;
b. tujuan khusus:
1. mengembangkan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berada di Kawasan Barat Selatan Aceh (Barsela), terkemuka yang bertaraf regional, nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman;
2. menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk dan menghasilkan lulusan yang berkarakter kepemimpinan yang bijaksana, berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa serta kemanusiaan, inovatif, mandiri, berjiwa wirausaha, mampu berperan di forum regional, nasional dan internasional, serta unggul dalam kemampuan akademik dan profesional dalam disiplin ilmunya;
3. menyelenggarakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien, dengan memberikan pendidikan yang optimal dan merata serta mewujudkan iklim dan budaya
akademik yang kondusif sesuai dengan pedoman tata nilai kejuangan Teuku Umar;
4. melaksanakan pembinaan Mahasiswa dan alumni secara terpadu dan berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kebanggaan dan cinta almamater serta kerjasama antara Sivitas Akademika dan alumni;
5. membina universitas yang berorientasi pada penelitian dengan mengembangkan sumberdaya manusia mandiri;
6. mengembangkan kerjasama dan kemitraan institusional yang saling memberi nilai tambah dalam bidang pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri;
7. menjaga keberlangsungan (sustainability) Universitas dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas sumberdaya pendidikan agar produktif, profesional, efektif, dan efisien, memenuhi persyaratan regional, nasional dan internasional serta meningkatkan terwujudnya otonomi yang bertanggung jawab untuk keberhasilan pencapaian tujuan universitas secara optimal;
8. mengembangkan sumberdaya tenaga edukatif, Tenaga Kependidikan baik dalam maupun luar negeri yang lebih profesional untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan daya saing dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry).
UTU memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:
a. tujuan umum:
1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang inspiratif, memiliki kemampuan akademik, akhlakul karimah dan profesional melalui penerapan, pemeliharaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry);
2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan mutu kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
3. menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) untuk dikembangkan dan diabdikan kepada masyarakat INDONESIA;
b. tujuan khusus:
1. mengembangkan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berada di Kawasan Barat Selatan Aceh (Barsela), terkemuka yang bertaraf regional, nasional dan internasional dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman;
2. menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk dan menghasilkan lulusan yang berkarakter kepemimpinan yang bijaksana, berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa serta kemanusiaan, inovatif, mandiri, berjiwa wirausaha, mampu berperan di forum regional, nasional dan internasional, serta unggul dalam kemampuan akademik dan profesional dalam disiplin ilmunya;
3. menyelenggarakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien, dengan memberikan pendidikan yang optimal dan merata serta mewujudkan iklim dan budaya
akademik yang kondusif sesuai dengan pedoman tata nilai kejuangan Teuku Umar;
4. melaksanakan pembinaan Mahasiswa dan alumni secara terpadu dan berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kebanggaan dan cinta almamater serta kerjasama antara Sivitas Akademika dan alumni;
5. membina universitas yang berorientasi pada penelitian dengan mengembangkan sumberdaya manusia mandiri;
6. mengembangkan kerjasama dan kemitraan institusional yang saling memberi nilai tambah dalam bidang pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri;
7. menjaga keberlangsungan (sustainability) Universitas dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas sumberdaya pendidikan agar produktif, profesional, efektif, dan efisien, memenuhi persyaratan regional, nasional dan internasional serta meningkatkan terwujudnya otonomi yang bertanggung jawab untuk keberhasilan pencapaian tujuan universitas secara optimal;
8. mengembangkan sumberdaya tenaga edukatif, Tenaga Kependidikan baik dalam maupun luar negeri yang lebih profesional untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan daya saing dalam bidang industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry).
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UTU untuk dan atas nama Menteri.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UTU;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua lima) tahun;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil rektor dan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
j. menerima, membina, mengembangkan, dan dapat memberhentikan peserta didik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
a. berstatus pegawai negeri sipil bagi jabatan wakil rektor yang membidangi pengelolaan keuangan,
kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT dan kepala laboratorium/bengkel/studio;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio yang dinyatakan secara tertulis;
f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi jabatan wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;
g. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi jabatan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio;
h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. pengangkatan.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
b. panitia pemilihan Rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Rektor;
d. masa pendaftaran bakal calon Rektor selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran;
e. panitia pemilihan Rektor melakukan seleksi administrasi dan menyampaikan nama bakal calon Rektor kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Rektor;
f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor;
g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Rektor kurang dari 3 (tiga), ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor; dan
h. panitia pemilihan Rektor mengumumkan nama- bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan.
(3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Rektor;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UTU di hadapan Senat;
d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang calon Rektor melalui musyawarah untuk mufakat;
e. apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon yang memperoleh suara sama; dan
g. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Rektor beserta daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
a. berstatus pegawai negeri sipil bagi jabatan wakil rektor yang membidangi pengelolaan keuangan,
kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT dan kepala laboratorium/bengkel/studio;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio yang dinyatakan secara tertulis;
f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi jabatan wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga;
g. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi jabatan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, sekretaris lembaga, kepala UPT, dan kepala laboratorium/bengkel/studio;
h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. pengangkatan.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
b. panitia pemilihan Rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Rektor;
d. masa pendaftaran bakal calon Rektor selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran;
e. panitia pemilihan Rektor melakukan seleksi administrasi dan menyampaikan nama bakal calon Rektor kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Rektor;
f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan Rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor;
g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Rektor kurang dari 3 (tiga), ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor; dan
h. panitia pemilihan Rektor mengumumkan nama- bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan.
(3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Rektor;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UTU di hadapan Senat;
d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan 3 (tiga) orang calon Rektor melalui musyawarah untuk mufakat;
e. apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon yang memperoleh suara sama; dan
g. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Rektor beserta daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.