PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

PERMEN Nomor 70 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut Polindra adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 2. Statuta Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polindra yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polindra. 3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. 5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polindra. 6. Senat adalah Senat Polindra sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polindra dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Mahasiswa adalah Mahasiswa Polindra sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Polindra. 9. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Polindra. 10. Direktur adalah Direktur Polindra. 11. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Polindra merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Indramayu, Provinsi Jawa Barat. (2) Polindra didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu dan diresmikan oleh PRESIDEN Republik INDONESIA pada tanggal 6 Oktober 2014 di Surabaya. (3) Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Politeknik Indramayu yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2008 dan didirikan pada tanggal 8 Juli 2008. (4) Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Polindra.

Pasal 3

(1) Polindra memiliki lambang berbentuk lingkaran beroda gigi 7 (tujuh) di bagian atas berwarna biru laut dan di bagian bawahnya terdapat setengah lingkaran berwarna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK berwarna hitam, segi delapan berwarna biru muda, bola dunia berwarna biru, dan 3 (tiga) buah ellips/lintasan parabola dengan warna oranye. (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. roga gigi berwarna biru laut memiliki makna berkarakter teknologi dan roda gigi sejumlah 7 (tujuh) memiliki makna sapta karyamulih harja; b. lingkaran berwarna kuning memiliki makna keselarasan dan keseimbangan yang penuh harapan; c. segi delapan berwarna biru muda memiliki makna kelahiran Polindra pada tanggal 8 Juli 2008 dengan berprinsip pada keteguhan; d. bola dunia memiliki makna sebagai era globalisasi; e. 3 (tiga) buah ellips/lintasan parabola memiliki makna tridharma perguruan tinggi; f. warna lintasan oranye memiliki makna keseimbangan; g. warna biru tua memiliki makna kepercayaan; h. warna biru muda memiliki makna keteguhan; dan i. warna kuning memiliki makna harapan. (3) Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Polindra memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar biru muda dengan kode warna R:000, G:255, B:255 dan di bagian tengah terdapat lambang Polindra serta di bawah lambang Polindra terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU berwarna hitam dengan kode warna R:000, G:000, B:000. (2) Bendera Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: No Lambang Warna Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue) 1. roda gigi biru laut 000, 000, 128 2. lingkaran kuning 255, 242, 000 3. segi delapan biru muda 128, 161, 196 4. bola dunia biru 053, 121, 174 5. ellips/lintasan parabola oranye 255, 102, 000 6. setengah lingkaran kuning 208, 199, 041 (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Polindra diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1) Jurusan di Polindra memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing jurusan dan di tengahnya terdapat lambang Polindra serta di bawah lambang Polindra terdapat tulisan sesuai dengan nama jurusan. (2) Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bendera Jurusan Teknik Informatika berwarna dasar oranye dan di bawah lambang Polindra terdapat tulisan TEKNIK INFORMATIKA berwarna hitam dengan gambar sebagai berikut: b. bendera Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara berwarna dasar merah marun dan di bawah lambang Polindra terdapat tulisan TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA berwarna putih dengan gambar sebagai berikut: c. bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna dasar biru dan di bawah lambang Polindra terdapat tulisan TEKNIK MESIN berwarna putih dengan gambar sebagai berikut: (3) Warna dasar bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: No Jurusan Warna Kode Warna (RGB) 1 Jurusan Teknik Informatika oranye 255, 102, 000 2 Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara merah marun 128, 000, 000 3 Jurusan Teknik Mesin biru 052, 052, 173 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1) Polindra memiliki himne dan mars. (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Polindra diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1) Polindra memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan. (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru kehijau-hijauan (dark green) dengan kode warna R:000, G:051, B:051. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Koreksi

(1) Polindra menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma. (3) Polindra dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polindra menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (2) Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali pelaksanaan ujian akhir semester. (3) Penyelenggaraan pendidikan di Polindra dapat dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, kerja praktek di industri, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polindra. (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polindra dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bersama asosiasi profesi yang relevan atau sejenisnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dievaluasi secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak yang berkepentingan. (5) Pengembangan kurikulum jurusan dan/atau program studi dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; c. tuntutan dunia usaha; d. tuntutan dunia industri; e. dinamika perkembangan global; dan f. etika dan estetika serta kelestarian budaya bangsa. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi Mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum. (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh pendidik secara berkala dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya. (3) Penilaian hasil belajar ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran serta mengukur prestasi belajar Mahasiswa. (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada prinsip objektivitas, keterbukaan, dan kejujuran. (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian lisan, dan ujian akhir program studi. (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok. (7) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi praktek atau praktikum, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. (8) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan: a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol); b. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol); d. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol); f. huruf CD setara dengan angka 1,50 (satu koma lima nol); g. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan h. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol). (9) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). (10) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan. (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelulusan dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

(1) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polindra apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Polindra dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan. (5) Polindra dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kegiatan penelitian di Polindra merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Polindra melaksanakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri. (3) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (4) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan suatu produk untuk digunakan dalam pendidikan. (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni. (7) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/ lapangan/industri/jurusan dan dapat bersifat 1 (satu) bidang atau multi bidang. (8) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian. (9) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 17

(1) Kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan, baik secara kelompok maupun perseorangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

(1) Polindra melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional, baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

(1) Polindra memiliki kode etik dan etika akademik yang berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan. (2) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat norma yang mengikat Sivitas Akademika dan merupakan standar perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 20

(1) Polindra menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau olahraga.

Pasal 21

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. (2) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik. (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan. (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya Polindra secara bertanggung jawab. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 22

(1) Polindra memberikan ijazah, gelar vokasi, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus. (2) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. (3) Pemberian ijazah, gelar vokasi, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Polindra dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan di Polindra dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Penelitian

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

BAB Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB 1

Umum

Pasal 28

Koreksi

Organ Polindra terdiri atas: a. Senat; b. Direktur; c. Satuan Pengawasan Internal; dan d. Dewan Penyantun.

Pasal 29

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan, norma/etika dan kode etik akademik; b. pengawasan terhadap: 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika; 2. penerapan ketentuan akademik; 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5. pelaksanaan tata tertib akademik; 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik; dan g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30

(1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas: a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan; b. direktur; c. wakil direktur; d. ketua jurusan; dan e. kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih di antara Dosen pada masing-masing jurusan. (3) Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih diantara anggota. (6) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh anggota yang bukan Direktur. (7) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur. (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja. (9) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat. (10) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.

BAB 2

Senat

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebagai organ pengelola pendidikan pada Polindra terdiri atas: a. direktur dan wakil direktur; b. bagian umum dan akademik; c. jurusan; d. pusat; dan e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 32

Pasal 33

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu. (2) Polindra dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB 3

Direktur

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Koreksi

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polindra untuk dan atas nama Menteri. (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ polindra; b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional); e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan; j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri; n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri; o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 33

Pasal 34

(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non- akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 35

(1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berasal dari unsur pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Polindra. (2) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan ketatalaksanaan. (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (4) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih di antara anggota. (5) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (6) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. (7) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota dan tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 36

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal meliputi: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Diploma III; d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; f. memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap pengembangan Polindra; g. memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan; dan h. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pengelola keuangan/barang milik negara atau kepegawaian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB 4

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ Polindra yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan Polindra. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polindra; dan d. membantu pengembangan Polindra. (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur: a. Bupati Indramayu; b. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu; c. 1 (satu) orang pengusaha; d. 1 (satu) orang alumni; e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; f. 1 (satu) orang pakar pendidikan; dan g. 1 (satu) orang purna bakti Polindra. (4) Dewan Penyantun terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua Dewan Penyantun dipilih di antara anggota, diangkat, dan diberhentikan oleh Direktur. (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (7) Keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB 1

Pengangkatan Senat

Pasal 38

Koreksi

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat. (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut. (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda. (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (7) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, pemilihan ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara. (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. (9) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah seorang anggota Senat untuk ditetapkan sebagai sekretaris Senat. (10) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (11) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 39

(1) Dosen di lingkungan Polindra dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT. (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi Polindra. (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau h. cuti di luar tanggungan Negara. (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk Polindra.

Pasal 40

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berstatus pegawai negeri sipil bagi wakil direktur yang membidangi keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT; d. berpendidikan paling rendah magister atau setara; e. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil direktur; f. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/ketua program studi/kepala pusat/kepala UPT atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil direktur; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. tidak merangkap jabatan pada: 1. perguruan tinggi lain; 2. lembaga pemerintah; 3. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; atau 4. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Polindra.

Pasal 41

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polindra dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena: a. masa jabatan berakhir; dan/atau b. perubahan organisasi. (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; f. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau h. cuti di luar tanggungan negara. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau b. perubahan bentuk Polindra. (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Direktur merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Polindra. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

Pasal 44

(1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Wakil direktur bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Masa jabatan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil direktur lainnya.

Pasal 45

(1) Direktur mengusulkan paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan wakil direktur untuk mendapatkan pertimbangan Senat. (2) Pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. (3) Direktur MENETAPKAN wakil direktur sesuai hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan wakil direktur diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 46

(1) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh direktur. (2) Ketua jurusan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Direktur membentuk panitia pemilihan ketua jurusan. (4) Panitia pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pendaftaran calon ketua jurusan. (5) Panitia pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan pemilihan ketua jurusan. (6) Pemilihan calon ketua jurusan dilakukan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan. (7) Pemilihan calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat untuk menentukan 2 (dua) calon ketua jurusan. (8) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dicapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen jurusan yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara untuk mendapatkan 2 (dua) calon ketua jurusan. (9) 2 (dua) calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah calon yang mendapatkan suara tertinggi. (10) Panitia pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan 2 (dua) nama calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Direktur untuk dipilih dan ditetapkan. (11) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 47

(1) Sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul ketua jurusan. (2) Ketua jurusan menyampaikan 1 (satu) nama calon sekretaris jurusan kepada Direktur. (3) Direktur MENETAPKAN sekretaris jurusan. (4) Sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua jurusan. (5) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 48

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Ketua jurusan menyampaikan usul calon kepala laboratorium/bengkel/studio kepada Direktur untuk ditetapkan. (3) Masa Jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

(1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Kepala pusat bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Masa jabatan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala pusat diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 50

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 51

(1) Pelaksana administrasi terdiri atas bagian dan subbagian. (2) Bagian dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala. (3) Kepala bagian dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan struktural. (4) Kepala bagian dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

(1) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawasan Internal. (3) Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menunjuk salah seorang anggota Satuan Pengawasan Internal untuk ditetapkan sebagai sekretaris Satuan Pengawasan Internal. (4) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (5) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB 1

Pemberhentian Senat

Pasal 54

Koreksi

(1) Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan sekretaris Senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen; e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau g. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil. (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 55

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Senat yang baru. (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 56

(1) Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen; h. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tridharma perguruan tinggi; dan/atau j. cuti di luar tanggungan negara. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri MENETAPKAN Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN wakil direktur definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan wakil direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (3) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 59

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif melanjutkan sisa masa jabatan ketua jurusan. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Dosen sebagai sekretaris jurusan definitif. (2) Pengangkatan dan penetapan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (3) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (3) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan. (2) Pengangkatan dan penetapan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala UPT definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala UPT sebelumnya. (2) Pengangkatan dan penetapan kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. (3) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

Apabila terjadi pemberhentian pimpinan unsur pelaksana administrasi sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan MENETAPKAN seorang Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 56

Koreksi

Pasal 57

Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri MENETAPKAN Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen; e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan; f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau g. cuti di luar tanggungan negara. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. permohonan sendiri; b. berhalangan tetap; c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; atau b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 66

(1) Pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal dilakukan oleh Direktur. (2) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52. (3) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

(1) Pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur. (2) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dilakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB 3

Pemberhentian Pimpinan Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Penyantun

Pasal 65

Koreksi

Pasal 66

Pasal 67

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 68

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengendalian internal Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan non-akademik yang efektif dan efisien secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi. (3) Sistem pengawasan internal Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Polindra. (4) Sistem pengendalian internal Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal; b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko yang dihadapi Polindra; c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi Polindra; d. mengindentifikasi, mencatat, dan mengkonsumsikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi, dan menindakanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. (5) Sistem pengawasan internal Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik meningkatkan keefektifan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Direktur bertanggungjawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal Polindra. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 69

Koreksi

(1) Dosen terdiri atas: a. Dosen tetap; dan b. Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada Polindra. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu pada Polindra. (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Dosen Aparatur Sipil Negara; atau b. Dosen non-Aparatur Sipil Negara. (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap non- Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas: a. asisten ahli; b. lektor; c. lektor kepala; dan d. profesor. (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polindra terdiri atas: a. pustakawan; b. laboran/pranata laboratorium pendidikan; c. teknisi; dan d. tenaga fungsional umum lainnya. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai Aparatur Sipil Negara atau non- Aparatur Sipil Negara. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tenaga Kependidikan wajib setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi, serta wajib menjaga nama baik Polindra. (5) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan yang layak serta pendapatan lainnya sesuai dengan beban tugas, pekerjaan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh cuti, tunjangan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta kesejahteraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya. (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lembaga lain harus mendapat izin Direktur. (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 73

(1) Pengangkatan, penempatan, dan penugasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Polindra didasarkan atas kualifikasi keahlian, pengalaman, dan kebutuhan Polindra. (2) Pengangkatan, penempatan, penugasan, dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan Polindra dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 74

Koreksi

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu program studi di Polindra. (2) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika merupakan insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Polindra untuk menjadi intelektual, praktisi, dan/atau profesional. (3) Setiap Mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 75

(1) Setiap Mahasiswa Polindra mempunyai hak dan kewajiban. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik; b. mendapatkan pendidikan karakter; c. mendapatkan bimbingan dari Dosen atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya; d. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional dari jurusan dan Politeknik; e. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya; f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi; g. menggunakan fasilitas akademik yang tersedia sesuai dengan ketentuan; h. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan Polindra; i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polindra sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; j. pindah ke politeknik atau perguruan tinggi lain; k. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan l. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Polindra. (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Polindra dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik; b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Polindra; c. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus; d. ikut menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan ketenangan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif; e. menunjukkan perilaku yang sopan, disiplin, dan tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik Polindra; f. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku; g. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi; i. ikut serta memelihara sarana dan prasarana; j. menjaga nama baik almamater Polindra; k. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan Pimpinan, Dosen, pegawai, Alumni, dan dengan sesama Mahasiswa lainnya di lingkungan Polindra; dan l. menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan norma akademik dan non- akademik. (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 76

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. (2) Organisasi kemahasiswaan Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan Polindra. (3) Organisasi kemahasiswaan di Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural yang terdapat di tingkat politeknik, jurusan, dan program studi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 77

(1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat, bakat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan. (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan dan penalaran; b. minat dan bakat; c. kesejahteraan; d. kegiatan penunjang dan pengembangan; dan e. pendidikan berkarakter. (4) Kegiatan Mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur. (5) Kegiatan Mahasiswa antar negara harus mendapat izin dari Kementerian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 78

(1) Alumni Polindra merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan di Polindra. (2) Alumni Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater. (3) Ikatan alumni Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Polindra. (4) Ikatan alumni Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk di tingkat kabupaten, kota, propinsi, nasional, dan/atau internasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ikatan alumni Polindra diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni Polindra.

(1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap: a. penjaringan bakal calon; b. penyaringan calon; c. pemilihan calon; dan d. pengangkatan. (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Senat membentuk panitia pemilihan Direktur paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat; b. panitia pemilihan Direktur mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Direktur; d. panitia pemilihan Direktur melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan; e. panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama- nama bakal calon Direktur kepada Senat paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon Direktur; f. apabila bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf e kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Direktur melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan g. apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur. (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut; b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat; c. bakal calon Direktur menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Polindra di hadapan Senat; d. Senat melakukan pemilihan untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Direktur melalui musyawarah untuk mufakat; e. apabila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Direktur, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon yang memperoleh suara sama; dan g. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Direktur hasil penyaringan beserta daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Direktur kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat. (4) Tahap pemilihan calon dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 3

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36