PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

PERMEN Nomor 7 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

BAB 4

Program Studi

Pasal 14

Koreksi

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. (2) Dalam penyelenggaraan program studi, direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. (2) Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala Pusat Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 16

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan di luar negeri; f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; h. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; i. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan; j. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 18

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu

Pasal 15

Koreksi

(1) Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. (2) Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur. (3) Kepala Pusat Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 16

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan di luar negeri; f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; h. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; i. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan; j. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 18

Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32