PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PERMEN Nomor 68 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database e- procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE. 4. Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen. 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E-Purchasing. 10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa. 12. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem untuk pelaksanaan pengumuman rencana umum pengadaan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi. 13. Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 14. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 15. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) LPSE Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara ex officio dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2) Perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi dapat membentuk LPSE atau bergabung dengan LPSE kementerian lain atau pemerintah daerah.

Pasal 7

Koreksi

Perangkat organisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Unit Administrasi Sistem Elektronik; d. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan e. Unit Layanan dan Dukungan.

Pasal 8

(1) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; b. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan c. tidak berkedudukan sebagai PPK, ULP/Pejabat Pengadaan. (2) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. (3) Pegawai LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 9

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait; b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya; d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 11

Unit Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: a. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras; b. membuat akun SIRUP dan SPSE bagi pengguna internal; c. memelihara server dan perangkat lainnya; d. memberikan informasi dan menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; dan e. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 12

Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas: a. menangani pendaftaran sebagai Penyedia Barang/Jasa; b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil verifikasi; dan d. melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 13

Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas: a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; b. memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue; c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue; d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE; dan e. mengelola arsip dan dokumen pengaduan SPSE.

BAB Ketiga

Tugas LPSE

Pasal 9

Koreksi

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Koreksi

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan/Inspektorat Jenderal. (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 15

Koreksi

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan/Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas: a. memberikan hak akses terkait aplikasi SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue, kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/Inspektorat Jenderal sesuai dengan hak akses masing-masing; b. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional; c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; d. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e- reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan e. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE. (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), antara lain: a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue.

Pasal 16

(1) LPSE menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE. (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup: a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; b. layanan pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

Pasal 17

LPSE menyediakan sarana dan prasarana: a. ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan, dan verifikasi; b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE; c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon, dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan d. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Pasal 18

(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan: a. permasalahan aplikasi SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SIRUP, SPSE, dan E-Catalogue.

Pasal 19

(1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan. (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM. (2) LPSE melakukan pemantauan traffic. (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi. (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain. (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan. (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25