Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
2. Statuta Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masayarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi yang belajar di UNP.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi UNP.
10. Senat Fakultas adalah organ fakultas di lingkungan UNP yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik.
11. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik.
12. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
13. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
(1) UNP merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
(2) UNP didirikan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 sebagai perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
(3) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965 tanggal 7 Agustus 1965.
(4) IKIP Padang berasal dari IKIP Jakarta cabang Padang pada tahun 1964.
(5) IKIP Jakarta cabang Padang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar pada tahun 1956.
(6) Pada tahun 1958, FKIP ini dipindahkan kedudukannya ke Padang.
(7) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA nomor 38742/Kap/1954 tanggal 1 September 1954.
(8) Tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) UNP.
Pasal 3
Pasal 4
(1) UNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode warna R:255, G:255, B:0 di tengahnya terdapat lambang UNP.
(2) Bendera UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNP diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 5
(1) Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNP dan tulisan nama fakultas/pascasarjana di bagian bawah.
(2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna biru dengan kode warna R:0, G:112, B:192 dengan gambar sebagai berikut:
b. bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna oranye dengan kode warna R:255, G:127, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
c. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) berwarna hijau muda dengan kode warna R:0, G:255, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
d. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) berwarna hijau dengan kode warna R:0, G:128, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
e. bendera Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) berwarna ungu dengan kode warna R:191, G:0, B:255 dengan gambar sebagai berikut:
f. bendera Fakultas Ilmu Sosial (FIS) berwarna merah dengan kode warna R:255, G:0, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
g. bendera Fakultas Ekonomi (FE) berwarna merah muda dengan kode warna R:255, G:105, B:180 dengan gambar sebagai berikut:
h. bendera Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP) berwarna peach dengan kode warna R:255, G:218, B:185 dengan gambar sebagai berikut:
i. bendera Pascasarjana (PPs) berwarna abu-abu dengan kode warna R:128, G:128, B:128 dengan gambar sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 6
(1) UNP memiliki himne dan mars.
(2) Himne UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Mars UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 7
(1) UNP memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana profesor, dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lain.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode warna R:255, G:255, B:0 di bagian dada kiri terdapat lambang UNP.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) UNP merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
(2) UNP didirikan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 sebagai perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
(3) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965 tanggal 7 Agustus 1965.
(4) IKIP Padang berasal dari IKIP Jakarta cabang Padang pada tahun 1964.
(5) IKIP Jakarta cabang Padang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar pada tahun 1956.
(6) Pada tahun 1958, FKIP ini dipindahkan kedudukannya ke Padang.
(7) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik INDONESIA nomor 38742/Kap/1954 tanggal 1 September 1954.
(8) Tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) UNP.
(1) UNP memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI PADANG di bagian atas dan tulisan UNP di bagian bawah yang diapit oleh titik berwarna hitam pada kanan dan kiri, lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna kuning yang di dalamnya terdapat sepasang sayap berwarna kuning dan bagian dalamnya berwarna putih, tiga buku berwarna kuning dan putih yang tersusun secara berjenjang, dan di atasnya terdapat wadah berwarna putih tempat menyala api berwarna merah.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua unsur:
a. bentuk absolut adalah lingkaran, yang berarti UNP senantiasa berdiri kokoh pada kebenaran ilmiah serta berjuang dan berkembang berdasarkan kebenaran tersebut; dan
b. bentuk relatif adalah sayap, tiga buku, dan api menyala, berarti UNP selalu menerima kebenaran dari mana pun serta berkembang membawa misi sesuai dengan tugas yang diembannya.
(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
a. lingkaran memiliki makna UNP melahirkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan Pendidikan Akademik, Penddikan Profesi, dan Pendidikan Vokasi yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. sayap memiliki makna dinamis, kreatif, dan inovatif;
c. tiga buku yang tersusun berjenjang memiliki makna tridharma perguruan tinggi; dan
d. api menyala memiliki makna pencerdasan, pencerahan, tumpuan kehidupan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.
(4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki makna:
a. hitam memiliki makna keteguhan dalam menjalankan tugas;
b. biru memiliki makna kedalaman dan kesejukan;
c. kuning memiliki makna kebesaran dan keagungan cita;
d. merah memiliki makna dinamis, kreatif, inovatif, dan selalu terbuka terhadap pembaharuan; dan
e. putih memiliki makna kesucian dan ketulusan.
(5) Warna dan kode warna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:
No.
Lambang Warna Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
1. Lingkaran Black (Hitam) Chrome Yellow (Kuning) Cobalt Blue (Biru) R:0 G:0 B:0 R:255 G:167 B:0
R:0 G:71 B:171
2. Sayap Chrome Yellow (Kuning) White (Putih) R:255 G:167 B:0
R:255 G:255 B:255
3. Tiga Buku Chrome Yellow (Kuning) White (Putih) R:255 G:167 B:0
R:255 G:255 B:255
4. Api Carmine Red (Merah) White (Putih) R:255 G:0 B:56
R:255 G:255 B:255
5. Wadah White (Putih) R:255 G:255 B:255
(6) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 4
(1) UNP memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode warna R:255, G:255, B:0 di tengahnya terdapat lambang UNP.
(2) Bendera UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNP diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 5
(1) Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNP dan tulisan nama fakultas/pascasarjana di bagian bawah.
(2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna biru dengan kode warna R:0, G:112, B:192 dengan gambar sebagai berikut:
b. bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna oranye dengan kode warna R:255, G:127, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
c. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) berwarna hijau muda dengan kode warna R:0, G:255, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
d. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) berwarna hijau dengan kode warna R:0, G:128, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
e. bendera Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) berwarna ungu dengan kode warna R:191, G:0, B:255 dengan gambar sebagai berikut:
f. bendera Fakultas Ilmu Sosial (FIS) berwarna merah dengan kode warna R:255, G:0, B:0 dengan gambar sebagai berikut:
g. bendera Fakultas Ekonomi (FE) berwarna merah muda dengan kode warna R:255, G:105, B:180 dengan gambar sebagai berikut:
h. bendera Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP) berwarna peach dengan kode warna R:255, G:218, B:185 dengan gambar sebagai berikut:
i. bendera Pascasarjana (PPs) berwarna abu-abu dengan kode warna R:128, G:128, B:128 dengan gambar sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 6
(1) UNP memiliki himne dan mars.
(2) Himne UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Mars UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) UNP memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana profesor, dan busana wisudawan.
(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lain.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode warna R:255, G:255, B:0 di bagian dada kiri terdapat lambang UNP.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) UNP menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang tertentu.
(4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan Mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 9
(1) Tahun akademik UNP dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. semester gasal; dan
b. semester genap
(3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember tahun yang sama.
(4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni tahun yang sama.
(5) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas 16 (enam belas) minggu perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 10
(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
(2) Struktur dan isi kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 11
(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2) SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 12
(1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara periodik oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pemberian tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lain.
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian lisan yang dapat berbentuk ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
(3) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
(4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
(5) Bentuk penilaian lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam bentuk penilaian proses dan produk.
(6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan dengan huruf/angka sebagai berikut:
a. Huruf A (85 s.d. 100) setara dengan angka 4 (empat);
b. Huruf A- (80 s.d. 84) setara dengan angka 3,6 (tiga koma enam);
c. Huruf B+ (75 s.d. 79) setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga);
d. Huruf B (70 s.d. 74) setara dengan angka 3 (tiga);
e. Huruf B- (65 s.d. 69) setara dengan angka 2,6 (dua koma enam);
f. Huruf C+ (60 s.d. 64) setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga);
g. Huruf C (55 s.d. 59) setara dengan angka 2 (dua);
h. Huruf C- (50 s.d. 54) setara dengan angka 1,6 (satu koma enam);
i. Huruf D (40 s.d. 49) setara dengan angka 1 (satu);
dan
j. Huruf E (≤ 39) setara dengan angka 0 (nol).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 13
(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 14
(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNP.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
Pasal 15
(1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi nasional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
(3) UNP dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) UNP dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
(5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNP apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 16
(1) Kegiatan penelitian diarahkan kepada pengembangan dan penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional lainnya baik secara mandiri, kelompok, dan/atau melalui kerja sama dengan pihak lain.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan proses pembelajaran.
(5) Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional.
(6) Hasil penelitian dan karya cipta lainnya dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HKI).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 17
(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa baik secara sendiri atau kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan konstribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 18
(1) UNP memiliki kode etik dan etika akademik yang menjadi dasar perilaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
(2) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemanfaatan;
b. kejujuran;
c. kesungguhan;
d. keikhalasan;
e. ketulusan;
f. kesejawatan;
g. kebersamaan; dan
h. tanggungjawab;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kode etik dan etika akademik UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 19
(1) UNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapat melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan di lingkungan UNP secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika.
(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 20
UNP memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan
lulus sesuai dengan rumpun ilmu yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan UNP disertai dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
(2) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) UNP dapat memberikan gelar doktor kehormatan Honoris Causa kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni.
(2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 24
(1) UNP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan/atau lembaga yang dinilai telah berjasa memajukan dan/atau mengembangkan UNP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) UNP menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang tertentu.
(4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan Mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 9
(1) Tahun akademik UNP dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. semester gasal; dan
b. semester genap
(3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember tahun yang sama.
(4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni tahun yang sama.
(5) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas 16 (enam belas) minggu perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 10
(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
(2) Struktur dan isi kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 11
(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
(2) SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 12
(1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara periodik oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pemberian tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lain.
(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian lisan yang dapat berbentuk ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
(3) Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
(4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
(5) Bentuk penilaian lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam bentuk penilaian proses dan produk.
(6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan dengan huruf/angka sebagai berikut:
a. Huruf A (85 s.d. 100) setara dengan angka 4 (empat);
b. Huruf A- (80 s.d. 84) setara dengan angka 3,6 (tiga koma enam);
c. Huruf B+ (75 s.d. 79) setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga);
d. Huruf B (70 s.d. 74) setara dengan angka 3 (tiga);
e. Huruf B- (65 s.d. 69) setara dengan angka 2,6 (dua koma enam);
f. Huruf C+ (60 s.d. 64) setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga);
g. Huruf C (55 s.d. 59) setara dengan angka 2 (dua);
h. Huruf C- (50 s.d. 54) setara dengan angka 1,6 (satu koma enam);
i. Huruf D (40 s.d. 49) setara dengan angka 1 (satu);
dan
j. Huruf E (≤ 39) setara dengan angka 0 (nol).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 13
(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 14
(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNP.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
Pasal 15
(1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi nasional dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
(3) UNP dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) UNP dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
(5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNP apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Kegiatan penelitian diarahkan kepada pengembangan dan penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional lainnya baik secara mandiri, kelompok, dan/atau melalui kerja sama dengan pihak lain.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan proses pembelajaran.
(5) Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional.
(6) Hasil penelitian dan karya cipta lainnya dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HKI).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa baik secara sendiri atau kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan konstribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(1) UNP memiliki kode etik dan etika akademik yang menjadi dasar perilaku bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
(2) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemanfaatan;
b. kejujuran;
c. kesungguhan;
d. keikhalasan;
e. ketulusan;
f. kesejawatan;
g. kebersamaan; dan
h. tanggungjawab;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kode etik dan etika akademik UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) UNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapat melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan di lingkungan UNP secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika.
(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
UNP memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan
lulus sesuai dengan rumpun ilmu yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan UNP disertai dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
(2) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) UNP dapat memberikan gelar doktor kehormatan Honoris Causa kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni.
(2) Pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 24
(1) UNP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan/atau lembaga yang dinilai telah berjasa memajukan dan/atau mengembangkan UNP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
Visi UNP: menjadi salah satu universitas unggul di bidang kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi UNP:
a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga berdasarkan nilai-nilai moral, agama, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional;
c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga untuk kemajuan bangsa;
d. meningkatkan tata kelola UNP;
e. meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
Pasal 27
Tujuan UNP:
a. menghasilkan lulusan yang unggul, bermoral, dan agamis yang berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan;
b. terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan yang berkarakter;
c. menghasilkan penelitian untuk mengembangkan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni serta menyebarluaskannya;
d. terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu memecahkan berbagai persoalan masyarakat;
e. terciptanya tata kelola universitas yang kredibel;
f. terjalinnya kerjasama yang bersinergi dengan berbagai institusi baik pemerintah pusat maupun swasta dalam dan luar negeri.
Pasal 28
Moto UNP: Alam Takambang Jadi Guru.
Pasal 29
(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, UNP menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
(2) Rencana pengembangan jangka panjang UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun.
(3) Rencana strategis UNP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
(4) Rencana operasional UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis
yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(5) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.
Visi UNP: menjadi salah satu universitas unggul di bidang kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi UNP:
a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga berdasarkan nilai-nilai moral, agama, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional;
c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga untuk kemajuan bangsa;
d. meningkatkan tata kelola UNP;
e. meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
Pasal 27
Tujuan UNP:
a. menghasilkan lulusan yang unggul, bermoral, dan agamis yang berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan;
b. terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang membentuk calon pemimpin dan wirausahawan yang berkarakter;
c. menghasilkan penelitian untuk mengembangkan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni serta menyebarluaskannya;
d. terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu memecahkan berbagai persoalan masyarakat;
e. terciptanya tata kelola universitas yang kredibel;
f. terjalinnya kerjasama yang bersinergi dengan berbagai institusi baik pemerintah pusat maupun swasta dalam dan luar negeri.
Pasal 28
Moto UNP: Alam Takambang Jadi Guru.
Pasal 29
(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, UNP menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
(2) Rencana pengembangan jangka panjang UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun.
(3) Rencana strategis UNP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
(4) Rencana operasional UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis
yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(5) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:
1. penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Pasal 32
(1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
a. 10 (sepuluh) orang wakil Dosen tetap dari setiap fakultas;
b. Rektor;
c. Wakil Rektor;
d. Dekan;
e. Direktur pascasarjana; dan
f. Ketua lembaga.
(2) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu di tiap fakultas.
(3) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
(4) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan pimpinan UNP.
(6) Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat diatur dalam Peraturan Senat.
Pasal 33
(1) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
b. pengawasan terhadap:
1. penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
Pasal 32
(1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
a. 10 (sepuluh) orang wakil Dosen tetap dari setiap fakultas;
b. Rektor;
c. Wakil Rektor;
d. Dekan;
e. Direktur pascasarjana; dan
f. Ketua lembaga.
(2) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu di tiap fakultas.
(3) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
(4) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan pimpinan UNP.
(6) Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat diatur dalam Peraturan Senat.
Pasal 33
(1) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 34
Pasal 35
(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Rektor UNP mengacu pada Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
(2) UNP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
b. menyusun kode etik Sivitas Akademika untuk diusulkan kepada Senat;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun UNP;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun UNP;
e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UNP;
f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNP;
g. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
i. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
l. mengelola anggaran UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNP kepada Menteri;
o. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
p. membina dan mengembangkan hubungan UNP dengan alumni, Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
q. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Pasal 35
(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Rektor UNP mengacu pada Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
(2) UNP dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 36
(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik UNP;
b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
a. akuntansi/keuangan;
b. manajemen sumber daya manusia;
c. manajemen aset;
d. hukum; dan
e. ketatalaksanaan.
(4) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
(5) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik UNP;
b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
a. akuntansi/keuangan;
b. manajemen sumber daya manusia;
c. manajemen aset;
d. hukum; dan
e. ketatalaksanaan.
(4) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
(5) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan organ UNP yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan non-akademik.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:
a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
c. memberikan pertimbangan non-akademik kepada Pimpinan UNP dalam mengelola UNP; dan
d. membantu pengembangan UNP.
(3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
a. 3 (tiga) orang dari unsur Dosen;
b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
c. 1 (satu) orang dari unsur dunia usaha dan industri;
d. 1 (satu) orang dari perwakilan organisasi alumni;
dan
e. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat.
(4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.
(6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan organ UNP yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan non-akademik.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:
a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
c. memberikan pertimbangan non-akademik kepada Pimpinan UNP dalam mengelola UNP; dan
d. membantu pengembangan UNP.
(3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
a. 3 (tiga) orang dari unsur Dosen;
b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
c. 1 (satu) orang dari unsur dunia usaha dan industri;
d. 1 (satu) orang dari perwakilan organisasi alumni;
dan
e. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat.
(4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.
(6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.
BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SENAT, PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, DAN DEWAN PERTIMBANGAN
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(5) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai,
dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
(7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat mempunyai 1 (satu) hak suara.
(8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
(9) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah seorang anggota Senat untuk menjadi Sekretaris Senat.
(10) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.
(11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.
(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(5) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai,
dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
(7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat mempunyai 1 (satu) hak suara.
(8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
(9) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah seorang anggota Senat untuk menjadi Sekretaris Senat.
(10) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.
(11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.
Pasal 39
(1) Dosen di lingkungan UNP dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi UNP.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja;
dan/atau
b. perubahan bentuk UNP.
Pasal 40
Pasal 41
(1) Tenaga Kependidikan UNP dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
b. perubahan bentuk UNP.
(7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pemimpin unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Rektor merupakan dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNP.
(2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 43
Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan; dan
d. pengangkatan.
Pasal 44
(1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dengan cara:
a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor;
b. panitia pemilihan Rektor mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Rektor;
d. panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama- nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat;
e. panitia pemilihan Rektor mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat;
f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 1 (satu) minggu; dan
g. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf f bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.
Pasal 45
Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
c. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNP di hadapan Senat;
d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;
f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama
untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama;
dan
g. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
Pasal 46
Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 47
(1) Wakil Rektor merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNP.
(2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Dalam pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
(5) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.
Pasal 48
(1) Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui pemilihan.
Pasal 49
(1) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan dengan cara:
a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
d. Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama- nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan;
f. Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) nama calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan;
g. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan penyaringan oleh Senat Fakultas;
h. penyaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut;
i. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
j. penyaringan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan; dan
k. 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan
kepada Rektor tanpa mencantumkan jumlah suara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 50
(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(2) Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah meminta pertimbangan Senat Fakultas.
(3) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan
(4) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 51
(1) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dan oleh Dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
(2) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 52
(1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dipilih dari dan oleh Dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
(3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 53
(1) Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Dalam pengangkatan Direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan Direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 54
(1) Wakil Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur pascasarjana.
(2) Masa jabatan Wakil Direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 55
(1) Ketua dan Sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Dalam pengangkatan Ketua dan Sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 56
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 57
(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
a. Kepala Biro/Pejabat Tinggi Pratama;
b. Kepala Bagian/Administrator pada Biro, fakultas, pascasarjana, dan lembaga; dan
c. Kepala Subbagian/Pengawas pada Biro, Fakultas, pascasarjana, lembaga, dan UPT.
(2) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Dosen di lingkungan UNP dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi UNP.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja;
dan/atau
b. perubahan bentuk UNP.
Pasal 40
Pasal 41
(1) Tenaga Kependidikan UNP dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b meliputi:
a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
b. perubahan bentuk UNP.
(7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pemimpin unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Rektor merupakan dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNP.
(2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 43
Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan; dan
d. pengangkatan.
Pasal 44
(1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dengan cara:
a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor;
b. panitia pemilihan Rektor mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Rektor;
d. panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama- nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat;
e. panitia pemilihan Rektor mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat;
f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 1 (satu) minggu; dan
g. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf f bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.
Pasal 45
Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
c. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNP di hadapan Senat;
d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;
f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama
untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama;
dan
g. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
Pasal 46
Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 47
(1) Wakil Rektor merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNP.
(2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Dalam pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
(5) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.
Pasal 48
(1) Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui pemilihan.
Pasal 49
(1) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan dengan cara:
a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
d. Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama- nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
e. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan;
f. Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) nama calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan;
g. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan penyaringan oleh Senat Fakultas;
h. penyaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut;
i. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
j. penyaringan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan; dan
k. 3 (tiga) orang calon Dekan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf j disampaikan
kepada Rektor tanpa mencantumkan jumlah suara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 50
(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(2) Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah meminta pertimbangan Senat Fakultas.
(3) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan
(4) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 51
(1) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dan oleh Dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
(2) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 52
(1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dipilih dari dan oleh Dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
(3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 53
(1) Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Dalam pengangkatan Direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan Direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 54
(1) Wakil Direktur pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur pascasarjana.
(2) Masa jabatan Wakil Direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 55
(1) Ketua dan Sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Dalam pengangkatan Ketua dan Sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 56
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 57
(1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
a. Kepala Biro/Pejabat Tinggi Pratama;
b. Kepala Bagian/Administrator pada Biro, fakultas, pascasarjana, dan lembaga; dan
c. Kepala Subbagian/Pengawas pada Biro, Fakultas, pascasarjana, lembaga, dan UPT.
(2) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 58
(1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 59
(1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
(5) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
(6) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
(4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
(5) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
(6) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
(7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
atau
i. cuti di luar tanggungan negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) , Menteri MENETAPKAN Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Rektor definitif.
(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 63
(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
(2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 64
(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
(2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 65
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif.
(2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 66
(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Jurusan definitif atas usul Dekan.
(2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 67
(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.
(2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 68
(1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
(2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 69
(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
(2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 70
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga definitif.
(2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 71
(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga.
(2) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 72
(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Kepala UPT definitif.
(2) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
(1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
atau
i. cuti di luar tanggungan negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) , Menteri MENETAPKAN Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Rektor definitif.
(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 63
(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
(2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 64
(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
(2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 65
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif.
(2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 66
(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Jurusan definitif atas usul Dekan.
(2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 67
(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.
(2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 68
(1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
(2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 69
(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
(2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 70
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga definitif.
(2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 71
(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga.
(2) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 72
(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Kepala UPT definitif.
(2) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
Pasal 73
(1) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dan Sekretaris Senat, dan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
c. berhalangan tetap;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
e. sedang menjalani masa tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan;
dan
g. cuti di luar tanggungan negara.
(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari ASN;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Pasal 74
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilakukan pemilihan Ketua Senat yang
baru.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
Pasal 75
Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru.
Pasal 76
Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang baru.
Pasal 77
Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.
BAB 2
Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan
(1) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dan Sekretaris Senat, dan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
c. berhalangan tetap;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
e. sedang menjalani masa tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan;
dan
g. cuti di luar tanggungan negara.
(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari ASN;
d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
Pasal 74
(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilakukan pemilihan Ketua Senat yang
baru.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
Pasal 75
Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru.
Pasal 76
Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang baru.
Pasal 77
Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.
(1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(3) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNP:
a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
dan
c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
(4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNP dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
a. taat asas;
b. akuntabilitas;
c. transparansi;
d. objektifitas;
e. jujur; dan
f. pembinaan.
(5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan Internal UNP terdiri atas:
a. bidang keuangan;
b. bidang aset; dan
c. bidang kepegawaian.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada UNP.
(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada UNP.
(4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
a. asisten ahli;
b. lektor;
c. lektor kepala; dan
d. profesor.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) UNP dapat mengangkat profesor emeritus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 81
Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNP terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjadi Mahasiswa UNP, seseorang harus:
a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh program studi; dan
c. memenuhi persyaratan administratif dan lulus seleksi.
(1) Setiap Mahasiswa UNP mempunyai hak dan kewajiban.
(2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pendidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni sesuai dengan kode etik, norma, dan etika yang berlaku di UNP;
b. memperoleh pembelajaran dan pelayanan di bidang akademik dan pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakat;
c. memanfaatkan fasilitas dan layanan universitas, fakultas, jurusan dan/atau unit penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNP untuk kesejahteraan, pengembangan minat, dan bakat.
(3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:
a. mematuhi semua kode etik dan /ketentuan yang berlaku di UNP;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNP;
c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. menjaga kewibawaan dan nama baik UNP;
e. menjunjung tinggi toleransi beragama dan keragaman budaya;
f. menjauhkan diri dari perilaku yang tercela; dan
g. menghormati pimpinan di lingkungan UNP, Dosen, staf administrasi, dan sesama Mahasiswa.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 85
(1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa, dibentuk organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, fakultas, dan jurusan.
(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.
Pasal 86
(1) Alumni UNP merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UNP.
(2) Alumni UNP dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNP untuk menunjang pencapaian tujuan UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(3) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni UNP diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni UNP.
(1) Sarana dan prasarana UNP didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan institusi.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana UNP meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. penghapusan;
h. penatausahaan; dan
i. pengawasan dan pengendalian.
(3) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
(4) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNP untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bangunan di lingkungan UNP harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
(3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNP diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
(6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNP direviu oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.
(1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNP dapat menjalin kerjasama akademik dan non- akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah pusat, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berbentuk:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. program kembaran;
c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi lain;
e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. penerbitan karya ilmiah secara berkala; dan
i. penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, workshop, simposium bersama dan/atau bentuk-bentuk lain yang dibutuhkan.
(3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk lain yang dibutuhkan.
(4) Kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilaksanakan sepanjang institusi dimaksud telah terakreditasi di negaranya dan mendapat rekomendasi dari Menteri.
(5) Kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 90
Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat diselenggarakan oleh fakultas, jurusan, lembaga, pusat kajian, dan laboratorium di UNP dan menjadi tanggung jawab Rektor.
(1) UNP menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
(2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
(3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi penjaminan mutu di lingkungan UNP.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 92
(1) Untuk penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan jurusan, pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana, dan pimpinan universitas memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi.
(1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan UNP sebagai berikut:
a. peraturan perundang-undangan;
b. peraturan Rektor;
c. peraturan Senat; dan
d. keputusan Rektor.
(2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sumber pembiayaan UNP diperoleh dari:
a. pemerintah pusat;
b. masyarakat; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Dana yang diperoleh dari masyarakat merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari:
a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
c. hasil kontrak kerja;
d. hasil penjualan produk/jasa perguruan tinggi;
e. sumbangan dan/atau hibah; dan
f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 95
(1) Kekayaan UNP meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah pusat yang dikelola oleh UNP.
(2) Kekayaan UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNP.
(3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNP merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(4) Kekayaan UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau pengembangan UNP.
(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNP.
(3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. 18 (delapan belas) orang wakil Senat dengan ketentuan:
1. Ketua dan Sekretaris Senat; dan
2. 2 (dua) orang anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen fakultas;
b. 19 (sembilan belas) orang wakil organ Rektor dengan ketentuan:
1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga; dan
4. Kepala Biro.
c. 1 (satu) orang wakil Satuan Pengawasan Internal; dan
d. 1 (satu) orang wakil Dewan Pertimbangan.
(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta UNP didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(5) Perubahan Statuta UNP yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Senat yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Senat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) UNP memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI PADANG di bagian atas dan tulisan UNP di bagian bawah yang diapit oleh titik berwarna hitam pada kanan dan kiri, lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna kuning yang di dalamnya terdapat sepasang sayap berwarna kuning dan bagian dalamnya berwarna putih, tiga buku berwarna kuning dan putih yang tersusun secara berjenjang, dan di atasnya terdapat wadah berwarna putih tempat menyala api berwarna merah.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua unsur:
a. bentuk absolut adalah lingkaran, yang berarti UNP senantiasa berdiri kokoh pada kebenaran ilmiah serta berjuang dan berkembang berdasarkan kebenaran tersebut; dan
b. bentuk relatif adalah sayap, tiga buku, dan api menyala, berarti UNP selalu menerima kebenaran dari mana pun serta berkembang membawa misi sesuai dengan tugas yang diembannya.
(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
a. lingkaran memiliki makna UNP melahirkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan Pendidikan Akademik, Penddikan Profesi, dan Pendidikan Vokasi yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
b. sayap memiliki makna dinamis, kreatif, dan inovatif;
c. tiga buku yang tersusun berjenjang memiliki makna tridharma perguruan tinggi; dan
d. api menyala memiliki makna pencerdasan, pencerahan, tumpuan kehidupan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.
(4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki makna:
a. hitam memiliki makna keteguhan dalam menjalankan tugas;
b. biru memiliki makna kedalaman dan kesejukan;
c. kuning memiliki makna kebesaran dan keagungan cita;
d. merah memiliki makna dinamis, kreatif, inovatif, dan selalu terbuka terhadap pembaharuan; dan
e. putih memiliki makna kesucian dan ketulusan.
(5) Warna dan kode warna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:
No.
Lambang Warna Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
1. Lingkaran Black (Hitam) Chrome Yellow (Kuning) Cobalt Blue (Biru) R:0 G:0 B:0 R:255 G:167 B:0
R:0 G:71 B:171
2. Sayap Chrome Yellow (Kuning) White (Putih) R:255 G:167 B:0
R:255 G:255 B:255
3. Tiga Buku Chrome Yellow (Kuning) White (Putih) R:255 G:167 B:0
R:255 G:255 B:255
4. Api Carmine Red (Merah) White (Putih) R:255 G:0 B:56
R:255 G:255 B:255
5. Wadah White (Putih) R:255 G:255 B:255
(6) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri.
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
b. menyusun kode etik Sivitas Akademika untuk diusulkan kepada Senat;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun UNP;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun UNP;
e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) UNP;
f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNP;
g. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
i. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
l. mengelola anggaran UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNP kepada Menteri;
o. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
p. membina dan mengembangkan hubungan UNP dengan alumni, Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
q. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik sebagai berikut:
1. paling rendah Lektor Kepala untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
2. paling rendah Lektor untuk jabatan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Lembaga, Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
b. memiliki kualifikasi pendidikan:
1. Doktor untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan yang mengelola program pascasarjana;
dan
2. Paling rendah Magister untuk jabatan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Lembaga, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris
Jurusan paling singkat 2 (dua) tahun untuk menjadi Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana;
f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT yang dinyatakan secara tertulis;
g. sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik sebagai berikut:
1. paling rendah Lektor Kepala untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
2. paling rendah Lektor untuk jabatan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Lembaga, Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
b. memiliki kualifikasi pendidikan:
1. Doktor untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Jurusan yang mengelola program pascasarjana;
dan
2. Paling rendah Magister untuk jabatan Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Lembaga, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris
Jurusan paling singkat 2 (dua) tahun untuk menjadi Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana;
f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT yang dinyatakan secara tertulis;
g. sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.