PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

PERMEN Nomor 61 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud: 1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. 2. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi. 3. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu. 4. Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data Pendidikan Tinggi. 5. Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. 6. Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi. 7. Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi. 8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 10. Satuan Manajemen Sumberdaya adalah kelompok program studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi. 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 14. PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi. 15. Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem. 16. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 17. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 18. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut L2Dikti adalah satuan kerja di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. 19. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 20. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB III

RUANG LINGKUP DATA

Pasal 3

Koreksi

(1) PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi. (2) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat hubungan antar entitas data dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual. (3) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Data Pokok Pendidikan Tinggi; b. Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan c. Data Transaksional Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

(1) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) bersifat individual, relasional, dan longitudinal. (2) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendeskripsikan setiap Entitas Data Pendidikan Tinggi secara rinci. (3) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling mengaitkan antara Entitas Data Pendidikan Tinggi. (4) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas Entitas Data Pendidikan Tinggi yang sama dalam periode semester akademik yang berbeda.

Pasal 5

(1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat Entitas Data Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: a. perguruan tinggi; b. program studi; c. satuan manajemen sumberdaya; d. dosen; e. tenaga kependidikan; f. mahasiswa; g. substansi pendidikan tinggi; dan h. aktivitas tridharma perguruan tinggi. (2) Substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang diajarkan dan dikembangkan dalam Perguruan Tinggi. (3) Aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat data proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Data Pokok Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki atribut. (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang melekat pada Entitas Data Pendidikan Tinggi. (3) Atribut Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana. (4) Atribut Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, jenjang pendidikan, bidang ilmu pendidikan, gelar, kapasitas, kompetensi, capaian pembelajaran, lokasi, pelengkap, spasial, dan citra, sarana dan prasarana. (5) Atribut Satuan Manajemen Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, sumber daya, struktur organisasi, lokasi, pelengkap, spasial, citra, sarana dan prasarana. (6) Atribut Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, alamat, kepegawaian, riwayat pendidikan, publikasi, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan. (7) Atribut Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data identitas, nomor induk kependudukan, keluarga, pembiayaan, kepesertaan pada prodi dan prestasi. (8) Atribut substansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data kompetensi, materi dan capaian pembelajaran, penilaian, kurikulum, bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (9) Atribut aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses pembelajaran, pembimbingan, penilaian, penelitian, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Data Referensi Pendidikan Tinggi diverifikasi dan divalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan. (2) Data Referensi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas. (3) Kualifikasi sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan identitas tunggal. (4) Referensi data wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (5) Referensi data operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Data Pokok Pendidikan Tinggi. (6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Kode Perguruan Tinggi yang merupakan pengkodean referensi Perguruan Tinggi; b. Kode Program Studi yang merupakan pengkodean referensi Program Studi; c. Kode Satuan Manajemen Sumberdaya yang merupakan pengkodean referensi Satuan Manajemen Sumberdaya; d. Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar yang merupakan pengkodean referensi pendidik; e. Nomor Ijazah Nasional; f. Nomor pokok badan penyelenggara yang merupakan pengkodean referensi badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta; dan g. Kode bidang ilmu yang merupakan penyatuan referensi bidang ilmu Program Studi, bidang kompetensi pendidik, bidang kompetensi tenaga kependidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang kerja sama dalam satu struktur. (7) Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Unit Utama. (8) Pusat mengelola Data Referensi Pendidikan Tinggi untuk menjamin integritas data.

Pasal 8

(1) Data Transaksional Pendidikan Tinggi merupakan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan tinggi secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban. (2) Data Transaksional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan oleh sistem informasi transaksional yang berada di Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. (3) PDDikti menyimpan semua data transaksional yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB Kesatu

Data Pokok Pendidikan Tinggi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

PENGELOLAAN PDDikti

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk menjamin ketersediaan Data Pendidikan Tinggi, dilaksanakan pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti. (2) Pendataan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengumpulan; b. pengolahan; dan c. penyajian data. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: a. pelaporan Perguruan Tinggi; b. Unit Utama; dan c. sumber data eksternal. (4) Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Pusat. (5) Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada infrastruktur yang dikuasai Kementerian.

Pasal 10

(1) Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pembelajaran; b. penelitian; dan c. pengabdian masyarakat. (3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. rencana studi; dan b. hasil studi. (4) Pelaporan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai. (5) Pelaporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai. (6) Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai. (7) Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PDDikti secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (8) Pembaharuan data semester lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pusat.

Pasal 11

(1) Penyampaian laporan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi PDDikti Feeder. (2) Pengisian PDDikti Feeder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola PDDikti. (3) Pengelola PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi. (4) Pengiriman data dari PDDikti Feeder ke PDDikti dilaksanakan melalui mekanisme sinkronisasi. (5) Pusat memberikan akun PDDikti Feeder kepada Perguruan Tinggi. (6) Pusat melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran PDDikti Feeder dan mekanisme sinkronisasi.

Pasal 12

(1) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti. (2) Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti. (3) Perguruan Tinggi yang memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid ke PDDikti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dan telah dilaporkan ke PDDikti tidak dapat dihapus, namun dapat diperbaiki melalui mekanisme validasi nasional. (2) Kesalahan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi dan perbaikannya merupakan rekam jejak pelaporan Perguruan Tinggi.

Pasal 14

(1) Pusat mengumpulkan data pokok dan data transaksional pendidikan dari semua sumber data pendidikan yang terdapat pada Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. (2) Pusat melakukan interkoneksi data melalui webservice atau mekanisme lainnya dengan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. (3) Pusat menjaga kerahasiaan data individual yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pasal 15

(1) Pusat melakukan Pengolahan Data Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Pengolahan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui validasi dan verifikasi. (3) Validasi dan verifikasi melibatkan pemangku kepentingan. (4) Proses validasi menggunakan aplikasi validator nasional yang terdiri atas berbagai fungsi assessment Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan data melalui PDDikti menjadi dasar penerbitan data statistik pendidikan tinggi yang memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. (2) Pusat mendistribusikan hasil pengolahan data PDDikti kepada seluruh Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain. (3) Pusat menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat. (4) Publikasi data PDDikti secara daring harus menggunakan domain resmi Kementerian.

BAB Kedua

Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Koreksi

Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab: a. merancang basis data PDDikti; b. merancang, mengembangkan, dan memutakhirkan instrumen pendataan yang diperlukan PDDikti; c. membangun dan memelihara pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data; d. membangun dan memelihara sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk dipakai satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas sebagai validator; e. MENETAPKAN struktur standar dan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan PDDikti dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut; f. memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan Data Pendidikan Tinggi; g. mengoordinasikan Unit Utama, lembaga akreditasi, dan sumber eksternal lain yang terlibat dalam pengumpulan data PDDikti guna terciptanya kegiatan pengumpulan data PDDikti yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektif dan efisien; h. menyediakan sistem layanan helpdesk terpusat kepada seluruh pemangku kepentingan PDDikti; dan i. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 20

Unit Utama memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menggunakan data dan informasi yang tersedia di PDDikti; b. melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan; c. melakukan verifikasi dan validasi entitas data sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing; d. menyampaikan dan memastikan kesesuaian sistem PDDikti dengan proses bisnis Unit Utama yang berlaku; e. menerbitkan nomor identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7); f. MENETAPKAN pengelola PDDikti pada setiap Unit Utama; g. mengkontribusikan output sistem transaksional ke dalam PDDikti; h. mengelola secara bersama sistem layanan helpdesk terpusat yang diatur oleh Pusat; dan i. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 21

L2Dikti memiliki tugas dan tanggung jawab: a. membantu Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Perguruan Tinggi pada PDDikti sesuai dengan wilayah masing-masing; b. memanfaatkan data yang dihasilkan dari PDDikti untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di wilayah masing-masing; c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan PDDikti di daerah; d. memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; e. menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di wilayah masing-masing; f. mengelola secara bersama-sama sistem layanan helpdesk terpusat yang diatur oleh Pusat; g. menggunakan/memfasilitasi validasi data pelaporan hanya dengan aplikasi PDDikti Feeder dan Validator Nasional kepada Perguruan Tinggi di wilayah masing- masing; dan h. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Pasal 22

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan; d. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi; e. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian; f. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan g. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27