PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

PERMEN Nomor 60 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya. 3. Pengaduan adalah Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat. 4. Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower. 5. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian. 6. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian. 7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 8. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 9. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan. (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian. (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat; dan/atau c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian;

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian wajib menyampaikan Pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan dengan cara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri, pejabat eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja. (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui: a. surat; b. faksimile; c. surat elektronik; d. laman; e. audio visual; f. foto; dan/atau g. bentuk lain.

Pasal 5

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat: a. substansi pengaduan; b. pihak yang terlibat; c. waktu kejadian d. tempat kejadian; dan e. kronologis kejadian. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainya.

Pasal 6

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

(1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan. (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan MENETAPKAN Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian pada Inspektorat Jenderal. (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan unit kerja eselon I pada unit kerja masing-masing. (3) Pemimpin perguruan tinggi negeri membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada perguruan tinggi negeri masing-masing. (4) Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi membentuk Tim Penanganan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi masing-masing.

Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas: a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat; b. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan; c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan; d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan; e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu; f. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau h. menyiapkan laporan hasil telahaan untuk disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Tim Penanganan Pengaduan berwenang: a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan; b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.

Pasal 11

(1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada pejabat eselon I, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan unit kerja eselon I. (3) Tim Penanganan Pengaduan unit kerja eselon I menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Wakil Rektor/Wakil Direktur yang membidangi umum. (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan perguruan tinggi negeri. (3) Tim Penanganan Pengaduan perguruan tinggi negeri menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

(1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Sekretaris Pelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. (3) Tim Penanganan Pengaduan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

(1) Telahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pengaduan. (2) Hasil telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Jenderal sejak tanggal selesainya telahaan Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin Pegawai; c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat; dan/atau d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Inspektur Jenderal memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik teradu.

Pasal 17

Inspektur Jenderal menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 18

Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 19

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27