Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang BANTUAN BIAY…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi yang selanjutnya disebut Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi. 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. 4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Bidikmisi bertujuan: a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik; b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler; c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dengan tepat waktu; dan d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

Pasal 3

Koreksi

(1) Komponen Bidikmisi terdiri atas: a. biaya pendidikan; dan b. biaya hidup, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pola UKT untuk perguruan tinggi negeri. (3) Perguruan tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bidikmisi. (4) Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman mengenai komponen Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Koreksi

(1) Calon penerima Bidikmisi terdiri atas: a. siswa SMA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan; atau b. siswa SMA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus 1 (satu) tahun sebelumnya. (2) Syarat penerima Bidikmisi: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki keterbatasan ekonomi dan mempunyai potensi akademik baik yang didukung bukti dokumen yang sah; c. tidak sedang menerima Bidikmisi atau bantuan biaya pendidikan/beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan d. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. (3) Jumlah penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Pemimpin perguruan tinggi MENETAPKAN mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman penerima Bidikmisi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam menyelenggarakan Bidikmisi, perguruan tinggi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Bidikmisi. (2) Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Bidikmisi: a. melakukan seleksi calon penerima Bidikmisi; b. MENETAPKAN Mahasiswa penerima Bidikmisi; c. melakukan proses pencairan Bidikmisi dan biaya pengelolaan; d. melakukan pembinaan kepada Mahasiswa penerima Bidikmisi; e. melaporkan kemajuan prestasi akademik Mahasiswa penerima Bidikmisi; dan f. melaporkan lulusan penerima Bidikmisi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Hak penerima Bidikmisi: a. mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di perguruan tinggi penyelenggara Bidikmisi; b. mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian Bidikmisi terdiri atas: 1. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan; 2. biaya gedung, pembinaan, investasi, infak, atau sejenisnya; 3. biaya praktikum di laboratorium, bahan, atau biaya pendidikan lain; dan 4. biaya yudisium; c. mendapatkan biaya hidup paling sedikit Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang akan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali; dan d. mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari perguruan tinggi pengelola untuk menunjang kegiatan akademik dan kemahasiswaan. (2) Kewajiban penerima Bidikmisi: a. mematuhi kontrak kinerja Bidikmisi dengan perguruan tinggi penyelenggara; dan b. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi. (3) Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman mengenai kontrak kinerja Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 7

Koreksi

(1) Bidikmisi diberikan untuk Mahasiswa program: a. diploma satu; b. diploma dua; c. diploma tiga; d. sarjana/diploma empat; dan e. program profesi tertentu. (2) Jangka waktu pemberian Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas: a. diploma satu paling lama 2 (dua) semester; b. diploma dua paling lama 4 (empat) semester; c. diploma tiga paling lama 6 (enam) semester; dan d. sarjana/diploma empat paling lama 8 (delapan) semester. (3) Jangka waktu pemberian Bidikmisi program profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. program profesi dokter paling lama 4 (empat) semester; b. program profesi dokter gigi paling lama 4 (empat) semester; c. program profesi ners paling lama 2 (dua) semester; d. program profesi dokter hewan paling lama 4 (empat) semester; dan e. program profesi apoteker paling lama 2 (empat) semester. (4) Dalam hal penerima Bidikmisi belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perguruan tinggi dapat: a. mengalokasikan biaya pendidikan dari sumber dana lain yang sah; atau b. memfasilitasi penerima bantuan biaya pendidikan untuk memperoleh biaya pendidikan dari pihak lain.

Pasal 8

Koreksi

(1) Bidikmisi dihentikan dalam hal penerima Bidikmisi: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak memenuhi kontrak kinerja; d. terbukti memalsukan dokumen kemiskinan; atau e. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman mengenai penghentian Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi Bidikmisi secara berkala. (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN pedoman mengenai pemantauan dan evaluasi Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1364), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11