Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset,…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 3. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. 4. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi. 5. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Pegawai dan/atau unit kerja wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi.

Pasal 3

Koreksi

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas: a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan; d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai; e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak- pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata; j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan k. gratifikasi dalam kedinasan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri membentuk UPG Pusat untuk mengendalikan Gratifikasi. (2) UPG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Biro Hukum dan Organisasi; c. Biro Sumber Daya Manusia; dan d. Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemimpin perguruan tinggi negeri dan Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi membentuk UPG sebagai perpanjangan dari UPG Pusat untuk mengendalikan Gratifikasi. (2) UPG pada perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Wakil Rektor/Wakil Direktur yang membidangi administrasi umum dan/atau keuangan; dan b. Satuan Pengawasan Intern. (3) UPG pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretaris Pelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan b. Satuan Pengawasan Intern. (4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Pusat. (5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kepada UPG Pusat.

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Pusat atau UPG dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik. (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui http://itjen.ristekdikti.go.id.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG Pusat atau UPG dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi. (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Pusat atau UPG meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan. (3) Apabila hasil penelitian UPG Pusat atau UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, UPG Pusat atau UPG mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari. (4) Apabila hasil penelitian UPG Pusat atau UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, UPG Pusat atau UPG menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterima.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2016 tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8