Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pe…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 2. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional. 3. Lembaga Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi Kementerian.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Izin usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dalam bentuk pemberian izin operasional, sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi sebagai usaha nirlaba, meliputi: a. pendirian perguruan tinggi swasta; b. pembukaan program studi perguruan tinggi swasta; dan c. kerja sama joint program.

Pasal 3

Koreksi

Pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi perguruan tinggi swasta dilaksanakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendirian perguruan tinggi swasta merupakan pemberian izin pendirian universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. (2) Pembukaan program studi perguruan tinggi swasta merupakan pemberian izin pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta yang memiliki izin pendirian. (3) Kerja sama joint program pada perguruan tinggi swasta merupakan kerja sama yang menghasilkan gelar bersama (joint degree) dan gelar ganda (double degrees) melalui pemberian izin kerja sama. (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui Lembaga OSS.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pendirian perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan prosedur: a. badan penyelenggara membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS; b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB; c. badan penyelenggara mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian. d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan e. Kementerian mengunggah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pemberian izin operasional atau menolak pemberian izin operasional pada OSS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui prosedur: a. perguruan tinggi swasta atau badan penyelenggara membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS; b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB; c. perguruan tinggi swasta atau badan penyelenggara mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian. d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan e. Kementerian mengunggah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pemberian izin atau menolak pemberian izin pada OSS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Koreksi

(1) Gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada program pendidikan tinggi yang sama untuk memperoleh 1 (satu) gelar. (2) Gelar bersama dituangkan dalam perjanjian kerja sama (memorandum of agreement/MOA) yang memuat paling sedikit: a. beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program gelar bersama pada perguruan tinggi swasta yang bermitra; b. hak kekayaan intelektual; c. legalisasi ijazah; dan d. memiliki kerja sama yang bersifat timbal balik/resiprokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA dan di negara perguruan tinggi swasta mitra. (3) Gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada program pendidikan tinggi yang sama atau berbeda untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 8

Koreksi

Kerja sama joint program dapat dilakukan apabila: a. program studi perguruan tinggi swasta dalam negeri memiliki izin pembukaan program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B (baik sekali) atau diakui oleh organisasi yang kredibel; b. program studi perguruan tinggi luar negeri memiliki peringkat terakreditasi baik di negaranya; c. memiliki rancangan kurikulum gabungan yang berasal dari kurikulum reguler masing-masing perguruan tinggi swasta, dengan ketentuan perguruan tinggi swasta dalam negeri menyelenggarakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan; d. memiliki dosen dan sarana prasarana yang cukup; dan e. memiliki rancangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau diploma suplement.

Pasal 9

Koreksi

(1) Kerja sama joint program dilakukan dengan prosedur: a. perguruan tinggi swasta membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS; b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB; c. perguruan tinggi swasta mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian; d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan e. Kementerian mengunggah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pemberian izin atau menolak pemberian izin pada OSS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerja sama joint program ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10