Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2015 tentang PENDIRIAN PERUBAHAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN PENDIRIAN PERUBAHAN PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PERMEN Nomor 50 Tahun 2015
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pendirian PTN adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi oleh Pemerintah.
2. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Pendirian PTS adalah pembentukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
3. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, selain PTN Badan Hukum.
5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Sanksi Administratif adalah hukuman yang diberikan kepada perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi di Kementerian.
11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan L2 Dikti adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(1) Pendirian dan perubahan PTN/PTS atau pembukaan Program Studi bertujuan:
a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah INDONESIA; dan
b. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
(2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bermutu.
(3) Sanksi Administratif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi.
(1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN/PTS.
(2) PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; atau
f. akademi komunitas.
(3) Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4) Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada program sarjana;
(5) Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana;
(6) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga;
d. program diploma empat atau program sarjana terapan;
e. program magister terapan;
f. program doktor terapan; dan/atau
g. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga; dan/atau
d. program diploma empat atau sarjana terapan;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.
Pasal 4
Pasal 5
(1) PTN/PTS yang tidak lagi memenuhi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), PTN/PTS wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi.
(2) Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak perubahan tersebut terjadi.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS menjadi bentuk PTN/PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN/PTS tersebut;
(4) Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
a. MENETAPKAN perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
b. mengusulkan kepada PRESIDEN perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut tersebut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
c. MENETAPKAN perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.
Pasal 6
Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a) Pendirian PTN; atau b) Pendirian PTN yang berasal dari PTS.
Pasal 7
(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembentukan perguruan tinggi sebagai satuan kerja Kementerian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pembentukan PTN oleh Pemerintah yang semula merupakan PTS.
Pasal 8
Pasal 9
Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dan harus memenuhi syarat:
a. mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e;
b. mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah;
c. mengalihkan sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah; dan
d. Badan Penyelenggara dan pemerintah daerah setempat, membuat surat pernyataan kesediaan membiayai PTN yang didirikan, sebelum dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah.
Pasal 10
(1) Prosedur pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelayakan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d;
b. Direktur Jenderal menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapat persetujuan Menteri;
c. Menteri menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
d. Menteri MENETAPKAN pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
e. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN untuk mendapatkan penetapan;
f. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau huruf f, PTN dapat menjalankan kegiatan akademik.
Pasal 11
(1) Prosedur Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi kelayakan Pendirian PTN dari L2 Dikti di wilayah PTN yang akan didirikan;
b. Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
c. Badan Penyelenggara menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. akta pendirian Badan Penyelenggara yang telah disahkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum, beserta semua perubahannya; dan
2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan dilengkapi dengan rincian komponen akun laporan keuangan;
a) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
b) Direktur Jenderal menyampaikan usul Pendirian PTN kepada Menteri;
f. Menteri menyampaikan usul Pendirian PTN kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
g. Menteri MENETAPKAN pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
h. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN;
i. PRESIDEN MENETAPKAN Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut; dan
j. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) PTN menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik setelah memperoleh penetapan.
Pasal 12
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) merupakan pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
(2) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Prosedur Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan;
b. Badan Penyelenggara menyusun dan/atau menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7);
c. Badan Penyelenggara menyampaikan usul Pendirian PTS dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur Jenderal;
d. Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
e. Direktur Jenderal menyampaikan usul Pendirian PTS kepada Menteri;
f. Menteri MENETAPKAN izin Pendirian PTS.
(2) PTS menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik setelah memperoleh izin pendirian.
(1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan PTN/PTS.
(2) PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; atau
f. akademi komunitas.
(3) Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.
(4) Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) Program Studi pada program sarjana;
(5) Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
a. program sarjana;
b. program magister;
c. program doktor;
d. program diploma tiga;
e. program diploma empat atau sarjana terapan;
f. program magister terapan;
g. program doktor terapan; dan/atau
h. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana;
(6) Politeknik menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga;
d. program diploma empat atau program sarjana terapan;
e. program magister terapan;
f. program doktor terapan; dan/atau
g. program profesi;
yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.
(7) Akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
a. program diploma satu;
b. program diploma dua;
c. program diploma tiga; dan/atau
d. program diploma empat atau sarjana terapan;
yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.
Pasal 4
Pasal 5
(1) PTN/PTS yang tidak lagi memenuhi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), PTN/PTS wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN/PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi.
(2) Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak perubahan tersebut terjadi.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum dapat dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS menjadi bentuk PTN/PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN/PTS tersebut;
(4) Apabila PTN atau Badan Penyelenggara PTS tidak mengajukan permohonan perubahan bentuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri:
a. MENETAPKAN perubahan PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
b. mengusulkan kepada PRESIDEN perubahan PTN yang berbentuk universitas dan institut tersebut menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut; atau
c. MENETAPKAN perubahan PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTS yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTS tersebut.
(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pembentukan perguruan tinggi sebagai satuan kerja Kementerian yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pembentukan PTN oleh Pemerintah yang semula merupakan PTS.
Pasal 8
Pasal 9
Selain pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dan harus memenuhi syarat:
a. mempunyai lahan yang telah bersertipikat atas nama Badan Penyelenggara dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e;
b. mengalihkan hak atas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah;
c. mengalihkan sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah; dan
d. Badan Penyelenggara dan pemerintah daerah setempat, membuat surat pernyataan kesediaan membiayai PTN yang didirikan, sebelum dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah.
Pasal 10
(1) Prosedur pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelayakan dan menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d;
b. Direktur Jenderal menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapat persetujuan Menteri;
c. Menteri menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
d. Menteri MENETAPKAN pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
e. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN untuk mendapatkan penetapan;
f. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau huruf f, PTN dapat menjalankan kegiatan akademik.
Pasal 11
(1) Prosedur Pendirian PTN yang berasal dari PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi kelayakan Pendirian PTN dari L2 Dikti di wilayah PTN yang akan didirikan;
b. Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
c. Badan Penyelenggara menyampaikan dokumen usul Pendirian PTN kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. akta pendirian Badan Penyelenggara yang telah disahkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum, beserta semua perubahannya; dan
2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan dilengkapi dengan rincian komponen akun laporan keuangan;
a) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
b) Direktur Jenderal menyampaikan usul Pendirian PTN kepada Menteri;
f. Menteri menyampaikan usul Pendirian PTN kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperoleh persetujuan;
g. Menteri MENETAPKAN pendirian, organisasi, dan tata kerja PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
h. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mengusulkan Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN;
i. PRESIDEN MENETAPKAN Pendirian PTN yang berbentuk universitas dan institut; dan
j. Menteri MENETAPKAN organisasi dan tata kerja PTN yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2) PTN menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik setelah memperoleh penetapan.
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) merupakan pembentukan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
(2) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum, yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. calon dosen, paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah magister atau magister terapan untuk program diploma, dan magister untuk program sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
6. bukan Aparatur Sipil Negara;
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai Tenaga Kependidikan pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut;
3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi;
dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; dan
f. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter persegi per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
7. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3) Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
a. diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau oleh Badan Penyelenggara INDONESIA yang bekerja sama dengan pihak asing;
b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berstatus badan hukum INDONESIA yang bersifat nirlaba;
c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;
d. dosen dan tenaga kependidikan warga negara INDONESIA pada setiap Program Studi di PTS yang
didirikan melalui kerja sama, harus berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan Program Studi tersebut;
e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA pada program diploma dan/atau program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja sama wajib diberikan oleh dosen warga negara INDONESIA;
f. pemimpin PTS yang didirikan melalui kerja sama harus warga negara INDONESIA;
g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama;
h. memperoleh rekomendasi dari:
1. Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama; dan
2. kedutaan besar dari negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama di INDONESIA atau di negara lain tetapi untuk INDONESIA;
i. perjanjian kerja sama Pendirian PTS dengan perguruan tinggi asing harus memuat tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan forum penyelesaian sengketa INDONESIA;
j. jenis pendidikan, nama Program Studi, kurikulum, dan lokasi PTS yang akan didirikan melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.
(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dimuat dalam dokumen Pendirian PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan semua Program Studi; dan
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan.
(5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan harus menyerahkan:
a. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan dari organ Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan;
b. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dan semua Akta Notaris tentang perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTS tersebut;
2. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
c. surat bukti kondisi keuangan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lain;
d. laporan keuangan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan; dan
e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan.
(6) Dalam hal syarat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dipenuhi, Badan Penyelenggara meminta calon dosen untuk membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTS yang akan didirikan.
(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c berisi:
a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta
dari L2 Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
b. tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam PTS yang akan didirikan di wilayah L2 Dikti; dan
c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
(8) Dalam hal Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tersebut telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun atau lebih, melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(9) Pedoman mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur Pendirian PTS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 14
(1) Prosedur Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
a. Badan Penyelenggara meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan;
b. Badan Penyelenggara menyusun dan/atau menyediakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7);
c. Badan Penyelenggara menyampaikan usul Pendirian PTS dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur Jenderal;
d. Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
e. Direktur Jenderal menyampaikan usul Pendirian PTS kepada Menteri;
f. Menteri MENETAPKAN izin Pendirian PTS.
(2) PTS menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik setelah memperoleh izin pendirian.
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama;
b. perubahan bentuk PTN menjadi bentuk PTN lain;
c. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;
d. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) PTN baru;
e. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke 1 (satu) PTN lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTN menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTN lain.
(2) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 17
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memenuhi syarat Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN yang, terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan organisasi dan tata kerja;
c. rancangan semua Program Studi; dan
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN yang akan berubah.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan sistem penjaminan mutu internal PTN yang lama.
(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTN.
(5) Pemimpin PTN menyampaikan alasan perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTN kepada Menteri.
(6) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTN yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d berisi:
a. rekam jejak PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(8) Pedoman mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 18
(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
a. perubahan nama;
b. perubahan lokasi kampus utama;
c. perubahan bentuk PTS;
d. perubahan Badan Penyelenggara;
e. perubahan bentuk Badan Penyelenggara;
f. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
g. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS; dan/atau
h. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam PTN.
(2) Pemimpin PTS menyampaikan alasan perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTS kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b. (3) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTS.
(5) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d berisi:
a. rekam jejak PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(7) Menteri MENETAPKAN izin perubahan PTS.
(8) Pedoman mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perubahan PTS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat terdiri atas:
a. perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama;
b. perubahan bentuk PTN menjadi bentuk PTN lain;
c. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum;
d. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) PTN baru;
e. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke 1 (satu) PTN lain; dan/atau
f. pemecahan dari 1 (satu) bentuk PTN menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk PTN lain.
(2) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 17
(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memenuhi syarat Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTN yang, terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan organisasi dan tata kerja;
c. rancangan semua Program Studi; dan
d. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN yang akan berubah.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri statuta, organisasi dan tata kerja, rencana strategis, dan sistem penjaminan mutu internal PTN yang lama.
(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTN.
(5) Pemimpin PTN menyampaikan alasan perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTN kepada Menteri.
(6) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTN yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d berisi:
a. rekam jejak PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTN yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(8) Pedoman mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
a. perubahan nama;
b. perubahan lokasi kampus utama;
c. perubahan bentuk PTS;
d. perubahan Badan Penyelenggara;
e. perubahan bentuk Badan Penyelenggara;
f. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
g. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS; dan/atau
h. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam PTN.
(2) Pemimpin PTS menyampaikan alasan perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTS kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b. (3) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(4) Syarat dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk perubahan nama dan/atau lokasi kampus utama PTS.
(5) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
(6) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d berisi:
a. rekam jejak PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti; dan
b. tingkat kejenuhan Program Studi pada PTS yang akan berubah di wilayah L2 Dikti.
(7) Menteri MENETAPKAN izin perubahan PTS.
(8) Pedoman mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perubahan PTS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
c. dikenai Sanksi Administratif .
(2) Menteri mengusulkan pembubaran PTN berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN.
(3) Menteri MENETAPKAN pembubaran PTN berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
Pasal 21
(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. dibubarkan oleh Badan Penyelenggara;
c. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
d. dikenai Sanksi Administratif.
(2) Menteri MENETAPKAN pencabutan izin PTS.
(1) Pembubaran PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
c. dikenai Sanksi Administratif .
(2) Menteri mengusulkan pembubaran PTN berbentuk universitas dan institut kepada PRESIDEN.
(3) Menteri MENETAPKAN pembubaran PTN berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.
(1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. dibubarkan oleh Badan Penyelenggara;
c. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
d. dikenai Sanksi Administratif.
(2) Menteri MENETAPKAN pencabutan izin PTS.
(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan jumlah Program Studi pada PTN/PTS yang telah memiliki izin Pendirian PTN/PTS.
(2) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada PTN/PTS yang telah memiliki izin Pendirian PTN/PTS.
(3) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTN/PTS tertentu, maka PTN/PTS yang bersangkutan berubah bentuk atau dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Apabila PTN/PTS berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan bentuk tersebut harus memenuhi syarat dan prosedur perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.
Pasal 23
(1) Pembukaan Program Studi pada PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam rencana strategis PTN/PTS yang bersangkutan;
b. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
c. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi:
1. pada program diploma dan program sarjana dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
d) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
e) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN/PTS yang akan membuka Program Studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa;
f) nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e:
1) 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 2) 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
g) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain;
2. pada program magister dan magister terapan, dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
d) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan e) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
3. pada program doktor dan doktor terapan, dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah doktor atau doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah bertaraf internasional;
c) paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan fungsional guru besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
d) Guru besar sebagaimana dimaksud pada huruf c) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah bertaraf internasional;
e) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
f) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
g) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan h) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
4. pada program profesi dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi atau berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
e) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
5. pada program spesialis dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis atau berijazah doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
e) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
d. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN/PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. usul pembukaan Program Studi;
b. pertimbangan Senat PTN/PTS atas pembukaan Program Studi;
c. persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan Program Studi pada PTS;
d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS yang akan membuka Program Studi;
e. Rencana strategis PTN/PTS yang akan membuka Program Studi;
f. rancangan setiap Program Studi; dan
g. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN/PTS yang akan membuka Program Studi.
(4) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(5) Pedoman mengenai tata cara dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 24
(1) Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.
(2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Pedoman mengenai tata cara dan prosedur pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 25
(1) Penutupan Program Studi pada PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. diusulkan PTN/PTS yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi dan/atau persetujuan Badan Penyelenggara; dan/atau
c. dikenai Sanksi Administratif .
(2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(1) Pembukaan Program Studi merupakan penambahan jumlah Program Studi pada PTN/PTS yang telah memiliki izin Pendirian PTN/PTS.
(2) Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada PTN/PTS yang telah memiliki izin Pendirian PTN/PTS.
(3) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTN/PTS tertentu, maka PTN/PTS yang bersangkutan berubah bentuk atau dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Apabila PTN/PTS berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan bentuk tersebut harus memenuhi syarat dan prosedur perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.
(1) Pembukaan Program Studi pada PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana pembukaan Program Studi telah dicantumkan dalam rencana strategis PTN/PTS yang bersangkutan;
b. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
c. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi:
1. pada program diploma dan program sarjana dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
d) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
e) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN/PTS yang akan membuka Program Studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa;
f) nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e:
1) 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 2) 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
g) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain;
2. pada program magister dan magister terapan, dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
d) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan e) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
3. pada program doktor dan doktor terapan, dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah doktor atau doktor terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah bertaraf internasional;
c) paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan fungsional guru besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
d) Guru besar sebagaimana dimaksud pada huruf c) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal ilmiah bertaraf internasional;
e) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
f) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
g) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan h) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
4. pada program profesi dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi atau berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
e) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
5. pada program spesialis dengan kualifikasi:
a) paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis atau berijazah doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
b) memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis;
c) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan membuka Program Studi;
d) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
e) bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu; dan f) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
d. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen pembukaan Program Studi pada PTN/PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. usul pembukaan Program Studi;
b. pertimbangan Senat PTN/PTS atas pembukaan Program Studi;
c. persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan Program Studi pada PTS;
d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS yang akan membuka Program Studi;
e. Rencana strategis PTN/PTS yang akan membuka Program Studi;
f. rancangan setiap Program Studi; dan
g. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN/PTS yang akan membuka Program Studi.
(4) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(5) Pedoman mengenai tata cara dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 24
(1) Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.
(2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Pedoman mengenai tata cara dan prosedur pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Penutupan Program Studi pada PTN/PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
a. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. diusulkan PTN/PTS yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi dan/atau persetujuan Badan Penyelenggara; dan/atau
c. dikenai Sanksi Administratif .
(2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif ringan, sedang, atau berat.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:
a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA dalam kurikulumnya;
c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar utama;
d. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
e. perguruan tinggi tidak menerima calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik;
f. PTN tidak mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa INDONESIA;
i. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;
j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
k. perguruan tinggi tidak memiliki dosen tetap kurang dari 6 (enam) untuk setiap Program Studi; dan/atau
l. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah dosen dan mahasiswa lebih besar dari ketentuan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi belum melakukan perbaikan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan Sanksi Administratif sedang.
Pasal 28
Pasal 29
Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. perguruan tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial;
f. pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba;
g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama Badan Penyelenggara, dan/atau domisili PTS tanpa izin dari Menteri;
h. perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi di luar kampus utama tanpa izin dari Menteri;
i. perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tanpa izin dari Menteri;
j. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi; dan/atau
k. terjadi sengketa:
1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau
3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS.
yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan/atau
Pasal 30
(1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:
a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah;
b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
(3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
a. penghentian pembinaan;
b. pencabutan izin Program Studi; dan/atau
c. pencabutan izin PTS atau pembubaran PTN.
(4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan/atau meniadakan sanksi pidana.
Pasal 31
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang sampai dengan Sanksi Administratif berat.
Pasal 32
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang berupa penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi.
(3) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b sampai dengan Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
Pasal 33
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang berupa penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, harus menghentikan
pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi;
b. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
c. penundaan proses usul pembukaan progam studi baru; dan
d. penundaan pelaksanaan akreditasi.
(3) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
Pasal 34
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
b. penghentian layanan Pemerintah bagi perguruan tinggi;
c. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
d. larangan melakukan wisuda;
e. penghentian proses usul pembukaan progam studi baru; dan
f. penarikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
(3) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dan huruf c.
Pasal 35
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengumumkan pencabutan izin Program Studi melalui media masa berskala nasional.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 36
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui media masa berskala nasional oleh Badan Penyelenggara.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 37
Dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat berasal dari:
a. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/ tulisan;
b. hasil pemantauan dan evaluasi L2 Dikti;
c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;
d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah;
dan/atau
f. pemberitaan melalui media masa.
Pasal 38
(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin L2 Dikti.
(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif
untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
Paragraf Kedua Penetapan Sanksi
Pasal 39
(1) Pemimpin L2 Dikti MENETAPKAN Sanksi Administratif ringan.
(2) Penetapan Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal MENETAPKAN Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif
berat berupa penghentian pembinaan.
(4) Penetapan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
(5) Menteri MENETAPKAN Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi dan izin Pendirian PTS, pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut.
(6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat.
Paragraf Ketiga Keberatan
Pasal 40
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara hanya dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan Sanksi Administratif.
(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.
Pasal 41
(1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif dapat MEMUTUSKAN:
a. menolak;
b. mengubah keputusan; atau
c. membatalkan keputusan.
(2) Pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif menjawab keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
(3) Dalam hal pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.
(4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf Keempat Banding
Pasal 42
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan banding terhadap penolakan keberatan atau perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima.
(3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada:
a. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif ringan;
dan
b. Menteri untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
(4) Direktur Jenderal atau Menteri menjawab banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.
(5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menjawab banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.
(6) Banding yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding.
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 43
(1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas usul perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
a. pemimpin L2 Dikti untuk Sanksi Administratif ringan;
atau
b. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
Pasal 44
(1) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal memeriksa usul pencabutan/perubahan keputusan penetapan Sanksi Administratif .
(2) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan usul pencabutan/perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan/perubahan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
(4) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan pencabutan/perubahan sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pencabutan dan/atau perubahan Sanksi Administratif dari perguruan tinggi.
(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif ringan, sedang, atau berat.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:
a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA dalam kurikulumnya;
c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar utama;
d. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
e. perguruan tinggi tidak menerima calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik;
f. PTN tidak mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa INDONESIA;
i. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;
j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
k. perguruan tinggi tidak memiliki dosen tetap kurang dari 6 (enam) untuk setiap Program Studi; dan/atau
l. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah dosen dan mahasiswa lebih besar dari ketentuan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi belum melakukan perbaikan, maka Direktur Jenderal menjatuhkan Sanksi Administratif sedang.
Pasal 28
Pasal 29
Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. perguruan tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial;
f. pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba;
g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama Badan Penyelenggara, dan/atau domisili PTS tanpa izin dari Menteri;
h. perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi di luar kampus utama tanpa izin dari Menteri;
i. perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tanpa izin dari Menteri;
j. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi; dan/atau
k. terjadi sengketa:
1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;
2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau
3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS.
yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan/atau
(1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:
a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah;
b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
(3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
a. penghentian pembinaan;
b. pencabutan izin Program Studi; dan/atau
c. pencabutan izin PTS atau pembubaran PTN.
(4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan/atau meniadakan sanksi pidana.
Pasal 31
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang sampai dengan Sanksi Administratif berat.
Pasal 32
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang berupa penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi.
(3) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b sampai dengan Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
Pasal 33
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sedang berupa penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, harus menghentikan
pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi;
b. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
c. penundaan proses usul pembukaan progam studi baru; dan
d. penundaan pelaksanaan akreditasi.
(3) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
Pasal 34
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
b. penghentian layanan Pemerintah bagi perguruan tinggi;
c. penghentian penerimaan mahasiswa baru;
d. larangan melakukan wisuda;
e. penghentian proses usul pembukaan progam studi baru; dan
f. penarikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
(3) Perguruan tinggi yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dan huruf c.
Pasal 35
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf b, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mengumumkan pencabutan izin Program Studi melalui media masa berskala nasional.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Pasal 36
(1) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
(2) Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui media masa berskala nasional oleh Badan Penyelenggara.
(3) Badan Penyelenggara wajib:
a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.
Dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat berasal dari:
a. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/ tulisan;
b. hasil pemantauan dan evaluasi L2 Dikti;
c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;
d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah;
dan/atau
f. pemberitaan melalui media masa.
Pasal 38
(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin L2 Dikti.
(2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif
untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
Paragraf Kedua Penetapan Sanksi
Pasal 39
(1) Pemimpin L2 Dikti MENETAPKAN Sanksi Administratif ringan.
(2) Penetapan Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal MENETAPKAN Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif
berat berupa penghentian pembinaan.
(4) Penetapan Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
(5) Menteri MENETAPKAN Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi dan izin Pendirian PTS, pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut.
(6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat.
Paragraf Ketiga Keberatan
Pasal 40
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara hanya dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan Sanksi Administratif.
(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.
Pasal 41
(1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif dapat MEMUTUSKAN:
a. menolak;
b. mengubah keputusan; atau
c. membatalkan keputusan.
(2) Pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif menjawab keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
(3) Dalam hal pejabat yang MENETAPKAN Sanksi Administratif tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.
(4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf Keempat Banding
Pasal 42
(1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan banding terhadap penolakan keberatan atau perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan keberatan diterima.
(3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada:
a. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif ringan;
dan
b. Menteri untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
(4) Direktur Jenderal atau Menteri menjawab banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.
(5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menjawab banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.
(6) Banding yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding.
(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB Kelima
Tata Cara Pencabutan/Perubahan Sanksi Administratif
(1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas usul perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
a. pemimpin L2 Dikti untuk Sanksi Administratif ringan;
atau
b. Direktur Jenderal untuk Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan.
Pasal 44
(1) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal memeriksa usul pencabutan/perubahan keputusan penetapan Sanksi Administratif .
(2) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan usul pencabutan/perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pencabutan/perubahan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal.
(4) Pemimpin L2 Dikti atau Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan pencabutan/perubahan sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pencabutan dan/atau perubahan Sanksi Administratif dari perguruan tinggi.
Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f angka 1 sampai dengan angka 5 belum dapat dipenuhi:
a. Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain yang berbadan hukum berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
b. perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf a berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 46
Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk:
a. rekomendasi oleh L2 Dikti untuk urusan PTN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal;
b. rekomendasi oleh L2 Dikti untuk urusan PTS dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
dan
c. pemeriksaan dan penetapan Sanksi Administratif ringan oleh pemimpin L2 Dikti dilaksanakan oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Pasal 47
Sanksi Administratif yang telah dikenakan kepada perguruan tinggi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/ perubahan sanksi.
Ketentuan mengenai:
a. pendirian, perubahan, dan pembubaran Akademi Komunitas Negeri, serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Akademi Komunitas Swasta;
b. penyelenggaraan Program Studi di luar kampus utama;
dan
c. pembukaan dan penutupan Program Studi dalam pendidikan jarak jauh;
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. ketentuan mengenai Sanksi Administratif dan tata cara penjatuhan Sanksi Administratif perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 50
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Program diploma yang diselenggarakan universitas, institut, dan sekolah tinggi:
a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana; dan
b. tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(2) Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi satu cabang ilmu pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Program magister atau program magister terapan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan dan terakreditasi B atau Baik Sekali pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(4) Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(5) Program doktor atau program doktor terapan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan dan terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah
B atau Baik Sekali pada program magister atau program magister terapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(6) Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, spesialis 1, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau spesialis 1 untuk program sarjana, dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan didirikan;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah diploma tiga;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas yang paling sedikit:
1. 30 (tiga puluh) hektar untuk Universitas atau Institut; atau
2. 10 (sepuluh) hektar untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
f. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
2. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
4. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
5. koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
6. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
c. rancangan semua Program Studi;
d. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6) Format dokumen Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dimuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum, yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
b. calon dosen, paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah magister atau magister terapan untuk program diploma, dan magister untuk program sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
6. bukan Aparatur Sipil Negara;
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai Tenaga Kependidikan pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;
2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut;
3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, atau akademi;
dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai; dan
f. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter persegi per mahasiswa;
2. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
4. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
5. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
7. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3) Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
a. diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan PTS tersebut, atau oleh Badan Penyelenggara INDONESIA yang bekerja sama dengan pihak asing;
b. Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a harus berstatus badan hukum INDONESIA yang bersifat nirlaba;
c. perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya;
d. dosen dan tenaga kependidikan warga negara INDONESIA pada setiap Program Studi di PTS yang
didirikan melalui kerja sama, harus berjumlah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan Program Studi tersebut;
e. mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa INDONESIA pada program diploma dan/atau program sarjana di PTS yang didirikan melalui kerja sama wajib diberikan oleh dosen warga negara INDONESIA;
f. pemimpin PTS yang didirikan melalui kerja sama harus warga negara INDONESIA;
g. nama PTS yang didirikan melalui kerja sama harus memiliki ciri pembeda dengan nama perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama;
h. memperoleh rekomendasi dari:
1. Kedutaan Besar Republik INDONESIA di negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama; dan
2. kedutaan besar dari negara domisili perguruan tinggi asing yang akan bekerja sama di INDONESIA atau di negara lain tetapi untuk INDONESIA;
i. perjanjian kerja sama Pendirian PTS dengan perguruan tinggi asing harus memuat tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan forum penyelesaian sengketa INDONESIA;
j. jenis pendidikan, nama Program Studi, kurikulum, dan lokasi PTS yang akan didirikan melalui kerja sama ditetapkan oleh Menteri.
(4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dimuat dalam dokumen Pendirian PTS yang relevan, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan semua Program Studi; dan
c. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS yang akan didirikan.
(5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan harus menyerahkan:
a. berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan dari organ Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan;
b. fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dan semua Akta Notaris tentang perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTS tersebut;
2. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. sertipikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
c. surat bukti kondisi keuangan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lain;
d. laporan keuangan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan; dan
e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan.
(6) Dalam hal syarat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dipenuhi, Badan Penyelenggara meminta calon dosen untuk membuat surat pernyataan kesediaan menjadi dosen tetap PTS yang akan didirikan.
(7) Rekomendasi L2 Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c berisi:
a. rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta
dari L2 Dikti di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
b. tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam PTS yang akan didirikan di wilayah L2 Dikti; dan
c. tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
(8) Dalam hal Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tersebut telah beroperasi selama 3 (tiga) tahun atau lebih, melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(9) Pedoman mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur Pendirian PTS ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Program diploma yang diselenggarakan universitas, institut, dan sekolah tinggi:
a. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah program sarjana; dan
b. tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademi di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.
(2) Program Studi pada program magister atau program magister terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi satu cabang ilmu pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Program magister atau program magister terapan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan dan terakreditasi B atau Baik Sekali pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(4) Program Studi pada program doktor atau program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(5) Program doktor atau program doktor terapan multidisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan dan terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah
B atau Baik Sekali pada program magister atau program magister terapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(6) Program profesi dapat diselenggarakan setelah Program Studi sebidang pada program sarjana atau program diploma empat atau sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi, sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
b. dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah:
a) magister, magister terapan, spesialis 1, atau yang setara untuk program diploma; dan b) magister atau spesialis 1 untuk program sarjana, dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang akan didirikan;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; dan
5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
c. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah diploma tiga;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTN yang akan didirikan;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
d. organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas yang paling sedikit:
1. 30 (tiga puluh) hektar untuk Universitas atau Institut; atau
2. 10 (sepuluh) hektar untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai; dan
f. telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
1. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
2. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
3. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
4. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
5. koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
6. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam dokumen yang relevan untuk Pendirian PTN, yang terdiri atas:
a. studi kelayakan;
b. rancangan susunan organisasi dan tata kerja;
c. rancangan semua Program Studi;
d. rekomendasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah.
(5) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
(6) Format dokumen Pendirian PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dimuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
a. program sarjana memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
b. program magister memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
c. program doktor memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
d. program diploma memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
e. program magister terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
f. program doktor terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
g. program profesi memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
h. program spesialis memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
i. perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat;
j. perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki sumber belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan;
k. perguruan tinggi tidak memiliki statuta;
l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta pengakuan hasil belajar lampau;
m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi;
n. perguruan tinggi tidak mewujudkan akuntabilitas dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi;
o. perguruan tinggi menyelenggaraan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan/atau
p. Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Apabila telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara belum melakukan perbaikan, Direktur Jenderal atau Menteri menjatuhkan Sanksi Administratif berat.
(1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang, terdiri atas:
a. program sarjana memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
b. program magister memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
c. program doktor memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
d. program diploma memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
e. program magister terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
f. program doktor terapan memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program doktor atau sederajat;
g. program profesi memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
h. program spesialis memiliki dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
i. perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat;
j. perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki sumber belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan;
k. perguruan tinggi tidak memiliki statuta;
l. perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta pengakuan hasil belajar lampau;
m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi;
n. perguruan tinggi tidak mewujudkan akuntabilitas dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi;
o. perguruan tinggi menyelenggaraan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan/atau
p. Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Apabila telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara belum melakukan perbaikan, Direktur Jenderal atau Menteri menjatuhkan Sanksi Administratif berat.