PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif

PERMEN Nomor 48 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Polimedia merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Program Studi di Luar Domisili berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Polimedia didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif. (3) Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Pusat Grafika INDONESIA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/O/1977 tentang Perubahan Pusat Grafika INDONESIA tanggal 10 Januari 1977. (4) Program Studi di Luar Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk dari Balai Grafika yang berlokasi di Medan dan Ujung Pandang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi Di Luar Domisili Pada Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di Medan dan Makassar tanggal 1 Agustus 2011. (5) Tanggal 8 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Polimedia.

Pasal 3

(1) Polimedia memiliki lambang yang terdiri atas: a. lingkaran berwarna biru keunguan yang di dalamnya terdapat elemen garis stilasi membentuk huruf “K” berwarna putih dan 3 (tiga) buah bulatan kecil sampai besar berwarna putih; dan b. di sebelah kanan lingkaran terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI dengan jenis huruf Avant Garde berwarna hitam dan tulisan Media berwarna biru keunguan serta tulisan Kreatif berwarna oranye dengan jenis huruf Faceplate Sans C Gauge LE. (2) Lambang Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: a. lingkaran bermakna kebulatan tekad untuk membentuk insan INDONESIA yang cerdas dan kompetitif; b. 3 (tiga) buah bulatan bermakna ketulusan niat untuk terus mengembangkan dan membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; c. elemen stilasi yang membentuk huruf K bermakna kreatif dan kesan dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. tulisan Politeknik Negeri Media Kreatif bermakna lembaga pendidikan tinggi di bidang vokasi berbasis keilmuan kreatif; e. warna biru keunguan bermakna kreatif, percaya diri, cerdas, dan semangat dalam berkarya; f. warna oranye bermakna kesuksesan, dinamis, dan kuat dalam mencapai cita-cita pendidikan; g. warna putih bermakna kedamaian dan persatuan; dan h. warna hitam bermakna kekuatan dalam pencapaian visi dan misi. (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut: No. Lambang Warna Kode Warna (RGB) 1. lingkaran biru keunguan 92-40-116 2. elemen stilasi membentuk huruf K putih 255-255-255 3. 3 (tiga) buah bulatan putih 255-255-255 4. tulisan POLITEKNIK NEGERI hitam 29-29-27 5. tulisan Media biru keunguan 92-40-116 6. tulisan Kreatif oranye 232-78-15 (4) Lambang Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Polimedia memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna oranye dengan kode RGB: 232-78-15 dan di tengahnya terdapat lambang Polimedia. (2) Bendera Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Polimedia diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1) Jurusan memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan ditengahnya terdapat lambang Polimedia dan di bawah lambang terdapat tulisan nama jurusan dengan jenis huruf Avant Garde berwarna putih. (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. bendera Jurusan Teknik Grafika berwarna biru dengan kode RGB: 38-124-192 dengan gambar sebagai berikut: b. bendera Jurusan Desain Grafis berwarna hijau dengan kode RGB: 13-140-68 dengan gambar sebagai berikut: c. bendera Jurusan Penerbitan berwarna Merah dengan kode RGB: 209-32-40 dengan gambar sebagai berikut: (3) Ketentuan mengenai penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1) Polimedia memiliki himne dan mars. (2) Himne Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: HIMNE POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF (3) Mars Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1) Polimedia memiliki busana akademik dan busana almamater. (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan. (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari topi, toga, dan kalung. (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru keunguan dengan kode warna RGB: 90-47-125 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Polimedia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Koreksi

(1) Polimedia menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi. (2) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan, dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyelenggaan pendidikan di Polimedia menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 10

(1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). (2) Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. (3) Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Polimedia dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing jurusan sesuai dengan sasaran masing-masing program studi, serta mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh Dosen, praktikum di laboratorium/studio/ bengkel dan/atau bentuk penilaian lainnya. (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi. (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian lisan terhadap laporan tugas akhir oleh tim penguji. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

(1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan upacara wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. (2) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

(1) Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan Polimedia diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa baru Polimedia: a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, atau yang sederajat; dan b. telah lulus seleksi; dan c. terdaftar di Polimedia. (3) Penerimaan Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui alih kredit, penugasan, dan kerja sama. (4) Penerimaan Mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi serta tidak ada diskriminasi fisik. (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Polimedia apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Polimedia dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Polimedia dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bahasa INDONESIA digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polimedia. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 16

(1) Kegiatan penelitian di Polimedia merupakan kegiatan terpadu dan menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan berbasis keilmuan kreatif sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat mengikutsertakan tenaga fungsional. (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (5) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Polimedia melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan/atau kerja sama institusi dengan masyarakat sesuai kompetensi akademik yang dimiliki. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat mengikutsertakan Tenaga Kependidikan. (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Polimedia memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Mahasiswa, kode etik Dosen, dan kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat untuk setiap Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Polimedia. (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat untuk setiap dosen Polimedia dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat untuk setiap Tenaga Kependidikan Polimedia dalam menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Polimedia untuk seluruh Sivitas Akademika. (7) Mahasiswa dan Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 19

(1) Polimedia menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Polimedia mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. (6) Otonomi keilmuan merupakan pedoman untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan teknologi yang berlaku di Polimedia. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Polimedia memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. (2) Pemberian dan penggunaan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Polimedia dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di Polimedia atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Pasal 22

Koreksi

Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

Pasal 23

Koreksi

Misi Polimedia: a. menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya; b. membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan; c. membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan; d. mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan e. menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Pasal 24

Tujuan Polimedia: a. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan; b. terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan; c. terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif; d. terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan e. terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

Pasal 25

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Polimedia menyusun: a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun; b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan c. rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 22

Koreksi

Visi Polimedia yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Umum

Pasal 26

Koreksi

Organ Polimedia terdiri atas: a. Senat; b. Direktur; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Pertimbangan.

Pasal 27

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan organ Polimedia yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik; b. melakukan pengawasan terhadap: 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika; 2) penerapan ketentuan akademik; 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 5) pelaksanaan tata tertib akademik; 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; d. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 28

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap jurusan; b. Direktur dan wakil direktur; c. ketua jurusan; dan d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (3) Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen pada masing-masing jurusan berdasarkan suara terbanyak. (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil dosen. (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur. (7) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Senat.

BAB 2

Senat

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

(1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Direktur dan wakil Direktur; b. bagian; c. jurusan; d. pusat; dan e. unit pelaksana teknis. (2) Susunan organisasi dan tata kerja Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif. (3) Polimedia dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan. (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB 3

Direktur

Pasal 29

Koreksi

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polimedia untuk dan atas nama Menteri. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ Polimedia; b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis; d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan; e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademika berdasarkan rekomendasi Senat; h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan; j. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan Mahasiswa; k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informatika dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian; m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Polimedia kepada Menteri; n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri; o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 30

Pasal 31

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik; b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik; c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.

Pasal 32

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; dan d. hukum; dan e. Ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan; d. berusia paling tinggi 60 tahun (enam puluh tahun) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (3) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota; (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik Polimedia. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; dan c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polimedia. (3) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah; b. 2 (dua) orang dari unsur industri; c. 1 (satu) orang dari unsur pengusaha; dan d. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat/pakar pendidikan. (4) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (5) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (6) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Pasal 55

Koreksi

(1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; h. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; dan/atau c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 56

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya. (2) Pemilihan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34. (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Direktur MENETAPKAN sekretaris Senat definitif atas usul ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Satuan Pengawasan Internal yang baru. (2) Direktur MENETAPKAN ketua Satuan Pengawas Internal yang baru. (3) Ketua Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Direktur MENETAPKAN sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru atas usul ketua Satuan Pengawas Internal untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya. (2) Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua Dewan Pertimbangan yang baru. (2) Direktur MENETAPKAN ketua Dewan Pertimbangan yang baru. (3) Ketua Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), Direktur MENETAPKAN sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru atas usul ketua Dewan Pertimbangan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Pertimbangan yang sebelumnya. (2) Sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 34

Koreksi

(1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota. (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat. (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit. (5) Apabila setelah penundaan selama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. (6) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda. (7) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara. (9) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir. (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat menjadi Sekretaris Senat. (12) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur. (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 35

(1) Dosen di lingkungan Polimedia dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis. (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik. (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (4) Lowongan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terjadi karena: a. berhenti dari jabatan; dan/atau b. perubahan organisasi Polimedia. (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau j. cuti di luar tanggungan negara. (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau b. perubahan bentuk Polimedia.

Pasal 36

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan: a. berstatus pegawai negeri sipil; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki jabatan akademik lektor bagi jabatan wakil direktur; f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhir masa jabatan pejabat yang sedang menjabat; g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah ketua jurusan atau kepala pusat bagi wakil direktur; h. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; i. memiliki unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; n. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Polimedia.

Pasal 37

Pasal 38

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

(1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

(1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan dan dibantu oleh seorang sekretaris jurusan. (2) Ketua jurusan dipilih oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan. (3) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) hak suara. (5) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak (6) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) menunjuk salah satu Dosen jurusan bersangkutan untuk menjadi sekretaris jurusan. (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul ketua jurusan. (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/ studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

(1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

(1) Jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural. (2) Jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

(1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

(1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

(1) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih di antara anggota. (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawas Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawas Internal. (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antar anggota. (4) dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara. (5) Ketua Satuan Pengawas Internal terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas Internal sebagai sekretaris Satuan Pengawas Internal. (6) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur. (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan ketua Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB Kedua

Pemberhentian

Pasal 47

Koreksi

(1) Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila: a. berhalangan tetap; b. permohonan sendiri; c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen; h. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN wakil direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur sebelumnya. (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur MENETAPKAN sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya. (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala laboratorium/bengkel/ studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur mengangkat dan MENETAPKAN seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya. (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 47

Koreksi

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

BAB Kedua

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 55

Koreksi

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

Koreksi

(1) Dosen terdiri atas: a. Dosen tetap; dan b. Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Polimedia. (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Polimedia. (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sesuai dengan kebutuhan. (5) Syarat untuk diangkat menjadi Dosen Polimedia sebagai berikut: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan berwawasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap ditetapkan oleh Direktur atas usul ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas: a. asisten ahli; b. lektor; c. lektor kepala; dan d. profesor. (2) Pengangkatan dan pembinaan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polimedia terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja. (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 67

Koreksi

(1) Mahasiswa Polimedia mempunyai hak dan kewajiban. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab; b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, penalaran, dan kemampuan; c. memanfaatkan sarana dan prasarana Polimedia dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran; d. memperoleh bimbingan dari Dosen dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi program studi serta hasil belajar yang dicapai; f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan h. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh Polimedia. (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi; d. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Polimedia; e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; f. menjaga wibawa dan nama baik Polimedia; dan g. ikut memelihara sarana dan prasarana Polimedia serta kebersihan, ketertiban, kesopanan, dan keamanan kampus. (4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 68

(1) Polimedia melaksanakan usaha pengembangan kepribadian, wawasan, dan kreatifitas Mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. (3) Organisasi kemahasiswaan Polimedia dibentuk atas persetujuan Direktur sebagai wahana dan pengembangan diri Mahasiswa yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa. (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Mahasiwa dalam kehidupan kemahasiswaan. (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 69

(1) Alumni Polimedia merupakan lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di Polimedia. (2) Alumni Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang disebut Ikatan Alumni (IKA) Polimedia. (3) Setiap alumni merupakan anggota IKA Polimedia. (4) IKA Polimedia merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan alumni dengan almamater dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. (5) Struktur organisasi dan tata kerja IKA Polimedia diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Polimedia.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 73

Koreksi

(1) Polimedia menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. (4) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi. (5) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; b. mengutamakan kebenaran; c. tanggung jawab sosial; d. pengembangan kompetensi personal; e. partisipatif dan kolegial; f. keseragaman metode; dan g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan. (6) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Polimedia terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian kepada masyarakat; dan d. kemahasiswaan. (7) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akreditasi program studi; dan b. akreditasi institusi. (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (4) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) difasilitasi oleh pimpinan Polimedia. (6) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pelaksanaan akreditasi di lingkungan Polimedia. (7) Direktur bertanggung jawab dalam pelaksanaan akreditasi. (8) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polimedia dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis bidang non-akademik. (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila: a. berhenti dari jabatan; dan/atau b. perubahan organisasi Polimedia. (4) berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau h. cuti di luar tanggungan Negara. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk Polimedia. (7) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berpendidikan paling rendah Sarjana; d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; f. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; g. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Polimedia.

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 4

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 5

Pasal 33

BAB V