PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PERMEN Nomor 40 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit organisasi atas penggunaan anggaran. 2. Kontrak Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. 3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. 4. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PTN Badan Hukum dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 5. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. 6. Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II

KONTRAK KINERJA

Pasal 3

Koreksi

Tujuan dari penyusunan Kontrak Kinerja PTN Badan Hukum adalah: a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi; c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan e. sebagai dasar pemberian bantuan pendanaan PTN Badan Hukum dari Kementerian kepada PTN Badan Hukum.

Pasal 4

(1) Format Kontrak Kinerja terdiri atas: a. pernyataan Kontrak Kinerja; dan b. lampiran Kontrak Kinerja. (2) Pernyataan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pernyataan kesanggupan dari pemimpin PTN Badan Hukum sebagai penerima amanah kepada Menteri sebagai pemberi amanah untuk mewujudkan suatu Target Kinerja tertentu. (3) Lampiran Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. sasaran; b. Indikator Kinerja; c. Target Kinerja; dan d. jumlah anggaran yang dialokasikan. (4) Format Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa hasil (outcome). (2) Indikator Kinerja yang digunakan PTN Badan Hukum harus mengacu dan sinergi dengan Indikator Kinerja Kementerian serta Indikator Kinerja lain yang relevan dari PTN Badan Hukum.

Pasal 6

(1) PTN Badan Hukum menyusun draft kontrak kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran dengan lampiran dokumen pendukung lainnya. (2) Draft kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan reviu. (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh penanggung jawab program unit eselon I Utama, Inspektorat Jenderal, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian dan dihadiri oleh pemimpin PTN Badan Hukum. (4) Pada pelaksanaan reviu, Kementerian dapat mengajukan usulan Indikator Kinerja beserta Target Kinerja untuk dituangkan ke dalam draft Kontrak Kinerja. (5) Kementerian bersama dengan PTN Badan Hukum membahas draft kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mencapai kesepakatan terhadap substansi draft Kontrak Kinerja. (6) Draft Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh pemimpin PTN Badan Hukum dan disampaikan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Kontrak Kinerja dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan apabila terjadi hal-hal: a. pergantian pejabat yang menandatangani Kontrak Kinerja; b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran; dan/atau c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

LAPORAN KINERJA

Pasal 8

Koreksi

Tujuan penyusunan laporan kinerja PTN Badan Hukum: a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri atas Target Kinerja yang telah ditetapkan. b. upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Laporan kinerja disusun oleh PTN Badan Hukum berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah disetujui oleh Menteri untuk masa 1 (satu) tahun. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang: a. uraian singkat organisasi; b. rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan; c. pengukuran kinerja; dan d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai. (3) Uraian singkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi. (4) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. (5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan melalui sistem pemantauan dan evaluasi secara elektronik.

Pasal 10

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh pemimpin PTN Badan Hukum kepada Menteri, Majelis Wali Amanat, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Laporan kinerja yang disampaikan oleh PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam MENETAPKAN alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum.

Pasal 11

Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12