Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEN…

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. mengidentifikasi secara tepat ATB-P; b. menghitung nilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi; c. tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi; d. tertib administrasi dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi; e. membangun tata kelola ATB-P di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan f. mengoptimalkan pemanfaatan data penghitungan nilai ATB-P untuk mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pasal 4

Koreksi

Kriteria ATB-P meliputi: a. dapat diidentifikasi; b. dikelola dan dikendalikan oleh entitas; c. mempunyai potensi manfaat ekonomi; d. sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan e. telah dilakukan permohonan pendaftaran Paten.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P berdasarkan hasil identifikasi. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen pendukung ATB-P berupa: a. sumber pendanaan; b. bukti pengeluaran untuk proses Paten; dan/atau c. dokumen terkait Paten. (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Koreksi

(1) Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan: a. harga perolehan yang berasal dari biaya Penelitian dan/atau Pengembangan; b. distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten; c. distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan; atau d. biaya proses perolehan Paten. (2) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan jika Unit Kerja Penghasil ATB-P dapat mengidentifikasi secara akurat biaya Penelitian dan/atau Pengembangan. (3) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan jika pendanaan Penelitian dan Pengembangan dan proses perolehan Paten berasal dari pemerintah. (4) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan jika: a. pendanaan Penelitian dan Pengembangan berasal dari pemerintah; dan b. biaya proses perolehan Paten berasal dari sumber lain. (5) Metode Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan jika: a. pendanaan Penelitian dan Pengembangan bukan berasal dari pemerintah; dan b. biaya proses perolehan Paten berasal dari pemerintah. (6) Bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan ditambah biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan cara: a. unsur Penghitungan Nilai ATB-P (Vi) terdiri atas nilai keluaran berupa Paten (Ki) dan nilai perolehan Paten (Pi); dan b. Penghitungan Nilai ATB-P diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Vi = Ki + Pi

Pasal 8

Koreksi

Metode Penghitungan Nilai ATB-P dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan cara: a. unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (Ki) terdiri dari total bobot paten (Ti), total bobot keluaran Penelitian berupa Paten ( 1 n i i T  ), dan nilai realisasi pagu (R); dan/atau b. Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (Ki) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 1 i i n i i T K R T    

Pasal 9

Koreksi

(1) Metode Penghitungan Nilai ATB-P berdasarkan biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menjumlahkan biaya: a. permohonan pendaftaran Paten (A); b. pemeriksaan substantif (B); c. percepatan publikasi (C); dan d. biaya proses lainnya (D). (2) Penghitungan Nilai Perolehan (Pi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Pi = A+B+C+D (3) Biaya proses perolehan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Hasil Penghitungan Nilai ATB-P dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai yang ditandatangani oleh: a. pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P; b. pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; dan c. pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi. (2) Berita Acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Unit Kerja Pencatat ATB-P untuk melakukan pencatatan.

Pasal 11

Koreksi

Hasil Penghitungan Nilai ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak serta merta menjadi dasar untuk penentuan harga komersial ATB-P.

Pasal 12

Koreksi

Kepemilikan dan pelimpahan atas ATB-P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Ketentuan mengenai berita acara Penghitungan Nilai, metode Penghitungan Nilai ATB-P, dan pencatatan nilai ATB-P tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penatausahaan ATB-P meliputi: a. inventarisasi; b. pembukuan; dan c. pelaporan ATB-P. (2) Penatausahaan ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Pencatat ATB-P berdasarkan berita acara Penghitungan nilai ATB- P. (3) Penatausahaan ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

Dalam melaksanakan Penatausahaan ATB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unit Kerja Pencatatan ATB-P bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan ATB-P berdasarkan nilai yang tercantum dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P pada sistem informasi unit kerja masing-masing.

Pasal 16

Koreksi

Amortisasi ATB-P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Untuk Paten yang masa perlindungannya telah berakhir, ditarik kembali atau dibatalkan, Unit Kerja Pencatat ATB- P wajib mengajukan usulan penghapusan ATB-P. (2) Penghapusan ATB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERGURUAN TINGGI I. Berita Acara Penghitungan Nilai ATB-P Pada hari ini ………tanggal …………bulan ……… tahun ……, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …. NIP/NIDN/NIDK : …. Jabatan : ….1) 2. Nama : …. NIP/NIDN/NIDK : …. Jabatan : ….2) 3. Nama : …. NIP/NIDN/NIDK : …. Jabatan : ….3) telah melaksanakan identifikasi dokumen pendukung ATB-P dan Penghitungan Nilai ATB-P untuk periode 1 Januari .......4) s.d. 31 Desember ........5) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor …. Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Perguruan Tinggi, dengan hasil sebagai berikut: No. No. Pendaftaran /Sertifikat Paten Nama Inventor Unit Kerja Inventor Biaya Masukan Asal Biaya Masukan Biaya Proses Perolehan Paten Asal Biaya Proses Perolehan Paten Total Nilai ATB-P 1 2 3 4 5 Dst Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai dasar pencatatan ATB-P. ……………………………..6) …………………………………..9) ..................... 10) NIP. …………………… ………………………………….7) ..................... 8) NIP. …………………….. …………………………………………11) ..................... 12) NIP. …………………… Keterangan: 1) Nama, NIP/NIDN/NIDK, dan nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P; 2) Nama, NIP/NIDN/NIDK, dan nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; 3) Nama, NIP/NIDN/NIDK, dan nama jabatan pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi; 4) dan 5) Diisi tahun periode berjalan/anggaran; 6) kota tempat penandatanganan, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan; 7) nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; 8) nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P; 9) nama jabatan pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P; 10) nama pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P; 11) nama jabatan pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi; 12) nama pemimpin Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi. II. Penghitungan Nilai dan Pencatatan ATB-P 1. Penghitungan Nilai ATB-P Hasil identifikasi ATB-P dijadikan dasar untuk melakukan Penghitungan Nilai ATB-P sesuai dengan metode penilaian dalam Peraturan Menteri ini. Berikut contoh Penghitungan Nilai ATB-P: Nama Inventor Unit Kerja Inventor Biaya Masukan/Realisasi Pagu Asal Biaya Masukan Biaya Proses Perolehan Paten Asal Biaya Proses Perolehan Paten Output : : : : : : : Susi Fakultas Teknik Rp500.000.000,- Hibah Ristekdikti (APBN) Rp2.650.000,- Uber KI Ristekdikti (APBN) 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional 2 (satu) permohonan Paten (nomor PXXXXXXXX1) Tabel 1. Bobot untuk Keluaran Kegiatan Litbang NO. HKI BOBOT USULAN 1 Publikasi Internasional 40 2 Publikasi Nasional 25 3 Paten (granted) 48 4 Permohonan Paten (terdaftar) 14 5 Paten sederhana (granted) 33 6 Permohonan Paten sederhana (terdaftar) 9 7 Buku Internasional 40 8 Buku Nasional 30 Tabel 2. Contoh Nilai Keluaran untuk Paten dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXX1 Indeks Keluaran Bobot Angka Kredit Jumlah Total Bobot (i) (Ki) (Ti) (f) (Ti x f) 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional 25 1 25 Permohonan Pendaftaran Paten 14 1 14 Nilai Total Keluaran Penelitian ( 1 n i i T  ) 39 Unsur Penghitungan Nilai ATB-P (Vi) terdiri dari nilai keluaran berupa Paten (Ki) dan nilai perolehan Paten (Pi), dengan rumus sebagai berikut: Vi = Ki + Pi, dimana i adalah indeks Unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K2) terdiri dari total bobot Paten (T2), total bobot keluaran Penelitian berupa Paten (T1+T2), dan nilai realisasi pagu (R). Selanjutnya, rumus Nilai Keluaran berupa Paten dihitung sebagai berikut: 2 2 2 2 1 i T K R T     Unsur Nilai Perolehan Paten dilakukan dengan menjumlahkan biaya pendaftaran Paten (A), pemeriksaan substantif (B), percepatan publikasi (C), dan biaya proses lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D), dengan rumus sebagai berikut: P2 = A+B+C+D P2 = Rp450.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp200.000,00 + 0 P2 = Rp2.650.000,00 Berdasarkan hasil penghitungan terhadap nilai keluaran berupa permohonan pendaftaran Paten dan nilai perolehan Paten tersebut, dapat diketahui Penghitungan Nilai ATB-P dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXX1, yaitu: Vi = Ki + Pi V2 = K2 + P2 = Rp179.487.179,49 + Rp2.650.000,00 = Rp182.137.179,49 Hasil penghitungan seluruh ATB-P dalam periode tertentu dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P. Berita acara Penghitungan Nilai ATB-P merupakan dasar dilakukannya pencatatan ATB-P. 2. Pencatatan ATB-P Pencatatan ATB-P dilakukan oleh Unit Kerja Pencatat ATB-P berdasarkan berita acara Penghitungan Nilai yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja Penghasil ATB-P, Pemimpin Unit Kerja Penghitung Nilai ATB-P, dan Pimpinan Lembaga Litbang atau Perguruan Tinggi. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMAD NASIR

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19