Pejabat Perbendaharaan di Kementerian Riset Teknologi dan…

Pasal 2

(1) Pejabat Perbendaharaan Kementerian terdiri atas: a. PA; b. KPA; c. PPSPM; d. Bendahara Penerimaan; e. Bendahara Pengeluaran; f. BPP; dan g. PPABP. (2) Pejabat Perbendaharaan mengelola APBN pada Satker di lingkungan Kementerian. (3) Satker di lingkungan Kementerian terdiri atas Satker eselon 1, eselon 2 di Unit Utama, Pusat, Perguruan Tinggi Negeri, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Koreksi

Penetapan Pejabat Perbendaharaan di Kementerian dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabel.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penetapan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan KPA. (2) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN KPA, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Satker atas usulan Kepala Satker melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum. (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN PPK, PPSPM, BPP, dan PPABP pada Satker masing- masing. (4) Keputusan penetapan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan, jabatan perbendaharaan, dan tugas-tugas yang bersangkutan. (5) Bendahara Pengeluaran dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diperbolehkan diangkat masing-masing 1 (satu) orang dalam 1 (satu) DIPA.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penetapan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tetap berlaku pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan ditetapkannya pejabat perbendaharaan yang baru. (2) Dalam hal tidak terjadi perubahan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan pemberitahuan kepada: a. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum; dan b. Kepala KPPN disertai spesimen tanda tangan PPSPM, PPK, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, dan PPABP serta cap/stempel Satker.

Pasal 6

Koreksi

(1) KPA dijabat oleh kepala Satker pada Satker eselon 1, pusat pada unit utama, perguruan tinggi negeri, dan lembaga layanan pendidikan tinggi. (2) KPA pada unit utama dapat dijabat oleh kepala Satker eselon 2 pada unit utama. (3) Dalam hal terjadi kekosongan KPA pada Satker yang dikarenakan berhalangan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri MENETAPKAN KPA Satker yang baru.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Perbendaharaan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. berstatus PNS; b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; d. tidak terkena hukuman disiplin pegawai tingkat sedang; dan e. tidak terbukti merugikan negara dalam pengelolaan keuangan berdasarkan laporan dari aparat pengawas fungsional. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. PPK: 1) pendidikan paling rendah Sarjana (S1); 2) golongan paling rendah III/b; dan 3) memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional. b. PPSPM: 1) pendidikan paling rendah Sarjana (S1); dan 2) golongan paling rendah III/b. c. Bendahara Penerimaan: 1) pendidikan paling rendah Diploma III (D3); 2) golongan paling rendah II/b; dan 3) memiliki sertifikat diklat fungsional Bendahara Penerimaan. d. Bendahara Pengeluaran: 1) pendidikan paling rendah Diploma III (D3); 2) golongan paling rendah II/c; dan 3) memiliki sertifikat diklat fungsional Bendahara Pengeluaran. e. BPP: 1) pendidikan paling rendah Diploma III (D3); 2) golongan paling rendah II/b; dan 3) memiliki sertifikat diklat fungsional BPP. f. PPABP: 1) pendidikan paling rendah Diploma III (D3); dan 2) golongan paling rendah II/b.

Pasal 8

Koreksi

(1) PA mempunyai wewenang: a. MENETAPKAN KPA; b. MENETAPKAN Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan; c. MENETAPKAN Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; d. mengawasi pelaksanaan anggaran; dan e. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) KPA mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun DIPA; b. MENETAPKAN PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; c. MENETAPKAN PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara; d. MENETAPKAN panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan Perbendaharaan Negara/keuangan; e. MENETAPKAN rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) PPK mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara; h. membuat dan menandatangani SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. menyerahkan hasilpekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPSPM mempunyai tugas dan wewenang: a. menguji kebenaran SPP besera dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. (5) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas: a. memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara; b. membukukan semua transaksi penerimaaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku setiap akhir bulan; c. membuat laporan penerimaan; d. menyampaikan salinan/fotokopi dokumen penerimaan surat setor bukan pajak dan piutang kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum; dan e. membuka rekening penampungan penerimaan negara bukan pajak atas persetujuan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. (6) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas: a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; e. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; dan g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara dan menyusun LPJ setiap bulannya. (7) BPP mempunyai tugas: a. menerima dan menyimpan UP; b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. melakukan pemotongan/ pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; g. menatausahakan transaksi UP; h. menyelenggaarakan pembukuan transaksi UP; dan i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP. (8) PPABP mempunyai tugas: 1) melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; 2) melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; 3) memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewas, terusan penghasilan/gaji, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan perhitungan belanja pegawai lainnya; 4) memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); 5) memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; 6) menyampaikan daftar permintaan belanja pegawai, arsip data komputer perubahan data pegawai, arsip data komputer belanja pegawai, daftar perubahan data pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; 7) mencetak kartu pengawasan belanja pegawai perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

Pasal 9

Koreksi

Tata kerja Pejabat Perbendaharaan adalah sebagai berikut: a. KPA bertanggung jawab kepada PA atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaan KPA. b. KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaraan. c. PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. d. PPK, PPSPM, atau PPABP bertanggung jawab langsung kepada KPA/Kepala Satker secara berjenjang. e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada KPA atas pengelolaan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. f. BPP bertanggung jawab secara berjenjang atas uang yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran dan KPA.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penunjukan Pejabat Perbendaharaan tidak terikat periode tahun anggaran. (2) Masa jabatan Pejabat Perbendaharaan berakhir apabila: a. pensiun; b. mutasi jabatan/promosi jabatan; c. pindah tugas; d. meninggal dunia; e. mengundurkan diri dengan alasan kesehatan; dan f. terbukti merugikan negara dalam pengelolaan keuangan tahun berjalan berdasarkan laporan dari aparat pengawas fungsional. (3) Apabila masa jabatan Pejabat Perbendaharaan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satker mengusulkan kembali Pejabat perbendaharaan negara yang baru kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum. Pasal 11 (1) Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). (2) Persyaratan untuk menjabat sebagai Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2015 tentang PEJABAT PERBENDAHARAAN DI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12