PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TADULAKO

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 866), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf d Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Fakultas dan Pascasarjana terdiri atas: a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; b. Fakultas Hukum; c. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; e. Fakultas Pertanian; f. Fakultas Teknik; g. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; h. Fakultas Kehutanan; i. Fakultas Peternakan dan Perikanan; j. Fakultas Kedokteran; k. Fakultas Kesehatan Masyarakat; dan l. Pascasarjana. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kehutanan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, dan Fakultas Kedokteran terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Bagian Tata Usaha; d. Jurusan; dan e. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan. (2) Fakultas Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan; b. Senat Fakultas; c. Subbagian Tata Usaha; d. Jurusan; dan e. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan. 3. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik terdiri atas: a. Subbagian Pendidikan; b. Subbagian Umum dan Perlengkapan; c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan d. Subbagian Kemahasiswaan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD. ttd. MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA