PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta

PERMEN Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Penggabungan Perguruan Tinggi Swasta merupakan penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara, menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru yang dikelola oleh 1 (satu) badan penyelenggara baru.

Pasal 3

(1) Penyatuan PTS merupakan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. (2) Penyatuan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS yang menerima penyatuan; dan b. penyatuan beberapa PTS yang dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 1 (satu) PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama.

Pasal 4

Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk penggabungan dan penyatuan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Menteri dapat memberikan pengecualian pemenuhan persyaratan pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 5

Penggabungan dan penyatuan PTS diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 6

Persyaratan dan prosedur penggabungan dan penyatuan PTS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Usul penggabungan atau penyatuan PTS yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat diajukan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Penggabungan dan penyatuan PTS diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 6

Persyaratan dan prosedur penggabungan dan penyatuan PTS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Usul penggabungan atau penyatuan PTS yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat diajukan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.