Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pe…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut ADik adalah program keberpihakan Pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjaring calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal serta sebagai upaya pemberian akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. 2. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguran tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

ADik bertujuan: a. meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah terdepan, terluar, tertinggal; b. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi; c. meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi; d. memperluas wawasan kebangsaan bagi penerima ADik; e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi; dan f. memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari daerah yang terkena bencana alam dan kehilangan akses pendidikan tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di daerah lain.

Pasal 3

Koreksi

ADik ditujukan untuk: a. lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat: 1. yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal; 2. Orang Asli Papua sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; dan 3. anak tenaga kerja INDONESIA berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, b. mahasiswa perguruan tinggi INDONESIA atau perguruan tinggi luar negeri di wilayah yang: 1. terkena dampak bencana alam; atau 2. terjadi konflik sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) ADik dapat diberikan dalam bentuk: a. beasiswa; dan/atau b. nonbeasiswa. (2) Pemberian beasiswa dan/atau nonbeasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Koreksi

(1) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan; dan b. bantuan biaya hidup. (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian beasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Calon penerima ADik merupakan lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. tidak sedang menerima beasiswa lain; dan c. mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi yang diadakan oleh panitia seleksi. (2) Penentuan penerimaan mahasiswa ADik dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi. (3) Panitia seleksi sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur: a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan b. perguruan tinggi. (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Jumlah mahasiswa ADik yang diterima oleh perguruan tinggi dapat menambah daya tampung yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dana beasiswa ADik berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Dana beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Beasiswa ADik diberikan sesuai dengan masa studi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penerima beasiswa ADik belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi dapat: a. mengalokasikan biaya pendidikan dari sumber dana yang sah; atau b. memfasilitasi penerima beasiswa ADik untuk memperoleh biaya pendidikan dari pihak lain.

Pasal 9

Koreksi

(1) Beasiswa ADik dapat dihentikan apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri berdasarkan keputusan pemimpin perguruan tinggi; c. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan/atau d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal kondisi tertentu, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan rekomendasi penghentian beasiswa ADik.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemberian ADik dalam bentuk nonbeasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa akses untuk melanjutkan kuliah bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. (2) Jenis dan tata cara pemberian ADik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri dapat menugaskan PTN atau PTS untuk melaksanakan ADik. (2) Penugasan kepada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usul Direktur Jenderal. (3) Penugasan kepada PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan usul Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setelah melalui proses seleksi terhadap PTS yang bersedia ditunjuk sebagai penyelenggara ADik. (4) Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, penugasan kepada PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan usul Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengelolaan ADik di tingkat nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (2) Pengelolaan ADik di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh panitia perguruan tinggi pelaksana yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. (3) Perguruan tinggi yang mengelola ADik diberikan kewenangan untuk MENETAPKAN pelaksanaan pembelajaran secara khusus dengan tetap memperhatikan kualitas. (4) Pembelajaran secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. semester khusus; b. matrikulasi; dan/atau c. pendampingan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ADik dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14