PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI

PERMEN Nomor 26 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

TATA CARA

Pasal 11

Koreksi

(1) Tata cara memperoleh NIDN, NIDK dan NUP: a. pemimpin perguruan tinggi mengusulkan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP bagi Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak, Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur kepada Direktur Jenderal; b. usul perolehan NIDN sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan: 1. surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap; 2. perjanjian kerja sebagai Dosen Tetap bagi Dosen Tetap pada perguruan tinggi swasta dan Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri; 3. ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya; 4. surat keterangan sehat jasmani, dan rohani dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah; dan 5. surat keterangan bebas narkotika dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah. c. usulan perolehan NIDK sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan: 1. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak; 2. perjanjian kerja sebagai Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak; 3. ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya; 4. surat keterangan sehat jasmani, dan rohani dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah; dan 5. surat keterangan bebas narkotika dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah. d. usulan perolehan NUP sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan: 1. surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur; 2. perjanjian kerja sebagai Dosen Tidak Tetap, Tutor atau Instruktur; 3. ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya; dan 4. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya dari dokter pada rumah sakit milik pemerintah; e. Direktorat Jenderal melakukan validasi atas usulan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP yang disampaikan oleh perguruan tinggi; dan f. Direktur Jenderal memberikan NIDN, NIDK, atau NUP. (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan perolehan NIDK bagi Dosen berkewarganegaraan asing melampirkan: a. izin kerja di INDONESIA dari pemerintah bagi Dosen berkewarganegaraan asing; b. surat keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor dari instansi yang berwenang di negara asal; dan c. 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh NIDN, NIDK, dan NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13