PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

PERMEN Nomor 25 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. 2. Penyelenggaraan KST adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendirian, pengelolaan, dan pengembangan KST. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi. 6. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh. 7. Maturitas adalah tingkatan tahapan kinerja dari Kawasan Sains dan Teknologi yang mencerminkan tingkat keberhasilan atas operasionalisasi pengelolaan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi sehingga menghasilkan kinerja awal dan secara berkesinambungan diharapkan dapat terus mencapai kinerja yang mandiri. 8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, hasil, dan dampak kegiatan KST. 9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,. 14. Direktur adalah Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya.

BAB III

TATA CARA TAHAPAN PENDIRIAN KST

Pasal 4

Koreksi

(1) Tahap persiapan pendirian KST dilakukan oleh Penyelenggara KST. (2) Penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. Perguruan Tinggi; dan c. masyarakat. (3) Penyelenggara KST oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi badan usaha, perserikatan, perkumpulan, dan badan hukum.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam tahap persiapan pendirian KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Penyelenggara KST harus menyiapkan studi kelayakan pendirian KST. (2) Dokumen studi kelayakan pendirian KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pemetaan potensi sumber teknologi; b. pemetaan prospek pengembangan kawasan; c. komitmen pemangku kepentingan; d. bidang fokus yang akan diselenggarakan oleh KST; dan e. uji kelayakan pendirian KST. (3) Pemetaan potensi sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. dukungan lembaga penelitian dan  pengembangan terhadap beroperasinya KST; b. tingkat kesiapan teknologi yang tersedia dan siap dihilirkan oleh KST; c. ketersediaan tenaga ahli/pakar yang akan mendukung operasinya KST; dan d. potensi terjadinya alih teknologi di dalam KST. (4) Pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. komoditas unggulan lokal; b. rencana pengembangan industri; c. rantai pasokan; d. budaya masyarakat; e. jenis wirausaha yang ada di daerah sekitar; dan f. prospek pasar dari produk yang akan dihasilkan oleh KST (5) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kesimpulan tentang kelayakan dan rekomendasi pendirian KST.

Pasal 6

(1) Dalam tahapan persiapan pendirian KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Penyelenggara KST dapat membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur akademisi, bisnis, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menyusun dokumen persiapan pendirian KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan b. memberikan rekomendasi hasil persiapan pendirian KST kepada Penyelenggara KST.

Pasal 7

Penyelenggara KST MEMUTUSKAN pendirian KST ke tahap pembangunan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

(1) Dalam tahap pembangunan KST, Penyelenggara KST harus melakukan: a. penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional; b. penyusunan dokumen rencana induk, rencana aksi, dan/atau pengelolaan lingkungan; dan c. pembangunan sarana dan prasarana. (2) Penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan bentuk struktur organisasi dan tata kelola Penyelenggara KST. (2) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup: a. visi; b. misi; c. tujuan dan sasaran strategis; d. indikator capaian; e. peta rencana (roadmap); f. rencana pengelolaan; dan g. rencana tapak (site plan). (3) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup: a. rencana kerja; b. pelaksana; c. tenggat waktu; dan d. indikator capaian. (4) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan/atau b. analisis mengenai dampak lingkungan. (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menjamin terlaksananya fungsi dan layanan KST.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tahapan pembangunan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyelenggara KST dapat membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur: a. akademisi; b. bisnis; dan c. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyiapkan dan mengusulkan bentuk kelembagaan dan manajemen operasional; b. menyiapkan kebutuhan teknis dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana; dan c. melakukan penyusunan dokumen rencana induk, rencana aksi, dan/atau pengelolaan lingkungan apabila diperlukan.

Pasal 10

(1) Penyelenggara KST mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pembangunan KST dan penyusunan desain rinci, sarana dan/atau prasarana KST. (2) Penyelenggara KST menggalang dukungan para pemangku kepentingan paling sedikit terdiri atas unsur akademisi, bisnis, dan pemerintah. (3) Penyelenggara KST mengimplementasikan rencana kerja pembangunan sarana dan prasarana. (4) Pimpinan Penyelenggara KST MENETAPKAN kelembagaan dan pengelola KST. (5) Pengelola KST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Tata Cara Tahapan Persiapan Pendirian KST

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Penyelenggara KST MEMUTUSKAN pendirian KST ke tahap pembangunan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB Kedua

Tata Cara Tahapan Pembangunan KST

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

TATA CARA PEMERINGKATAN KST

Pasal 14

Koreksi

(1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pemeringkatan Maturitas KST terdaftar. (2) Pemeringkatan Maturitas KST terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penjaminan mutu pengelolaan KST. (3) Dalam melakukan pemeringkatan Maturitas KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pemeringkatan Maturitas KST. (4) Tim Pemeringkatan Maturitas KST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeringkatan sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Maturitas KST yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Pedoman Pemeringkatan Maturitas KST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (6) Hasil pemeringkatan Maturitas KST berlaku selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (7) KST yang telah memperoleh peringkat Maturitas dapat mengajukan pemeringkatan ulang paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan peringkat Maturitas sebelumnya.

Pasal 15

(1) Tingkatan Maturitas KST terdiri atas: a. KST Pratama; b. KST Madya; dan c. KST Utama. (2) KST Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap pengembangan KST dalam kondisi inisiasi dan tahap pengembangan awal. (3) KST Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap pengembangan KST dalam keadaan sedang bertumbuh dan berkembang. (4) KST Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap pengembangan Kawasan Sains Teknologi dengan ekosistem yang lengkap dan matang dalam menunjang layanan/peran utama KST.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal melalui Direktur menyelenggarakan sosialisasi program dan prosedur pemeringkatan Maturitas KST kepada pengelola KST. (2) Pengelola KST yang akan mengajukan pemeringkatan wajib melengkapi dan mengirimkan kelengkapan berkas dokumen dan borang Maturitas KST kepada Direktur. (3) Direktur melaksanakan penilaian berkas dan penilaian lapangan. (4) Berkas dokumen dan borang yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian akhir oleh Tim Pemeringkatan Maturitas KST untuk MEMUTUSKAN hasil akhir pemeringkatan KST. (5) Tim Pemeringkatan Maturitas KST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil akhir penilaian pemeringkatan Maturitas KST dan rekomendasi kepada Direktur. (6) Direktur menyampaikan hasil akhir penilaian pemeringkatan Maturitas KST kepada Direktur Jenderal. (7) Direktur Jenderal MENETAPKAN peringkat Maturitas KST. (8) Dalam hal tidak terpenuhi syarat sebagai KST, Direktur memberitahukan secara tertulis kepada pengelola KST. (9) Pengelola KST yang tidak memenuhi syarat sebagai KST dapat mengajukan permohonan pemeringkatan kembali paling cepat 1 (satu) tahun.

BAB VI

PEMBINAAN KST

Pasal 17

Koreksi

(1) Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan KST. (2) Pembinaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian insentif; b. bimbingan teknis; dan/atau c. penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan pengembangan KST dengan dukungan keterlibatan pemangku kepentingan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Bentuk pemberian Insentif bagi KST dapat berupa: a. pembiayaan Penelitian dan pengembangan; b. modal awal; c. akses pemasaran; d. fasilitas kekayaan intelektual; e. dana Inkubasi; f. bantuan pengembangan sarana dan prasarana; dan g. pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah. (2) Pembiayaan Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembiayaan yang diperlukan untuk peningkatan kesiapterapan teknologi, pengembangan produk baru, pengujian, dan standardisasi. (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana untuk memulai usaha, pengujian produk, dan/atau mengembangkan gagasan bisnis. (4) Akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan untuk mengkaji dan/atau mengembangkan peluang pasar. (5) Fasilitas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bantuan untuk pendaftaran legalitas kekayaan intelektual, pengelolaan, dan pendayagunaan produk kekayaan intelektual. (6) Dana Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pembiayaan untuk mendukung proses inkubasi bisnis atau pematangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. (7) Bantuan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana utama KST. (8) Pemanfaatan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan dukungan kemudahan dalam rangka memanfaatkan fasilitas laboratorium lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah. (9) Pemberian insentif KST mengacu pada pedoman pemberian insentif pada unit pelaksana yang mengelola masing-masing insentif.

Pasal 19

(1) Menteri dapat menunjuk kementerian/lembaga terkait untuk melakukan bimbingan teknis. (2) Dalam melakukan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/lembaga dapat membentuk tim. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur: a. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; b. asosiasi KST dan/atau asosiasi lainnya yang terkait dengan pengembangan KST; c. Perguruan Tinggi; dan/atau d. unsur lainnya. (4) Pelaksana bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh sumber daya manusia yang dinilai memiliki kompetensi dalam bidang yang dibutuhkan.

Pasal 20

(1) Bimbingan teknis penyelenggaraan KST dapat berbentuk: a. peningkatan kapasitas substansi; b. peningkatan kapasitas manajemen; dan/atau c. penempatan tenaga ahli. (2) Jangka waktu peningkatan kapasitas substansi dan/atau manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 1 (satu) hari atau 8 (delapan) jam pembelajaran dan paling lama 3 (tiga) hari atau 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran dalam 1 (satu) kegiatan bimbingan teknis. (3) Bidang bimbingan teknis disesuaikan dengan prioritas fokus bidang KST. (4) Bimbingan teknis dilaksanakan untuk mengembangkan kualifikasi pengelola KST sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. (5) Dalam pengembangan kualifikasi pengelola KST sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat membentuk tim.

Pasal 21

(1) Penciptaan iklim kondusif merupakan upaya terpadu untuk mendukung berkembangnya tatanan kesatuan yang mempengaruhi peningkatan Inovasi di KST. (2) Penciptaan iklim kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan konteks KST yang dibangun dan dikembangkan dengan dukungan keterlibatan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27