PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan

PERMEN Nomor 25 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 39

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya; b. menduduki jabatan akademik paling rendah: 1. lektor kepala untuk jabatan wakil rektor; dan 2. lektor untuk jabatan ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio /kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis. c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan kepala unit pelaksana teknis; e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan bagi wakil rektor dan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan; f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil rektor, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, dan kepala unit pelaksana teknis; g. sehat jasmani dan rohani; h. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; m. berpendidikan paling rendah magister bagi calon wakil rektor, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, ketua jurusan, dan sekretaris jurusan; n. tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ITK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Koreksi

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan ITK dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan. (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena: a. berhenti dari jabatan; dan/atau b. perubahan organisasi ITK. (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan: a. masa jabatannya berakhir; b. berhalangan tetap; c. permohonan sendiri; d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri. (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. penambahan unit kerja; atau b. perubahan bentuk ITK. (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat; c. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis; d. sehat jasmani dan rohani; e. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; j. berpendidikan paling rendah sarjana; k. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan m. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ITK. 7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 53

Pasal 56

Pasal 65

Pasal II