PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

PERMEN Nomor 16 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Setiap perguruan tinggi swasta wajib memiliki statuta. (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. (3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan penyelenggara dalam peraturan badan penyelenggara.

Pasal 2

(1) Tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Statuta perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan mengenai: a. tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta; b. pengelolaan perguruan tinggi swasta; dan c. hal lain.

Pasal 3

Tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan: a. penyelenggaraan pendidikan; b. penyelenggaraan penelitian; dan c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengelolaan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaturan mengenai: a. otonomi perguruan tinggi swasta; b. pola pengelolaan perguruan tinggi swasta; c. tata kelola perguruan tinggi swasta; dan d. akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta, yang ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. ketentuan lain; b. ketentuan peralihan; dan c. ketentuan penutup.

Pasal 6

Statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. ketentuan lain; b. ketentuan peralihan; dan c. ketentuan penutup.

Pasal 6

Statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.