Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti Asing adalah perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan penelitian di INDONESIA. 3. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Penelitian oleh instansi pemerintah yang berwenang dikoordinasikan oleh Menteri. (2) Objek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan. (3) Daftar kegiatan dan objek perizinan Penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan nasional, yang mencakup: a. kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. hubungan luar negeri; c. kelestarian lingkungan hidup; d. politik; e. pertahanan; f. keamanan; g. sosial; h. budaya; i. agama; dan j. ekonomi. (4) Daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan persetujuannya dalam sidang Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (6) Menteri melakukan evaluasi daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang DAFTAR KEGIATAN DAN OBJEK PERIZINAN PENELITIAN ASING YANG TIDAK DIREKOMENDASIKAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4