PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

PERMEN Nomor 126 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

(1) Pelaksanaan SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan pelaksanaan SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikoordinasikan oleh Panitia Pusat. (2) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Koreksi

(1) Panitia Pusat mempunyai tugas: a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan Mahasiswa baru; b. mengembangkan sistem seleksi penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; c. menyerahkan laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertulis kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa tugas; dan d. menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penerimaan Mahasiswa baru paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa tugas. (2) Panitia Pusat mempunyai kewenangan: a. mengangkat tenaga ahli dan memberikan penugasan khusus; b. menyusun dan MENETAPKAN Prosedur Operasional Baku (POB) pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru; c. menyusun dan MENETAPKAN persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru; d. melengkapi susunan kepanitiaan termasuk membentuk panitia lokal; e. memberikan penugasan kepada PTN dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru; f. MENETAPKAN data dan dokumen ujian yang dinyatakan rahasia; g. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta; dan h. melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pusat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Organisasi pelaksana penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

Koreksi

(1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SNMPTN adalah: a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; b. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten; c. calon peserta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan d. calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. (2) Prestasi akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SNMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 11

(1) Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah: a. peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan b. lulusan pendidikan menengah tiga tahun terakhir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa baru melalui SBMPTN ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 12

(1) Ketentuan mengenai persyaratan, metode, tata cara, dan kriteria seleksi penerimaan Mahasiswa baru program sarjana secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing- masing PTN diatur dan ditetapkan oleh PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Seleksi Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes SBMPTN yang difasilitasi oleh Panitia Pusat. (3) Pola penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru PTN adalah: a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru; b. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah; c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21